Log in

DPD Seharusnya Steril dari Parpol


Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai, lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus diperkuat fungsi dan perannya. Menurut Refly, anggota DPD harus steril dari anggota atau pengurus partai politik. “Saya kira orang yang akan masuk ke sana (DPD) harusnya orang-orang hebat semua,” kata Refly, kemarin malam. DPD harus dipurifikasi (dimurnikan) bahwa yang masuk DPD adalah orang-orang yang memang berasal dari jalur nonparpol, walaupun pernah menjadi anggota parpol telah nonaktif. DPD, kata Refly, harus membuktikan perannya dengan cara yang lebih piawai.

Refly menuturkan, para perwakilan daerah itu harus memiliki pendirian dan sikap terhadap permasalahan bangsa saat ini. “Menurut saya DPD harus punya sikap, bukan orang-orang yang “ngekor” presiden malah jadi tim kampanye ke mana-mana kan aneh jadinya,”ujar Refly. Harus diakui, saat ini DPD telah melenceng dari khittahnya sebagai lembaga pengawasan. Telah terjadi gejala parpolisasi di dalam lembaga DPD. Kalau perwakilan DPD sama dengan perwakilan partai politik, untuk apa dihadirkan DPD karena pada akhirnya sama saja dengan DPR.

DPD memiliki peran yang penting, strategis, serta menjadi penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan. Selama ini, DPD sangat lemah perannya dibandingkan DPR. Jalan DPD sebagai lembaga penyeimbang check and balances dari dua hal, dari partai politik dan kedua dengan daerah. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri menjadi anggota DPD, merupakan langkah yang sangat tepat dan jitu. Hal itu sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan tujuan awal pembentukan DPD. Tujuan mulia pendirian DPD seharusnya tidak boleh dilupakan. Bahwa, keberadaan DPD diharapkan dapat dijadikan sebagai institusi untuk memperjuangkan kepentingan daerah.

Dengan adanya DPD sekaligus menjadi peluang bagi tokoh-tokoh di daerah (yang nonparpol) untuk bisa memperjuangkan kepentingan daerahnya, dengan cara berjuang menjadi anggota DPD. Kondisi DPD sekarang memang harus diakui terkesan menjadi karut-marut, karena Ketua DPD justru merangkap sebagai pimpinan partai politik. Alhasil, muncullah sejumlah keanehan, ketika orang-orang partai politik malah bersaing menjadi calon anggota DPD. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli lalu menyatakan, melarang pengurus partai politik menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Putusan MK tentang syarat anggota DPD ini terkait dengan uji materi terhadap Pasal 182 Huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tetapi, begitulah yang kerap terjadi di negara kita, sebuah aturan hukum dan perundangan, terkesan boleh dilanggar, jika pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dianggap atau dikelompokkan sebagai pihak-pihak yang menjadi pendukung atau memiliki kepentingan politik yang sama. Dengan kata lain, hukum belum ditegakkan menganut prinsip equal before the law.(**)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 8.05 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px