Log in

DD, Bancakan Korupsi Baru


Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menegaskan agar dalam mengelola program Dana Desa (DD) ataupun Anggaran Dana Desa (ADD), kepala desa tidak boleh melakukan pekerjaan secara kontraktual. Menurut Bupati Karo, hal itu bisa menyalahi aturan sehingga dapat bertentangan dengan undang-undang desa, untuk itu pihaknya menegaskan agar Desa dalam mengelola program dana desa dengan cara swakelola. Dana Desa itu sifatnya pemberdayaan terhadap masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya DD masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan dari program tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH, kepada sejumlah wartawan, di sela kesibukannya, di ruang kerjanya, Kantor Bupati Karo, kemarin.

Kucuran dana desa dan anggaran dana desa yang jumlahnya sangat signifikan, mencapai miliran rupiah per tahun, memang harus diakui telah menjadi magnet baru, mengundang ketertarikan banyak tokoh yang banting setir dan ikut menjadi kandidat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). Tidak berlebihan jika dikatakan, DD kini telah berkembang menjadi bancakan baru korupsi. Tentu, para pelakunya adalah para oknum kepala desa dan perangkatnya. DD menjadi bancakan baru para koruptor, agaknya sudah menjadi rahasia umum. Sebab, faktanya kehidupan para kepala desa dan keluarganya pascaterpilih dan melaksanakan tugas sebagai kepala desa, mulai terlihat semakin glamour dan mewah.

Sebagaimana disinggung Terkelin di atas, pengelolaan dana desa oleh kepala desa, seharusnya tidak boleh dilakukan secara kontraktual. Namun, harus melibatkan masyarakat setempat untuk bersama-sama mengerjakannya. Tapi, kenyataan di lapangan, para oknum kepala desa banyak yang 'main sendiri'. Jangankan swakelola, terkadang aparat pemerintahan desa sendiri, sering mulai ditinggalkan. Dalam konteks ini, kita hanya erasa perlu mengingatkan kembali, agar kucuran dana desa dan anggaran dana desa jangan sampai menjerumuskan kepala desa, berurusan dengan aparat penegak hukum. Anggaran dana desa itu, hendaknya bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dan bukan malah dijadikan sebagai ajang/ bancakan korupsi baru.

Untuk itu, para kepala desa diminta untuk menetapkan dapat skala prioritas dalam penggunaan anggaran dana desa (ADD), sehingga alokasi anggaran tersebut nantinya benar-benar dapat dinikmati masyarakat. Harus ada skala prioritas dalam penggunaan anggaran desa. Apa yang paling dibutuhkan masyarakat, harus menjadi prioritas kepala desa. Jangan sampai, karena dana desa masih banyak di kas desa, kemudian seenaknya saja diprogramkan kegiatan yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Misalnya kegiatan-kegiatan seremonial yang lebih bermuara pada hura-hura semata, yang dimaksudkan agar ada alasan untuk mengeluarkan dana.  

Dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban memberikan peningkatan wawasan dan keterampilan pengelolaan keuangan kepad para kepala desa/ bendahara desa, agar pengalokasian DD dan ADD benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai hanya karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan yang baik, para kepala desa tersebut, kemudian menjadi bulan-bulanan aparat penegak hukum, atau bisa jadi justru sudah semakin canggih, sehingga mampu menjadikan DD sebagai ajang bancakan korupsi baru. Hmmm...(**)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px