Log in

PTPN II Batalkan Penghapusbukuan Lahan 106 Hektare


Medan-andalas  Direktur Utama (Dirut) PTPN II Teten Djaka Triana mengatakan penghapusbukuan lahan seluas 106 hektare di Desa Helvetia, Deli Serdang, yang sempat dikabulkan PTPN II pada Desember 2017, telah dibatalkan.

"PTPN II membatalkan penghapusbukuan terhadap lahan seluas 106 hektare yang terletak di Desa Helvetia. Sebelumnya sudah sempat dihapusbukukan pada Desember 2017," kata Teten saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar II, Desa Helvitia dengan terdakwa Tamin Sukardi, di Ruang Cakra Utama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (19/7) sore .

Menurut Teten, alasan pembatalan tersebut karena PTPN II menghormati proses persidangan kasus tersebut yang saat ini sedang berjalan terhadap terdakwa Tamin Sukardi.

"Setelah kita mencermati persidangan yang saat ini sedang dilaksanakan di pengadilan, dengan begitu kami mengambil sikap untuk membatalkan penghapusbukuan terhadap 106 hektare lahan tersebut," kata Teten di hadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo itu.

Teten hadir didampingi Sekretaris PTPN II Soharto, Kabag Hukum dan Pertanahan Kennedy Sibarani, Kepala Urusan Humas Hadi Arto, dan Staf Humas, Sutan Panjaitan menjelaskan sejak gugatan perdata terhadap lahan 106 hektare dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011, pada tahun 2012, sebanyak 65 warga yang mengatasnamakan ahli waris mengajukan permohonan penghapusbukuan ke PTPN II.

Dalam prosesnya, PTPN II meminta legal opini dari Kejatisu dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumut terhadap persoalan lahan 106 hektare.

"Saya sebenarnya baru menjabat sebagai Dirut di PTPN II sejak tahun 2016. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi pada tahun 2012 karena saya belum menjabat. Namun setahu saya, permohonan dari 65 warga yang mengatasnamakan sebagai ahli waris tersebut, pada tahun 2012 sudah mengajukan penghapusbukuan ke PTPN II. Lalu PTPN II meminta legal opini ke Kejatisu dan BPKP. Sesuai prosedur, menurut mereka sudah benar. Karena dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrahct. Setelah kita mengikuti perkembangan adanya persidangan kasus ini, maka dengan asas kehati-hatian, kami membatalkan penghapusbukuan yang sudah sempat dikabulkan pada Desember 2017 silam," jelasnya.

Ia membantah pembatalan penghapusbukuan tersebut atas intervensi dari Kejagung. Meski begitu Teten mengakui telah dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangan karena diduga menghambat proses persidangan.

"Saya bersama Marisi Butar-Butar (Direktur Operasional) dan Kennedy memang sempat dipanggil kejaksaan untuk dimintai keterangan karena diduga menghambat proses persidangan. Saya juga gak ngerti kenapa dipanggil dan diperiksa," ucap Teten.

Sementara itu, Misran Sasmita membantah dirinya menandatangani surat kuasa ahli waris atas nama orangtuanya yakni Ahmad Ngadio atas lahan tersebut untuk mengajukan gugatan kepada PTPN II.

Atas bantahannya itu, JPU menyebutkan Misran berbohong. Hal itu disebabkan karena adanya bukti yang menunjukkan bahwa Misran telah memberi kuasa kepada pengacara untuk turut menggugat lahan tersebut ke PN Lubuk Pakam dan mereka memenangkannya. Selain itu, dirinya juga sering disebut-sebut menerima sejumlah uang dari penjualan tanah tersebut.

Usai mendengar keterangan JPU, Misran akhirnya mengakui bahwa untuk kemenangan gugatan itu, almarhum Tasman Aminoto membagi-bagikan uang kepada masyarakat atas lahan yang terletak di Desa Helvetia tersebut.

"Tasman membagi-bagikan uang itu sama orang di rumah saya, sebagian dapat Rp7 juta dan sebagian lagi dapat Rp12 juta, termasuk saya sendiri. Kata Tasman, uang itu 'uang perjuangan dan tanda kemenangan' kami. Tapi, berapa sebenarnya lahan itu dijual Tasman sama Pak Tamin, saya sendiri tidak tahu," beber Misran menjawab pertanyaan JPU.

Selanjutnya, Misran mengakui bahwa dirinya pernah bertemu dengan terdakwa Tamin Sukardi di rumah Tasman Aminoto. "Iya, saya pernah dipertemukan sama almarhum Tasman sama Pak Tamin di rumah Tasman. Tapi saya tidak kenal sama yang namanya Mustika Akbar (Direktur PT Erni)," terang Misran.

Diketahui, atas kasus pemalsuan surat ahli waris lahan yang terletak di Desa Helvetia tersebut, Misran Sasmita sendiri pernah divonis oleh Pengadilan Negeri (PN) Deli Serdang dengan hukuman 8 bulan penjara.

Persidangan tersebut tidak seperti biasanya. Bukan tanpa sebab.  Dalam pantauan wartawan, sejumlah petugas yang biasa merekam persidangan korupsi di PN Medan, kembali melakukan monitoring persidangan kasus itu.

Setelah Komisi Yudisial (KY),  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bahkan turut memantau jalannya persidangan yang hari itu beragendakan mendengarkan keterangan dua saksi yang dihadirkan  Jaksa Penuntut Umum (JPU) Salman dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yakni Dirut PTPN II Teten Djaka Triana dan Misran Sasmita. (AFS)

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 77%

Wind: 11.27 km/h

  • 19 Oct 2018 28°C 22°C
  • 20 Oct 2018 30°C 21°C

Banner 468 x 60 px