Log in

Paling Lambat Mulai Hari Ini, Maskapai Harus Turunkan Harga Tiket


Jakarta-andalas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi meminta maskapai menurunkan harga tiket pesawat kelas ekonomi hingga 16 persen. Maskapai harus sudah menurunkan harga paling lambat Sabtu (18/5).

Pemerintah menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat. Atas dasar itu, Menteri Perhubungan (Menhub) mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 106 Tahun 2019 yang berisi ketentuan tarif yang baru dan telah ditandatangani per 15 Mei 2019.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti, mengatakan dengan ditandatanganinya KM tersebut, maka paling lambat maskapai menurunkan harga tiket pada 18 Mei 2019.

"Sanksinya jika tidak melaksanakan ada peringatan, pembekuan, pencabutan, dan terakhir denda administrasi," kata Polana di kantornya, Kamis (16/5).

Polana menjelaskan, penurunan TBA ini dinilai cukup relevan mengingat beberapa komponen harga tiket mengalami efisiensi. Seperti penurunan penggunaan avtur yang disebabkan ketepatan waktu terbang (OTP) maskapai meningkat dari sebelumnya 78,88 persen kini sudah mencapai 86,29 persen.

Dia juga menegaskan, KM ini akan dievaluasi setiap tiga bulan atau bisa dilakukan jika sewaktu-waktu komponen harga tiket pesawat berubah.

Dengan penurunan tarif ini, Polana berharap tidak mengurangi niat masyarakat untuk menggunakan pesawat selama mudik Lebaran nantinya.

"Perkiraan pertumbuhan selama angkutan Lebaran, jumlah penumpang domestik tumbuh 2,17 persen dan internasional sekitar 7 persen," pungkas Polana.

Ombudsman Mengkritik
Merespons hal ini, anggota Ombudsman Alvin Lie berkata pemerintah harusnya dapat memandang permasalahan dari sudut pandang maskapai. Penurunan harga tiket dinilai menguntungkan konsumen, tetapi bisa merugikan maskapai.

"Dalam UU semuanya dinyatakan bahwa Kementerian Perhubungan wajib mengatur harga agar wajar. Wajar tidak harus selalu murah. Termasuk, menjaga agar persaingan sehat, dan perusahaan penerbangan berkembang secara sehat," ujar Alvin Lie dalam keterangan resminya, Jumat (18/5).

Alvin juga mengkritik pemerintah yang abai dalam melakukan evaluasi harga tiket pesawat. Menurut aturan, evaluasi harus dilakukan tiap tiga bulan dengan mempertimbangkan bermacam faktor seperti avtur dan nilai tukar rupiah.

"Peraturan Menteri Perhubungan nomor 14 tahun 2016, yang  diperbarui dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 20 tahun 2019, disebutkan bahwa evaluasi tarif dilakukan secara berkala setiap 3 bulan serta kenaikan biaya operasional pesawat hingga 10 persen karena avtur, nilai tukar rupiah, dan komponen lainnya," jelas Alvin.

"Apabila hal ini terjadi di luar yang berkala 1 tahunan, pemerintah bisa melakukan evaluasi atau pemerintah memberikan tuslah kepada maskapai," tambahnya.

Namun, pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi tarif pesawat sejak tahun 2016, maskapai pun tak bisa menentukan tarif batas bawah sehingga harga menjadi tidak fleksibel. Alhasil, maskapai harus menjual dengan harga tiket di batas atas demi menutupi biaya operasional.

Akibat pemerintah tidak pernah melakukan evaluasi tersebut, permintaan Kementerian Perhubungan untuk meminta harga tiket pesawat turun justru berdampak negatif ke pihak maskapai.

"Jika tarif pesawat yang saat ini diterapkan maskapai dipaksa untuk diturunkan, maka maskapai akan mengalami kerugian," pungkasnya. (LIP6)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px