Log in

Bos Sekte Penghapus Utang Ditangkap


United Nation Swissindo Trust Internasional Orbit (UN Swissindo) atau yang juga dikenal dengan nama Sekte Penghapus Utang sepertinya akan segera tutup cerita. Bos UN Swissindo Soegiharto Notonegoro atau Sino telah dicokok polisi.

"Ya," kata Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga mengonfirmasi penangkapan, Kamis (2/8).

UN Swissindo beroperasi di Cirebon, tepatnya di Perumahan Griya Caraka, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sino mengklaim dirinya adalah Presiden Besar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Dia memiliki misi besar ingin menghapuskan utang umat manusia di dunia.

UN Swissindo mengklaim dirinya sebagai pendiri negara-negara dunia. Sehingga segala bentuk warisan atau aset di dunia diklaim boleh dikelola oleh UN Swissindo.

Eksistensi UN Swissindo ini mulai berjalan sekitar tahun 2010. Nama UN Swissindo kian melambung setelah pengikutnya mulai banyak. Makin banyak masyarakat yang berpandangan miring terhadap UN Swissindo.

Hingga akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi mengeluarkan keputusan bahwa UN Swissindo tak memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan pelunasan utang tersebut.

Pada 2016, OJK mengeluarkan siaran pers dengan nomor SP 56/DKNS/OJK/6/2016, tepatnya pada 20 Juni 2016, yang intinya mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap janji-janji pelunasan kredit oleh pihak bertanggung jawab. Keputusan itu muncul setelah UN Swissindo mulai menjadi perbincangan.

Lima bulan setelah mengeluarkan siaran pers tentang imbauan agar masyarakat waspada terhadap UN Swissindo, OJK dan Satgas Waspada Investgasi mengeluarkan siaran pers dengan nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016 tentang pengungkapan kasus tersebut, tepatnya pada 1 November 2016.

OJK dan Satgas Waspada Investigasi menyatakan bahwa UN Swissindo telah melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Selain UN Swissindo, dua lembaga lainnya, yakni PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) dan Dream For Freedom dinyatakan telah melanggar hukum.

Satgas Waspada Investasi melaporkan kasus UN Swissindo ke Bareskrim Polri pada 13 September 2016. Di hari yang sama, Satgas Waspada Investasi juga menyurati UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya, karena kegiatan yang dilakukan UN Swissindo tak sesuai dengan mekanisme pelunasan kredit ataupun pembiayaan yang berlaku di perbankan atau lembaga pembiayaan.

Konsep pelunasan utang yang dilakukan UN Swissindo hanya bermodal voucher M1, yang kemudian diisi dengan NIK dan nama. Voucher M1 itu didapat dengan gratis dan tertulis keterangan tidak dapat diperjualbelikan.

Setahun setelah adanya keputusan penghentian kegiatan UN Swissindo, pada 23 Agustus 2017, Pimpinan UN Swissindo Sino dipanggil Satgas Waspada Investasi. Sino mendatangani empat pernyataan.

Pernyataan tersebut tentang penghentian kegiatan dan permintaan maafnya untuk tidak mengulangi kembali atau melakukan kegiatan yang sama. Pernyataan Sino itu dibubuhi tandatangannya serta materai Rp6.000. Pernyataan itu diketahui oleh Tongam L Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi.

Sehari setelah penandatanganan surat pernyataan tersebut, OJK dan Satgas Waspada Investigasi kembali merilis pernyataan tentang penghentian kegiatan UN Swissindo.

Tahun lalu, tepatnya pada Jumat, 18 Agutus 2017, para pengikut UN Swissindo menggeruduk kantor Pusat Bank Mandiri Cirebon dengan membawa voucher M1. Harapannya uang bisa dicairkan. Nyatanya, Bank Mandiri menolak dan tidak pernah merasa mendapatkan instruksi dari Bank Mandiri pusat terkait voucher tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Kudus.

UN Swissindo di Sumut

Di Sumatera Utara, UN Swissindo juga sempat eksis. Lembaga itu  menawarkan janji-janjinya untuk menjaring nasabah. Bahkan secara terang-terangan membuka kantor Sekretariat Perwakilan Sumut di Jalan Pasar II Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan.

Pihak UN Swissindo Sumut bahkan masih terus berusaha meyakinkan publik kalau lembaga mereka legal, padahal sebelumnya OJK melalui Satgas Waspada Investasi telah melaporkan UN Swissindo ke Bareskrim Polri pada 13 September 2016.

"Warga jangan ragu karena UN-Swissindo merupakan lembaga legal, bakal membagikan dana jaminan hidup bagi rakyat Indonesia sebesar belasan juta rupiah tiap bulan serta membebaskan utang Negara RI, yang dananya berasal dari harta amanah dinasti kerajaan RI dahulu kala serta harta amanah Soekarno," jelas Benny Agustin, Tim Penata dan Publikasi UN Swissindo Sumut yang diwawancarai wartawan Rabu (2/8/2017) di sekretariat kantor mereka.

Dia menerangkan biaya jaminan hidup ini dikeluarkan dalam bentuk Voucher M1 senilai USD1.200 atau setara Rp15.600.000 belum dipotong fee bank sebesar 1,5 persen.

"UN Swissindo hadir untuk negara khususnya bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tanpa ada kepentingan politik, melainkan untuk seluruh kepentingan rakyat Indonesia," dalihnya.

Menurutnya, masyarakat pemegang Voucher M1 UN Swissindo, sejak tanggal 21 Agustus 2017 atau setelah HUT RI 17 Agustus 2017 sudah bisa melakukan registrasi ke Bank Mandiri.

Selain menyebutkan alamat web UN Swissindo yang dapat diunduh gratis bagi warga yang ingin mendaftar menjadi anggota, Benny ketika itu juga menyebutkan beberapa nomor kontak person yang dapat dihubungi masyarakat yang ingin mendapatkan Voucher M1 E-KTP serta nomor kontak konsultan UN-Swissindo kabupaten/kota di Sumut. (DTC/DP)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px