Log in

Usulan Luhut Agar Inalum Ambil Alih Freeport Disambut Baik

A Jabidi Ritonga A Jabidi Ritonga

Medan-andalas Wakil Sekretaris Jenderal (Wakekjen) Bidang BUMN DPP KNPI, A Jabidi  Ritonga, mendukung usulan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan agar PT Freeport dikelola oleh salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negera (BUMN) seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

"PT Freeport sepertinya sulit untuk diajak berunding. Kita ini bangsa yang besar, bangsa yang memilki sumberdaya alam, secara otomatis kita lebih berhak menentukan pilihan. Jangan sampai perusahaan asing coba untuk mengatur Negara kita. Karenanya, kita mendukung agar Kementerian BUMN mengambil alih pengelolaah PT Preeport," kata Jabidi kepada wartawan di Medan, Rabu (1/3).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, pemerintah siap menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia yang akan membawa masalah perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke Badan Arbitrase Internasional. Bila menang di pengadilan arbitrase, pemerintah akan mengambilalih tambang emas dan tembaga yang dikelola Freeport di Grasberg, Papua.

Luhut mengatakan pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menunjuk perusahaan tambang pelat merah seperti PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk mengelola tambang tersebut.

"Terkait ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Freeport, kami sangat menyangkan sikap arogansi PT Freeport. Padahal, pemerintah hanya ingin menegaskan kembali kerja sama yang saling menguntungkan, bukan hanya ingin untung dan menang sendiri," kata Jabidi Ritonga yang juga pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (PP GP) Ansor.

Menurut Jabidi Ritonga, meski PT Freeport keberatan dengan skema baru IUPK tersebut dan menganggap pemerintah Indonesia telah melanggar kontrak sehingga akan membawa persoalan ini ke pengadilan arbitrase internasional, Jabidi meminta pemerintah tidak gentar.

"Pemuda dan rakyat Indonesia mendungkung penuh sikap pemerintah dalam menata dan mengelola sumber daya alam Indonesia. Jadi, pemerintah jangan takut," tambah mantan Sekjen PB PMII ini. Ditegaskannya, langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan amanat UUD, bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola sepenuhnya oleh negara guna mensejehterakan rakyat.

"Bangsa ini tidak boleh terus diatur dan dijajah perusahaan asing seperti PT Freeport. Bahkan jika tidak ada upaya kerja sama dengan baik bersama pemerintah Indonesia, kami meminta PT Freeport untuk angkat kaki dari Indonesia. Jangan menunggu sampai rakyat Indonesia bertindak tegas," tandas tokoh pemuda nasional ini. (HAM)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Mostly Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 19 Sep 2018 31°C 21°C
  • 20 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px