Log in

Suami Istri Daftar Pilkada

Syamsuar Syam dan istrinya Misliza mendaftar calon Wali Kota- Wakil Wali Kota Padang lewat jalur perseorangan. Syamsuar Syam dan istrinya Misliza mendaftar calon Wali Kota- Wakil Wali Kota Padang lewat jalur perseorangan.

Sepasang suami istri mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang sebagai pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota  dalam Pilkada Padang 2018 melalui jalur independen. Syamsuar Syam dan istrinya, Misliza, mendaftar ke KPU Kota Padang pada Rabu (10/1) pukul 22.30 WIB atau 1,5 jam sebelum batas pendaftaran pilkada berakhir. Saat mendaftar, pasangan itu ditemani lima orang pendamping. Bahkan, istri kedua Syamsuar, Yuli Farida juga hadir sebagai pendamping.

"Kalau yang lain datang siang, kami sengaja memilih datang malam. Ini tanda kami bagak (berani-red)," ungkap Syamsuar yang merupakan purnawirawan TNI berpangkat letnan kolonel saat registrasi pendaftaran.

Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan kandidat dari jalur perseorangan ini merupakan pasangan ketiga mendaftar ke KPU Padang, sejak pendaftaran dibuka pada Senin, 8 Januari 2018.

Sebelumnya pihak KPU Padang menyatakan Syamsuar Syam-Misliza harus menambah syarat dukungan sebanyak 29.060 KTP lagi. Sebab setelah verifikasi, dari 45.318 dukungan yang dikumpulkan, hanya 26.586 KTP yang memenuhi syarat.

Menurut Muhammad Sawati, ada beberapa faktor yang menyebabkan dukungan yang dikumpulkan tidak memenuhi syarat, diantaranya KTP yang dikumpulkan orangnya tidak dapat ditemui dan tidak bisa dihadirkan kepada petugas verifikasi, kemudian adanya pendukung yang berstatus sebagai PNS.

Syarat minimal dukungan untuk pasangan calon perseorangan yang maju pada Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Padang adalah 41.116 dukungan yang tersebar lebih dari 50 persen kecamatan se-Kota Padang, atau 7,5 persen berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak 2015 lalu.

Gagal Bertarung

Namun keinginan pasangan suami istri ini bertarung di pilkada harus kandas. KPU Padang membatalkan pencalonan Syamsuar Syam-Misliza, karena tidak memenuhi persyaratan.

"Kami (KPU) menilai persyaratan bapaslon tidak lengkap, karena pasangan ini tidak  membawa surat keterangan Laporan Harta Kekayaan (LHKP)," ungkap Anggota KPU Kota Padang Mahyudin didampingi Anggota KPU Padang Chandra Eka Putra, di RS M Djamil pada pemeriksaan kesehatan bapaslon, Kamis (11/1).

Ia menceritakan, dari keterangan Bapaslon Syamsuar Syam sudah melakukan proses sesuai aturan namun ternyata terjadi kekeliruan form LHKP dan KPK meminta agar Syamsuar Syam mengisi kembali form yang benarnya.

"Namun hingga pendaftaran kemarin, (Rabu malam pukul 21.30) yang bersangkutan tidak membawa LHKP mereka. Kami tentu bekerja sesuai dengan kewenangan dan aturan yang ada," ulasnya.

Dengan kurangnya salah satu persyaratan Syamsuar Syam-Misliza, maka KPU memutuskan untuk menolak pendaftaran bapaslon karena tidak memenuhi persyaratan. Namun ternyata, bapaslon tidak menerima keputusan KPU tersebut.

"Mencak-mencak juga semalam karena tidak bisa menerima keputusan KPU, menurut mereka sudah memenuhi syarat dan melakukan sesuai proses.  Tapi KPU tentu tidak bisa menerima, karena syaratnya kurang. Kecuali ada surat tanda dari KPK bahwa LHKP yang bersangkutan sedang dalam proses, ini tidak ada," jelasnya.

Proses pendaftaran yang berlangsung hingga menjelang subuh tersebut, akhirnya bisa dituntaskan karena KPU mempersilakan bapaslon jika tidak menerima keputusan KPU maka dipersilakan melaporkan ke Panwaslu Kota Padang.

"Biarkanlah panwaslu yang menilai, apakah yang dilakukan KPU ini benar atau salah. KPU berikan hak untuk melaporkan pada bapaslon Syamsuar Syam-Misliza," pungkasnya.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat Dr Eka Vidya menilai KPU Pusat perlu membuat aturan mengenai pasangan suami istri yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Jika terpilih dan menjabat, maka praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) terbuka lebar," katanya pula.

Memang tidak ada aturan yang melarang hal tersebut, ujarnya lagi. baik dari undang-undang maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun jika menjabat akan ada banyak permasalahan yang muncul, salah satunya KKN itu. (ANT/HAL)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 90%

Wind: 11.27 km/h

  • 20 Jan 2018 28°C 22°C
  • 21 Jan 2018 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px