Log in

41 dari 45 Anggota DPRD Malang Ditahan KPK


DPRD Kota Malang, Jawa Timur terancam lumpuh. Pasalnya 41 dari 45 anggota DPRD kota itu ditahan KPK. Praktis saat ini anggota DPRD yang tersisa hanya  empat orang saja.

Ini setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 22 anggota DPRD Kota Malang yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Mereka menyusul 19 anggota DPRD Kota Malang yang sudah lebih dulu ditahan komisi antirasuah. Di antara mereka ada yang sudah divonis penjara, jadi terdakwa maupun masih tersangka.

Ditahannya para wakil rakyat itu menyebabkan roda pemerintahan di Kota Malang sementara ini terhenti. Agenda pembahasan APBD Perubahan 2018, Rancangan APBD 2019 dan pengesahan sejumlah rancangan peraturan daerah tak bisa dilanjutkan.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Wasto mengatakan sudah ada pertemuan antara pemerintah kota dengan Pemprov Jawa Timur dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas permasalahan ini.

“Semua kebijakan yang memerlukan keterlibatan fungsi dewan sudah kami inventarisasi. Kami laporkan ke pemprov dan Kemendagri,” kata Wasto usai pertemuan di Balai Kota Malang, Senin (3/9).

“Sekarang kami menunggu lebih lanjut seperti apa langkah yang akan diambil oleh pemprov dan Kemendagri,” tutur Wasto.

Di Gedung DPRD Kota Malang saat ini hanya tersisa 5 orang anggota saja. Mereka adalah Subur Triono (PAN), Priyatmoko Oetomo (PDI-P), Tutuk Haryani (PDI-P), Nirma Cris Nindya (Hanura) serta Abdulrahman (PKB).

Abdulrahman baru duduk sebagai anggota dewan lewat pergantian antar waktu (PAW) menggantikan Rasmuji yang meninggal dunia. Sedangkan Nirma Cris menggantikan Ya’qud Ananda Gudban yang mundur saat maju sebagai calon Wali Kota Malang di Pilkada 2018 lalu.

“Kami juga menunggu hasil pertemuan antara pemkot dengan Kemendagri, termasuk bagaimana fungsi dewan bisa kembali seperti semula,” kata Abdulrahman yang juga Plt Ketua DPRD Kota Malang.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah, Syamsul Fajrih (PPP), Sugiarto (PKS), Hadi Santoso (PDI-P), Indra Tjahyono (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), M Fadli (Nasdem), Bambang Triyoso (PKS), Asia Iriani (PPP).

Een Ambarsari (Gerindra), Erni Farida (PDI-P), Choirul Amri (PKS), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Arief Hermanto (PDI-P), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra) Afdhal Fauza (Hanura), Soni Yudiarto (Demokrat), Ribut Haryanto (Golkar), Teguh Puji (Gerindra), Diana Yanti (PDI-P) dan Imam Gozali (Hanura).

Sedangkan 18 rekan mereka yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi antirasuah adalah Abdul Hakim (PDI-P), Tri Yudiani (PDI-P), Suprapto (PDI-P), Sulik Lestyowati (Demokrat), Imam Fauzi (PKB), Bambang Sumarto (Golkar), Sugiarti (Golkar), Heri Pudji Utami (PPP).

Abd Rochman (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Ya’qud Ananda Gudban (Hanura), Mohan Katelu (PAN), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik Hendri Astuti, Sukarno (Golkar), Hery Subiantoro, Zainuddin AS. Satu orang lagi yakni Arief Wicaksono, mantan Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sudah divonis 5 tahun penjara.

Selain dari legislatif, kasus suap pembahasan APBD-P 2015 Kota Malang ini juga menyeret pejabat Pemkot Malang. Wali Kota Malang periode 2013 – 2018 Moch Anton divonis 2 tahun penjara, mantan Kepala Dinas PUPR Djarot Edi S divonis 2 tahun 8 bulan. Seluruh putusan hukum itu dari Pengadilan Tipikor Surabaya.

Sebanyak 22 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 yang ditahan KPK tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait Pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015 dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 dan kawan-kawan.

Serta melakukan dugaan tindak pidana korupsi yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

"Terkait dengan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Basaria menyatakan penyidik mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 22 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp12,5-Rp50 juta dari dari Moch Anton selaku Wali Kota Malang periode tahun 2013-2018 terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Malang.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, sudah ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," ucap Basaria.

Sebelumnya KPK telah memproses sebanyak 21 tersangka. Pada tahap pertama, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 M Arief Wicaksono (MAW) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang Tahun 2015 Jarot Edy Sulistiyono (JES).

"MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019 diduga menerima suap dari JES sejumlah Rp700 juta untuk memuluskan pembahasan APBDP Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," ungkap Basaria.

Pada tahap kedua, KPK menetapkan 19 orang sebagai tersangka, yakni Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton (MA) dan 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Mendagri Ambil Diskresi

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan mengambil diskresi untuk memastikan DPRD Kota Malang tetap berjalan. Hal itu menyusul puluhan anggota DPRD Kota Malang yang diduga terlibat kasus korupsi dan kini berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Akibatnya DPRD Kota Malang terancam lumpuh karena tidak bisa mengambil keputusan, karena jumlah anggotanya tidak memenuhi quorum.

"Untuk mengatasi persoalan pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi pemerintahan akan dilakukan diskresi Mendagri dengan dasar hukumnya di UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan," ujar Tjahjo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Ahad (2/9).

Menurutnya, Tim dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri akan bertolak ke Kota Malang dan akan mengundang Sekretaris Daerah Kota Malang atau Sekretaris Dewan DPRD Kota Malang.

"Sudah saya perintahkan buat payung hukum agar pemda berjalan, apapun Pemda tersebut ya Pemda dan DPRD dan Forkompimda setempat," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Plt Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi, bersurat ke Kemendagri terkait kondisi di Malang. Ia sekaligus meminta petunjuk guna mengantipasi kelumpuhan proses pemerintahan di sana. "Supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan," tambahh Wahid. (LIP6/ANT/REP)
   

Berita lain dari kategori ini : « Anak SD Nikahi Siswi SMA Bayi Avanza »

25°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 14 Nov 2018 27°C 22°C
  • 15 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px