Logo
Print this page

Pansus Migas DPRK Aceh Utara Akan Panggil PT PHE

Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Junaidi.  andalas/mulyadi Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Junaidi. andalas/mulyadi

Aceh Utara-andalas Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara akan memanggil pihak PT Pertamina Hulu Energi (PHE), pengelola Blok NSB di Aceh Utara.

Ketua Pansus Migas DPRK Aceh Utara, Junaidi, Minggu (17/2)menyatakan, pihaknya akan bekerja maksimal untuk menelusuri berbagai persoalan terkait migas di kabupaten Aceh Utara. “Minggu depan kami akan memanggil PHE, selanjutnya mengagendakan bertemu BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh),” katanya.

Dirinya menyebutkan, Pansus Migas ingin menepis pesimisme banyak pihak atas kinerja dewan. Ia pun mengaku prihatin bahwa sejak puluhan tahun legislatif terkesan “mati kutu” terhadap perusahaan pengelola Blok Migas di Aceh Utara.

“Bayangkan sejak 80-an mereka menyedot, tapi kita tidak bisa mengawasi apapun. Saat ini kami bekerja bukan pula untuk menekan siapa pun, kita ingin ada sedikit keterbukaan para pihak,” katanya.

Pihaknya mengaku prihatin dan kecewa dengan pimpinan daerah. Pasalnya, begitu banyak fasilitas umum di lingkungan proyek vital yang rusak berat, tapi terkesan tidak ada upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi perbaikan.

Lanjutnya, misalnya dengan CSR atau hibah-hibah lain, akibatnya publik menuding ada sorongan di bawah meja untuk pimpinan daerah, sehingga diam saja.

“Soal UUPA yang menegaskan bagi hasil migas menjadi hak Pemerintah Aceh. Apakah pantas masyarakat sekitar penghasil tidak mendapat apapun? Misalnya jalan umum yamg baik atau fasilitas lain. Masak pemerintah pusat atau Pemerintah Aceh tega melihat kondisi daerah penghasil migas seperti saat ini. Daerah penghasil migas jangan dizalimi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, Pansus Migas juga akan menggali informasi mengapa konsesi ExxonMobil yang berakhir langsung menjadi milik PHE.

“Kenapa Pemerintah Aceh atau Pemerintah Aceh Utara tidak diajak untuk mendapat saham sesuai aturan? Kenapa di Papua pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua bisa dapat saham Freeport tanpa mengeluarkan uang? Bahkan, konsesi Freeport belum berakhir,” ucapnya.

Menurutnya, Pansus Migas juga akan fokus terhadap isu ini. "Apa bedanya kita dengan Papua? Toh, konsesi Exxon telah berakhir tahun lalu,” tambahnya.

Dia berharap dengan berdirinya BPMA posisi bargaining Aceh dan Aceh Utara akan lebih kuat. “Jangan sampai BPMA seperti pepatah: ta harap pageue, keubeu lam padee,” tutupnya. (MUL)

PT. STAR MEDIA INTERNUSA
JL. TENGKU AMIR HAMZAH KOMP RUKO GRIYA RIATUR INDAH 182, 184, 186 - MEDAN - 20124 - SUMATERA UTARA - INDONESIA.
Email : berita.andalas@googlemail.com © 2013 - 2014 harianandalas.com - All Rights Reserved.
IKLAN ONLINE | REDAKSI

http://kpkpos.com http://bursaandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com http://harianandalas.com