Log in

Komisi VII DPR Apresiasi Pengolahan Limbah PT KIM

Direksi PT KIM dan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI diabadikan usai paparan tentang pengelolaan limbah di Wisma PT KIM.  andalas/desrin pasaribu Direksi PT KIM dan sejumlah anggota Komisi VII DPR RI diabadikan usai paparan tentang pengelolaan limbah di Wisma PT KIM. andalas/desrin pasaribu

Medan-andalas Tim Kunker Komisi VII DPR meninjau pengelolaan limbah yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM) dan mengapresiasi dengan adanya peningkatan proses sehingga tidak lagi berdampak kepada masyarakat seputarannya.

Sebagai kawasan industri modern, PT KIM sudah menjalankan UU No.32 tahun 2009 tentang lingkungan dan sudah menjalankan regulasi pengawasan.

Sebelumnya kunjungan pertama Oktober 2018 masih ada kekurangan tentang pengelolaan limbah maka Komisi VII melakukan pengawasan manajemen PT KIM dan sekarang mengawasi lapangan melihat bagaimana regulasi pengelolaan limbah yang ada di kawasan itu.

Hal itu disampaikan Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat kunjungan kerja (Kunker) ke pengelolaan limbah yang berada di Kawasan Industri Medan (KIM), Jumat (11/1).

Anggota Komisi VII DPR lainnya yang hadir Fallah Amru, Ihwan Datu, Nawafi Saleh, Ferry Kase, Bambang Haryadi, Hj Denny Jaya Abri, Katherine A Oendoen, A Wahab Dalimunthe, dan Kurtubi.

“Managemen PT KIM telah melakukan pemaparan tentang pengolaan limbah secara modern dan terintegrasi khusus limbah cair pengelolaan limbah dan selanjutnya akan dibangun yaitu limbah padat maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3),” kata Nasir.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI berharap supaya KIM setara dengan kawasan industri modern di Indonesia dan luar negeri yang tujuannya menyejahterakan masyarakat.

Menurut Nasir, PT KIM telah menyelesaikan masalah limbah dan ada solusi. Sehingga masyarakat yang berada di lingkungan pengelolaan limbah tidak terkena dampak.

Untuk itu, Muhammad Nasir meminta perusahaan yang ada di kawasan itu  harus menjaga mutu dan merawat kondisi limbah yang mereka keluarkan sampai benar-benar steril.

Komisi VII DPR juga mengingatkan dinas-dinas maupun kementerian yang mengatur pemberian izin atas pengelolaan limbah agar mengecek terlebih dahulu izin dan dokumen yang bersangkutan. Sehingga dapat diketahui apakah nantinya ada perusahaan yang melanggar peraturan atau melanggar kewenangan.

Dirut PT KIM Trisilo Ari Setiawan dan Direktur Pengembangan Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc memaparkan, kawasan KIM memiliki dua unit pengelolaan air limbah wastewater treatment plant (WWTP) tahap I dengan kapasitas 3600 M kubik  per hari, WWTP tahap II dengan kapasitas 18000 M kubik per hari. Limbah cair produksi sebanyak 35 perusahaan, limbah cair domestik sebanyak 192 perusahaan dan debit air limbah yang dikelola sampai bulan Agustus 2018 rata-rata mencapai sebesar 116.902 M kubik per bulan atau 3.897 M3 per hari.

Di kawasan KIM terdapat 31 perusahaan yang memiliki unit pengelolaan limbah. Saat ini memiliki kapasitas pengelolaan limbah sebesar 18.000 meter per kubik per hari cukup untuk mengelola seluruh limbah industri perusahaan.

Dikatakan Trisilo, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani ikut dalam kunjungan ini sehingga semua pengelolaan limbah ke depan akan lebih diawasi dan dipastikan  di KIM lebih terintergrasi baik cair, padat dan B3. (DP)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px