Log in

Dewan Pemalas Harus 'Digilas'


Paripurna DPRDSU dengan agenda pengambilan keputusan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 kembali tertunda karena kehadiran anggota dewan tidak memenuhi kuorum. Ketua DPRDSU, Wagirin Arman menegaskan, Paripurna RPABD 2020 diagendakan kembali, Senin (9/9), dan melarang agenda lain di luar paripurna tersebut.

Hal itu ditegaskan Wagirin saat memimpin paripurna RAPBD 2020, Rabu (4/9). Setelah diskors dua kali, kehadiran anggota dewan masih belum mencapai ¾ jumlah anggota atau 64 orang. Hanya 57 dewan yang hadir dalam paripurna tersebut. Kalangan dewan lain yang menghadiri paripurna tersebut maupun paripurna PAPBD sebelumnya tidak mau disalahkan atas gagalnya pengesahan PAPBD 2019 dan tertundanya paripurna RAPBD 2020 tersebut.

“Saya minta pimpinan bertindak tegas, periksa yang tidak hadir agar dilaporkan ke BKD. Ini mencoreng nama baik DPRDSU. Ada yang hadir dan ada yang tidak hadir, yang hadir ikut jadi korban. Alangkah baiknya jika paripurna bisa dijalankan,”kata anggota DPRDSU yang rajin hadir, HM Nezar Djoeli dan HM Hanafiah Harahap.

Penyebab utama kegagalan paripurna DPRD Sumut sejak doeloe sampai sekarang adalah banyaknya anggota yang pemalas. Wakil rakyat yang malas menjalankan kewajibannya ini (salah satunya menghadiri paripurna) menyebabkan pelaksanaan rapat paripurna sangat sulit berlangsung dengan mulus, karena minimnya kehadiran anggota dewan.

Karena itu wajar jika anggota dewan yang rajin hadir seperti HM Nezar Djoeli, HM Hanafiah Harahap, Meilizar Latif, Muhri Fauzi Hafiz, Jafaruddin Harahap merasa geram dan meminta supaya mereka yang tidak hadir diperiksa oleh BKD. Mereka yang malas dan suka bolos itu, sangat layak diberikan sanksi oleh Badan Kehormatan Dewan.

Persoalan klasik ini dipastikan akan tetap terjadi dan menimpa DPRD Sumut periode yang akan datang (2019-2024). Karenanya, perlu dicari solusi jitu, untuk mengantisipasi kemungkinan bakal munculnya permasalahan serupa. Dengan kata lain, kita merasa perlu menekankan di sini, agar para anggota dewan pemalas itu hendaknya bisa 'digilas'.

'Digilas' dimaksud di sini adalah adanya tindakan tegas dari institusi dewan dan partai politik (tempat anggota dewan itu berasal) terhadap mereka yang terbukti sering tidak menghadiri rapat paripurna. Setidaknya, perlu dirumuskan berbagai alternatif yang bisa diterapkan, untuk memaksa para anggota dewan itu, tidak bisa berlaku seenak udelnya dewe.

Misalnya Badan Kehormatan Dewan menyusun tata tertib yang disertai sanksi yang cukup berat dan mengikat. Misalnya, anggota dewan yang terbukti tiga kali tidak mengikuti paripurna, diberikan sanksi berupa disetop honornya oleh pihak sekretariat dewan. Tindakan seperti ini dipastikan akan lebih manjur, sebab biasanya anggota dewan yang sekarang sangat sibuk melakukan kunjungan ke luar kota, juga disebabkan adanya iming-iming fulus (kelebihan dari dana SPPD).

Selain itu, pihak pimpinan dewan juga perlu menjalin kerja sama dengan kalangan pers dalam kaitan dengan turut serta berperan memberikan pelajaran kepada anggota dewan yang pemalas tersebut. Misalnya, setiap kali paripurna, pimpinan dewan melalui bahagian sekretariat menyampaikan ke publik melalui pers, siapa saja anggota dewan yang tidak hadir.

Tentunya, yang paling efektif dalam menertibkan para anggota dewan pemalas tersebut adalah pimpinan partai politik. Jika semua pimpinan partai politik memiliki ketegasan, dipastikan tidak akan ada anggota dewan yang suka mbalelo dan mbolos seperti saat ini. Ketegasan dimaksud adalah, pimpinan partai berani menindak (melakukan pergantian-PAW) terhadap kadernya yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jika hal ini diterapkan, bisa dipastikan, tidak akan ada anggota dewan yang malas dalam menjalankan tugas. Libasss...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px