Log in
BPKD_Pemkab_Aceh_Selatan.jpg

Demokrasi Tanpa Oposisi


Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menilai perlu adanya oposisi untuk mengawasi suatu pemerintahan. Hal itu disampaikannya sebelum acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimanapun kita harus menjaga sistem checks and balance. Kalau tidak ada lagi yang beroposisi, demokrasi berarti sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi otoriter atau monarki," ujar Surya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (20/10).

Terkait isu bergabungnya Partai Gerindra dan Demokrat ke dalam koalisi, Surya menceritakan bahwa ia telah mendengar hal tersebut. Namun, segala keputusan terkait bergabungnya kedua partai tersebut ada di tangan Joko Widodo. "Saya dengar, tapi belum pasti. Tapi ya beginilah, kita harus menjaga sistem checks and balance,"katanya.

Pernyataan yang disampaikan Surya Paloh ini sangat tepat dan menjadi sebuah keharusan. Bahwa, kehidupan demokrasi akan tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila terdapat kekuatan penyeimbang. Dengan kata lain, demokrasi membutuhkan kekuatan oposisi, yang diharapkan berfungsi sebagai kelompok yang selalu memberikan warning kepada pemerintah supaya tetap berada di 'jalan yang benar'.

Demokrasi akan kehilangan ruhnya karena tidak ada kekuatan penyeimbang. Dipastikan, tidak akan ada oposisi yang melakukan check and balances terhadap kebijakan pemerintah. Demokrasi akan kehilangan substansinya, kalau semua kekuatan politik masuk ke dalam pemerintahan. Sudah pasti semua akan selalu membebek terhadap kemauan penguasa.

Tanpa oposisi, demokrasi kehilangan makna. Demokrasi butuh oposisi untuk penyeimbang. Demokrasi butuh oposisi sebagai pupuk untuk menyuburkan demokrasi itu sendiri. Tanpa oposisi apa bedanya Indonesia dengan RRC dan Korea Utara, atau dengan negara kerajaan lainnya. Tanpa oposisi, Indonesia akan kembali pada masa lalu. Mundur 50 tahun ke belakang. Dan yang mengenaskan, ketiadaan oposisi menghilangkan dengan sengaja kesempatan untuk menjadi negara demokrasi yang maju.

Tanpa oposisi siapa yang akan membela rakyat dari kesewenangan-wenangan penguasa. Siapa yang akan menjaga negara dari penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Siapa yang mengawal kepentingan rakyat dalam kehidupan bernegara. Tanpa oposisi, demokrasi akan sepi dan semua bersuara bak koor meneriakkan tanda setuju atas kebijakan pemerintah.

Tanpa adanya kekuatan oposisi yang seimbang, forum-forum ilmiah sebagai wadah kaum intelektual mempersoalkan kebijakan pemerintah pun akan menghilang. Para cendekiawan, guru besar, serta kaum cerdik pandai akan mandul, berhenti memproduksi pikiran-pikiran kritis yang tidak sejalan dengan pemerintah.

Terkait dengan pentingnya kekuatan oposisi bagi penguatan demokrasi ini, pemerintahan yang baik seharusnya ikut berperan dalam 'memelihara' dan menjamin tetap tumbuh dan berkembangnya kekuatan oposisi. Dalam hal ini kita mengapresiasi sikap PKS, yang sejak awal hingga kini, konsisten memilih sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan. Tapi hanya dengan PKS, bisa disebut demokrasi kita tidak memiliki oposisi yang kuat.

Sebagai sesama rekan koalisi di partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno, Partai Demokrat, PAN dan terutama Partai Gerindra, seharusnya tetap konsisten menjadi kekuatan oposisi sesuai dengan kebutuhan demokrasi. Sabar menerima dan melakoni posisi sebagai kekuatan penyeimbang ini, diyakini akan tumbuh menjadi aset dan modal penting untuk meraih posisi lebih baik pada Pemilu mendatang. Begitulah seharusnya...(**)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C