Log in

134 Pemda Tidak Bisa Tambah CPNS


Jakarta-andalas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur menyebutkan sebanyak 134 pemerintah daerah tidak bisa menambah formasi calon pegawai negeri sipil karena belanja pegawainya di atas 50 persen.

"Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS," ujar Asman Abnur sebagaimana disampaikan Humas Kementerian PANRB yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3).

Pemerintah, katanya, tidak bisa menambah formasi calon PNS bagi pemerintah daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pernyataan Menteri PANRB itu juga disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI pada Senin (12/3).

Saat ini terdapat 4,35 juta pegawai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil dan dari jumlah sebanyak itu terdapat 37 persen diantaranya berkemampuan administratif. Oleh karena itu diperlukan aparatur sipil negara yang memiliki keahlian untuk membangun suatu daerah serta mewujudkan pembangunan nasional. Dari jumlah PNS sebanyak itu, sekitar 900 ribu orang tersebar di berbagai instansi di pusat sedangkan PNS daerah mencapai 3,4 juta orang.

Ia mengatakan pemerintah saat ini melakukan telaah terhadap usulan tambahan formasi calon PNS dari seluruh instansi pemerintah, baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Hal itu dilakukan untuk melihat dan memastikan kesesuaian dengan program prioritas pemerintah.

Menurut Menteri, perekrutan calon PNS harus berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki suatu daerah. Ia mencontohkan Sulawesi yang banyak memiliki wilayah perikanan dan kelautan, maka calon PNS yang diajukan harus berkualifikasi perikanan dan kelautan juga. Selain itu harus sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dikatakan juga bahwa saat ini pemerintah menerapkan prinsip "minus growth" sehingga jumlah calon PNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun.

Disebutkan pula bahwa Komisi II DPR mendukung langkah Kementerian PANRB untuk melakukan perekrutan calon PNS berdasarkan kebutuhan dari potensi daerah maupun wilayah yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara dan kapabilitas aparatur sipil negara.

Kementerian PANRB menyatakan, penerimaan atau perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dilakukan pasca-pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pilkada di 171 daerah akan diselenggarakan serentak pada 27 Juni 2018.

Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, saat ini pihaknya masih terus menghitung kebutuhan formasi CPNS yang telah diajukan oleh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (pemda).

"Sekarang sedang masuk semua permintaannya, tetapi kita kan sedang menghitung kebutuhan riil, apakah benar yang diajukan sesuai dengan beban kerja, sesuai dengan target yang mau dihasilkan apa. Jadi SDM seperti apa yang dibutuhkan. Ini sedang kita sisir masing-masing K/L," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Selain memperhitungkan dan mengkaji kebutuhan CPNS dari masing-masing K/L dan pemda, Kementerian PANRB juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait dengan kemampuan keuangan negara. Setelah semua proses selesai, baru akan dibuka rekrutmen CPNS yang diperkirakan setelah pelaksaan pilkada. "Setelah pilkada. Tapi yang jelas formasinya sedang kita proses," kata dia.

Asman juga memastikan jika pelaksanaan pilkada tidak akan mengganggu proses tahapan rekrutmen CPNS ini. Sebab, yang mengusulkan kebutuhan CPNS adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), bukan kepala daerah secara langsung.

"Enggak, itu tidak ada urusan (tidak mengganggu). Pilkada jalan, ini (penerimaan CPNS) tetap jalan. Karena yang mengajukan kan BKD," tandas dia. (ANT/LIP6)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

22°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Sep 2018 30°C 22°C
  • 21 Sep 2018 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px