Log in

Organda: Jangan Sampai Aturan Taksi Daring Pincang


Jakarta-andalas Organisasi Angkutan Darat (Organda) berharap aturan taksi daring baru jangan sampai menjadi pincang atau tidak menerapkan aturan yang seimbang antara taksi daring dengan taksi resmi.

"Jangan sampai nanti pincang, aturan yang di sini dan di sana juga relaksasi. Kalau terlalu rileks, artinya sama saja semua enggak diatur," kata Ketua Umum DPP Organda Adrianto Djokosoetono saat ditemui di sela-sela seminar "The Future Digital Transformation, Government & Private Partnership" di Jakarta, Senin (10/12).

Adrianto menjelaskan, jika terlalu banyak relaksasi dikhawatirkan hilangnya pengawasan terhadap aspek terpenting dari bisnis transportasi itu sendiri, yaitu keselamatan.

"Bahwa harus terkontrol jumlah, pelaku usaha mana, perizinan mana, KIR-nya mana, perawatannya mana, ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan. Kalau kita melebarkan relaksasinya enggak pas juga. Komitmen kita semua untuk patuh," katanya.

Terkait tidak adanya kewajiban bahwa taksi daring harus diuji KIR, Adrianto menilai harus melihat dampaknya secara jangka panjang.

"Implikasi selanjutnya apa, kalau bengkelnya enggak benar bagaimana, nanti yang dulu terulang lagi. Karena tidak terkontrolnya uji KIR kan dulu terjadi. Taksi dulu juga perorangan. Jangan sampai nanti konsumen atau pelanggan jadi dirugikan kalau tidak ada kontrol itu," katanya.

Selain itu, lanjut dia, apabila peraturan terus diganti maka akan mengganggu iklim bisnis karena para pengemudi yang sudah patuh pada peraturan, misalnya memiliki SIM A Umum, kemudian tidak diperpanjang karena peraturan tersebut sudah tidak berlaku seiring dengan peraturan menteri (PM) yang lagi-lagi dibatalkan.

"Kita setuju dengan relaksasi peraturan di dalamnya. Tapi tetap juga menjaga konektivitas angkutan yang lain. Jangan satu harus lebih penting atau didahulukan ke yang lain nanti ruwet sendiri kita," katanya.

Pasalnya, kata Adrianto, persoalan peraturan taksi daring sudah berjalan tiga tahun dan tiga kali PM dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Apabila itu terus terjadi, menurut dia, perhatian terhadap angkutan lainnya akan terbaikan.

"Harapan kami mudah-mudahan ini bisa berjalan supaya jenis angkutan lain bisa mendapatkan perhatian juga, kan tiga tahun mengurusi transportasi yang satu ini. Padahal PM 32 kita itu masih banyak yang belum selesai," katanya.

Selain itu, menurut dia, tidak ada peraturan yang menuruti semua keinginan, yang terpenting adalah menyuarakan apa yang menjadi mayoritas agar terakomodasi secara kondisuif. "Ya kita harapkan aturan sekarang tetap terjaga dan kondusif yang baru ini.

Jangan nanti sedikit-sedikit ada yang enggka setuju. Memang tidak 100 persen semua sesuai, namanya juga peraturan ada yang sesuai dan tidak," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan berkas peraturan baru taksi daring sudah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Sudah ke Kemenkunham, tinggal tunggu pengesahan. Kemudian desember ini sudah bisa jalan," katanya. (ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px