Log in

Dana Desa Jangan Dipolitisasi


Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar aliran dana desa senilai Rp73 triliun yang bakal dikucurkan pemerintah dalam waktu dekat, bisa dipantau. Hal itu bertujuan untuk memahamkan bahwa dana tersebut bukan atas kebaikan pemerintah melainkan hak yang seharusnya diterima masyarakat.

Hal itu diungkapkan Fahri di hadapan Sandiaga dalam acara diskusi bertema ‘2019, Adios Jokowi?’. Dia mengimbau jangan sampai dana ini disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa yang saat ini sedang menjadi kandidat Capres.

“Ini terkait saya di DPR, ada satu soal yang agak rawan, pemerintah ini baru-baru mengumumkan belanja yang eksesif terhadap program kerakyatan kita. Tahu maksudnya, ada Rp73 triliun dana desa, dan ini perlu diwarning,” kata Fahri Hamzah saat diskusi di Jakarta, kemarin.

Imbauan yang disampaikan Fahri tersebut merupakan hal yang wajar. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun dari kalangan masyarakat, keberadaan dana desa yang jumlahnya cukup signifikan tersebut, memang potensial untuk dipolitisasi.

Sebagaimana diketahui, anggaran dana desa kini menjadi primadona. Dana desa yang jumlahnya mencapai miliran rupiah tersebut pun, sudah mulai dimanfaatkan jajaran pemerintahan desa untuk pembangunan sejumlah infrastruktur dan berbagai fasilitas umum, yang dibutuhkan masyarakat.

Alokasi dana desa tersebut umumnya diarahkan untuk pembangunan badan jalan, jembatan, perbaikan saluran drainase, rabat beton, MCK, serta sarana dan prasarana lainnya yang diinginkan serta sangat dibutuhkan masyarakat setempat.

Namun, di sejumlah desa muncul juga kekhawatiran terhadap perilaku kepala desa, yang dinilai tidak akomodatif terhadap aspirasi masyarakatnya. Bahkan, merebak tudingan, dana desa yang sudah dicairkan itu, justru mulai digerogoti untuk kepentingan pribadi. Misalnya, menggelar acara syukuran terpilihnya menjadi kepala desa, serta memberikan 'ingot-ingot' kepada para tim suksesnya.

Sejalan dengan warning yang disampaikan Fahri di atas, kita juga merasa perlu mengingatkan kembali, bahwa dana desa yang digelontorkan pemerintah untuk pemerintahan desa bertujuan agar desa-desa yang ada di negeri ini, bisa lebih sejahtera dan karenanya tidak boleh dipolitisasi dan diklaim sebagai perjuangan pribadi.

Dengan kata lain, dana desa sama sekali tidak boleh digunakan dengan seenaknya oleh para kepala desa. Sebab, setiap sen anggaran dana desa yang dikucurkan itu, akan dimintai pertanggungjawabannya. Karenanya, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran.

Jajaran penegak hukum dipastikan akan terus memantau tindak tanduk para kepala desa tersebut, dengan asumsi dana desa memang potensiual diselewengkan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, telepon selularnya pun sudah pula disadap ?

Karena itu, agar tidak sampai terjerat kasus hukum, kita berharap kiranya segenap kepala desa lebih hati-hati dalam menggunakannya. Setiap kali hendak mengalokasikan anggaran tersedia, hendaknya terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Badan Pemerintahan Desa (BPD), serta para tokoh agama, masyarakat, adat di desa itu, supaya alokasi dana desa tersebut, benar-benar sejalan dengan ekspektasi masyarakat dan tidak dipolitisasi untuk kepentingan politik.(**)      

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px