Log in

Uni Eropa Hapus Sawit Jadi Biofuel, Darmin Janji Protes Keras


Jakarta – andalas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia akan mengambil langkah tegas atas putusan Komisi Uni Eropa terkait minyak sawit (Crude Palm Oil /CPO). Darmin mengakui sikap UE tersebut menjadi peringatan, khususnya bagi Indonesia untuk menentukan sikap yang lebih frontal.

"Jadi kalau soal CPO kami akan mulai mengambil langkah-langkah yang lebih frontal. Artinya kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih keras sudah," tegas Darmin di kantornya, Jumat (15/3).

Komisi UE telah mengesahkan aksi delegasi (Delegated Act) yang salah satu isinya mengkategorisasikan CPO sebagai produk tidak berkelanjutan. Akibatnya, penggunaan CPO untuk bahan bakar kendaraan bermotor harus dihapus.

Selanjutnya, Komisi UE akan mengajukan Delegated Act itu kepada Parlemen UE. Parlemen UE memiliki waktu dua bulan untuk memutuskan menerima atau menolak keputusan tersebut. Darmin menuturkan pemerintah akan memanfaatkan jeda waktu itu untuk menyuarakan keberatannya. Dalam hal ini, Indonesia tidak sendiri. Rencananya, perwakilan Indonesia dan Malaysia sebagai produsen kelapa sawit akan menyambangi pemerintah UE pada April mendatang.

"Ini sudah warning (peringatan) yang serius untuk kami pertimbangkan. Kami dengan Malaysia sudah sepakat akan ke Eropa nanti awal minggu kedua April sebelum dia mengambil keputusan di parlemen," katanya.

Kendati demikian, Darmin bilang Indonesia belum mampu membawa persoalan tersebut kepada mahkamah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Alasannya, keputusan Komisi UE tersebut baru berada pada tataran rencana, belum menjadi langkah nyata. "Kami selama ini tahu mereka diskriminatif, tetapi kami belum bisa membawanya ke WTO karena belum ada langkah kongkrit," tukas Darmin.

Gugatan ke WTO

Sementara itu, pengusaha sawit mendorong pemerintah untuk mengajukan gugatan hukum kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas rekomendasi Uni Eropa (UE) yang akan menghapus kelapa sawit sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Keputusan itu akan direkomendasikan dalam undang-undang baru Uni Eropa lantaran penilaian bahwa kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono menilai putusan UE tersebut dibuat tanpa mempertimbangkan posisi industri sawit bagi Indonesia. Padahal, banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup kepada kelapa sawit. "Gapki akan mendukung pemerintah, termasuk kalau akan di ajukan ke WTO," kata Mukti, Jumat (15/3).

Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino sepakat dengan pernyataan Mukti. Ia mendorong pemerintah untuk menempuh jalur hukum atas putusan UE.  Selain faktor banyaknya masyarakat yang bergantung dari industri kelapa sawit, Rino bilang industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi pada neraca perdagangan Indonesia.

"Jelas diperlukan upaya-upaya hukum dan diplomasi. Untuk ekonomi kita, sawit bukan hanya penting bagi petani, tapi negara juga," terang Rino. Ia mengatakan pemberlakuan kebijakan itu akan mengganggu pasar industri kelapa sawit Indonesia. Apalagi, UE merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi Indonesia.

Mengutip data Gapki, volume ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan turunannya sepanjang tahun 2018 mencapai 32,02 juta ton. Dari jumlah itu, sebesar 4,7 juta ton merupakan ekspor ke UE. Sedangkan pasar ekspor terbesar CPO Indonesia adalah India sebesar 6,7 juta ton.

Selain berpengaruh pada volume dan nilai ekpor, kebijakan UE atas sawit itu diyakini akan menimbulkan stigma negatif atas produk sawit. "Efek dominonya tidak hanya pada pasar UE, tetapi pasar lainnya ikut terdampak. Sedangkan, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia bergantung dengan ekspor," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah harus mengurangi ketergantungan industri sawit Indonesia kepada pasar global. Caranya dengan memaksimalkan pasar dalam negeri lewat program campuran biodiesel 20 persen ke minyak Solar (B20), B30, hingga B100.

Upaya ini mendesak untuk dilakukan agar harga kelapa sawit tidak mudah guncang ketika terjadi sentimen negatif di pasar global. "Kalau pasar ekspor terganggu dan penjualan terhambat yang terkena dampaknya adalah petani sawit karena mereka terdampak langsung ke harga Tandan Buah Segar (TBS)," tukas Rino. (CNNI)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px