Log in

PPATK Kantongi Penerima Dana Korupsi E-KTP


Jakarta-andalas  Kasus korupsi e-KTP saat ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat karena banyak nama petinggi yang diduga menerima aliran dana tersebut. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, bahwa PPATK sudah mengetahui kepada siapa saja dana e-KTP itu mengalir.

"Sudah, kita sudah tahu," kata Badaruddin, di Kawasan Kementerian Politik Hukum dan HAM, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Menurut Badaruddin, PPATK memiliki kewenangan untuk membantu aparat penegak hukum. "Sebagai badan inteligen keuangan, kita diminta atau tidak diminta, punya kewenangan untuk membantu penegak hukum.

Sayangnya, Badaruddin tidak mau memberitahukan daftar nama orang yang terlibat dalam kasus e-KTP tersebut apakah sama dengan yang ada di dalam dakwaan. Hal tersebut dirasa bertentangan dengan Undang-Undang.

"Kita tidak boleh menyebutkan siapa. Kita sudah memberikan data dari PPATK. Tidak bisa kita ungkapkan, satu Undang-Undangnya tidak memperkenankan kita untuk menyampaikan nama-nama dengan detil kemudian yang kedua itu berkaitan dengan strategi penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini KPK belum menyampaikan siapa saja pihak yang sudah mengembalikan uang terkait kasus e-KTP. KPK beralasan mereka dianggap telah membantu KPK dan memiliki itikad baik.

"Karena dia sudah membantu KPK, punya itikad baik. Bahaya juga kalau disebutin namanya. Siapa yang akan menjamin keselamatannya," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam seminar bertajuk 'Menelusuri Peran dan Kinerja DPR dalam Pemberantasan Korupsi' di University Club Universitas Gadjah Mada (UC UGM), Sleman, Senin (20/3).

Meski begitu, Laode menegaskan bahwa pengembalian uang itu tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Lalu jika kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apakah mereka akan mendapatkan keringanan hukuman kelak?

"Biasanya kalau dia konsisten sampai persidangan, kita bisa berikan (dia adalah) tersangka yang bekerjasama. Hukumannya bisa diringankan. Tapi keputusan ada di tangan hakim," jawabnya.

Dalam kasus ini, jaksa pada KPK mendakwa eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto. Keduanya melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.

Penyimpangan pengadaan e-KTP dimulai dari proses anggaran, lelang, hingga pengadaan e-KTP. Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000. Sedangkan Sugiharto memperkaya diri sejumlah USD 3.473.830.

Tak Pakai Pasal Suap

KPK mengemukakan alasan tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi dalam penanganan korupsi e-KTP. Menurut KPK salah satu penyebabnya adalah keberadaan kerugian negara dalam kasus ini dan untuk menyelamatkan aset-aset milik negara.

"Konstruksi besar kasus ini adalah indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, Kami menguraikan sejak proses tahun 2009 dan 2010 serta proyeknya baru tahun 2011-2012," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansya di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/3).

Menurut KPK ada proses penerapan pasal suap dalam kasus ini karena ada indikasi memperkaya diri sendiri. Selain itu, jika digunakan pasal suap maka kerugian negara yang mencapai Rp 2,3 triliun sulit untuk dikembalikan.

"Dalam konstruksi hukum terdapat apa yang disebut dengan absorbsi atau penyerapan dari pasal suap dan gratifikasi karena ada indikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain di pasal 2 dan pasal 3," ujar Febri.

"Ketika kami menemukan indikasi sejumlah dana untuk meloloskan APBD tentu itu gratifikasi, Beda dengan e-KTP, karena indikasinya merugikan keuangan negara kalau menggunakan pasal suap sejak awal akan terlepas dari asset recovery Rp 2,3 trilun. Jadi fokus KPK juga untuk menyelamatkan aset negara," sambungnya.

Meski tidak menggunakan pasal suap, KPK tidak menutup kemungkinan menjerat para penerima aliran dana korupsi dengan pasal suap jika ada bukti yang cukup.

"Jika memang ada pihak lain dari konstruksi besar indikasi merugikan negara akan ditelaah lebih lanjut," jelasnya.

Sebagaimana diketahui dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang perdana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto terdapat sejumlah nama yang disebut menerima aliran dana dari korupsi e-KTP. Namun, dana yang sejumlah besar dibagikan oleh Andi Agustinus atau Andi Narogong itu tidak disebut berasal dari APBD karena pembagian uang disebut terjadi pada 2010 sedangkan proyek e-KTP menggunakan anggaran 2011-2012.

KPK mengemukakan alasan tidak menggunakan pasal suap atau gratifikasi dalam penanganan korupsi e-KTP. Menurut KPK salah satu penyebabnya adalah keberadaan kerugian negara dalam kasus ini.

"Konstruksi besar kasus ini adalah indikasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, Kami menguraikan sejak proses tahun 2009 dan 2010 serta proyeknya baru tahun 2011-2012," kata Febri Diansya, Senin (20/3/2017) lalu. (MDK/DTC)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 6.44 km/h

  • 23 May 2017 30°C 23°C
  • 24 May 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px