Log in

KPPU: Grab dan TPI Diduga Bersekongkol

Majelis Komisi KPPU saat menyidangkan tiga perkara terkait tender pembangunan tiga jalan di Sumut, di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto, Medan Jumat (12/7). Majelis Komisi KPPU saat menyidangkan tiga perkara terkait tender pembangunan tiga jalan di Sumut, di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto, Medan Jumat (12/7).

Medan-andalas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) melakukan persekongkolan usaha yang merugikan driver (pengemudi) mandiri Grab roda empat (Grabcar).

“Rapat Komisi sudah memutuskan perkara tersebut masuk dalam persidangan. Ini sudah menjadi Majelis Komisi yang menyidangkan,” tegas Guntur Saragih, Komisioner KPPU kepada wartawan di Kantor KPPU Wilayah I Jalan Gatot Subroto, Medan, Jumat (12/7).

Guntur sendiri datang ke Medan untuk memimpin sidang perkara terkait tender pembangunan tiga jalan di Sumatera Utara termasuk Jalan Medan-Binjai. Didampingi Kepala KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak, Guntur menyebut kalau sudah proses persidangan maka semua pihak akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Menurutnya, Majelis Komisi nanti yang memutuskan apakah bersalah atau tidak bersalah berikut dengan besaran denda. "Kalau bersalah, dendanya maksimal Rp25 miliar," jelasnya. Ia menjelaskan Grab dan TPI disidang karena Grab disinyalir memberikan perlakuan diskriminasi terhadap driver roda empat mandiri. Grab memiliki driver dari TPI dan driver mandiri yakni personal. “Para driver TPI diprioritaskan sehingga jadi tidak sehat dengan driver mandiri,” katanya.

Bentuk diskriminasi, jelas Guntur, kalau ada order maka prioritas ke driver TPI. Seharusnya persaingan yang sehat itu sesama driver baik TPI maupun mandiri memiliki peluang yang sana untuk mendapatkan penumpang. Hal ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Guntur memenambahkan KPPU juga sedang meneliti Ovo, aplikasi dompet digital Lippo Group karena adanya indikasi memberikan fasilitas beberapa tempat parkir di sejumlah mal sehingga diduga melakukan monopoli parkir.

“Belum ditentukan siapa pelapornya. Namun jika ada indikasi beberapa tempat parkir dan pelaku usaha memberikan prioritas konsumennya hanya menggunakan Ovo saja maka ini melanggar. Dalam amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

SidangTiga Perkara

Sementara itu KPPU menyidangkan tiga perkara terkait tender pembangunan tiga jalan di Sumut. Diantaranya perkara No. 18/KPPU-L/2018 dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pembangunan Jalan Akses Bandara Sibisa pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara APBN Tahun Anggaran 2018.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisi Guntur Syahputra Saragih didampingi Dinni Melanie dan Yudi Hidayat sebagai anggota majelis komisi. Dalam persidangan tersebut Majelis Komisi menghadirkan Terlapor III, Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan keterangan proses pelaksanaan lelang mulai dari tahapan dalam melakukan evaluasi, pembuktian kualifikasi, serta proses klarifikasi terhadap pekerjaan penunjang dalam metode pelaksanaan.

Selain melakukan sidang pemeriksaan terhadap Perkara No.18/KPPU-L/2018, KPPU juga melakukan pemeriksaan surat/ dan atau dokumen (inzage) terhadap tiga perkara, diantaranya: Perkara No. 14/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Paket Pelelangan Preservasi Rehabillitasi Jalan Zaenal Arifin (STABAT) – Binjai Raya (Medan) – Belawan Tahun Anggaran 2017

Perkara No 18/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan Akses Bandara Sibisa Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018

Perkara No. 23/KPPU-I/2018 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Preservasi dan Pelebaran Jalan Bts Provinsi Aceh – Barus – Sibolga APBN Tahun Anggaran 2017.

Kepala Kantor Wilayah I Ramli Simanjuntak menyampaikan bahwa KPPU menjamin seluruh proses pemeriksaan ini akan berjalan fair sesuai dengan prinsip due process of law dan berlangsung secara terbuka sehingga masyarakat juga dapat ikut mengawal upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU.

“Melalui proses pemeriksaan ini diharapkan dapat melahirkan keadilan sehingga nantinya dapat tercipta persaingan yang lebih sehat dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Ramli. (GUS/SBC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px