Log in

Jokowi Perintahkan Tangkap Pembuat Desa Fiktif


Jakarta-andalas Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan aparat keamanan untuk memburu dan menangkap pelaku pembuat desa-desa fiktif. Desa fiktif diduga sengaja dibuat agar bisa menerima kucuran dana desa dari pemerintah.

"Tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa yang diduga fiktif, ketemu (pelakunya), tangkap," kata Presiden Jokowi, di JIExpo, Kemayoran Jakarta, Rabu (6/11).

Jokowi membeberkan ada ratusan kecamatan dan puluhan ribu desa di Indonesia yang perlu dikelola dengan baik guna menghindari penyalahgunaan anggaran negara.

"Manajemen mengelola desa sebanyak itu tidak mudah. Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu, misalnya dipakai plangnya saja, tapi desanya nggak bisa saja terjadi karena dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, sebuah pengelolaan yang tidak mudah," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kementeriannya mendapatkan laporan bahwa dana desa diselewengkan. Penyelewengan dilakukan dengan modus; menyalurkan dana desa ke desa baru yang tak berpenghuni.

Ia mengatakan semenjak dana desa digelontorkan, banyak desa baru yang bermunculan. Tapi setelah dicek, nyatanya tak berpenghuni.

Ia menduga desa tak berpenghuni tersebut sengaja diciptakan demi mendapatkan dana pemerintah. Sri mengatakan kabar  soal keberadaan desa tak berpenghuni tersebut baru didengarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Kabar diterima kementeriannya usai Presiden Jokowi mengumumkan kabinet barunya beberapa waktu lalu.

"Kami mendengar beberapa masukkan karena adanya transfer yang 'ajeg' dari APBN, maka sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa)," kata Sri di rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (4/11).

Namun, Sri tidak menyebutkan secara pasti berapa banyak ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut. Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa.

Selain itu, pihaknya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, dan identifikasi jumlahnya, lokasi, susunan pengurusnya. "Kami akan lakukan verifikasi terhadap munculnya fenomena tersebut," katanya.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan ini menggelontorkan Dana Desa untuk menggenjot pembangunan di daerah. Tercatat, sampai dengan 2019 ini, total dana yang sudah disalurkan ke desa mencapai Rp257 triliun.

Meskipun demikian, Sri Mulyani mengatakan keberadaan dana tersebut masih belum banyak mengurangi desa yang tertinggal di Indonesia.

"Walaupun kita sudah berikan setiap tahunnya, kita masih banyak lihat desa, sekitar 20 ribu yang masih kategori desa tertinggal," ungkapnya.

Kemenkeu Lemah
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai verifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengalokasian dana desa lemah. Menurut dia, fenomena desa fiktif muncul karena Kemenkeu tetap melakukan transfer dana desa tanpa memeriksa laporan realisasi penggunaan dana desa.

"Bayangkan transfer duit tapi hitungannya bagaimana enggak tahu, ternyata desanya desa bodong, desa hantu, atau apapun namanya. Ini berarti soal verifikasi kita lemah sekali," ujar Robert saat dihubungi, Rabu (6/11).

Pedoman pelaksanaan dana desa itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Dalam peraturan tersebut terdapat Bab mengenai pelaporan.

Pasal 24 ayat 1 menyebutkan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati atau wali kota setiap semester. Robert mengatakan, laporan realisasi itulah yang menjadi dasar Kemenkeu melakukan transfer dana desa.

Kemudian pada Pasal 24 ayat 3, bupati/wali kota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat pekan keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Penyampaian laporan konsolidasi dilakukan setiap tahun.

PP itu juga menjelaskan, jika kepala desa terlambat menyampaikan laporan, bupati/wali kota dapat menunda penyaluran dana desa. Hal itu berlaku bagi bupati/wali kota yang tidak atau terlambat menyampaikan laporan realisasi dan konsolidasi, maka Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana desa sampai diterima laporan.

Robert menuturkan, jika Kemenkeu selama ini menyalurkan dana desa melalui kabupaten/kota, berarti laporan realisasi memang sudah diterima. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dana desa itu dialokasikan kepada desa yang kemudian disebut Menkeu sebagai desa fiktif karena tidak ada penduduknya.

Dana desa disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD). Kemudian dana desa disalurkan ke desa melalui pemerintah kabupaten/kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.

Menurut Robert, selain pemerintah pusat harus melakukan verifikasi ke desa yang bersangkutan, pemerintah juga perlu mengecek pemerintah kabupaten/kota yang menjadi perantara penyaluran dana desa. Upaya ini dilakukan untuk memastikan dana desa disalurkan tepat sasaran.

"Berarti si pemerintah antara atau si perantara yaitu si kabupaten/kota ini yang perlu dicek. Kenapa selama ini muncul desa-desa siluman atau desa-desa hantu seperti ini. Sementara tiap tahun kita transfer dan tiap tahun mungkin juga mereka terus mengirimkan laporan setahun bisa dua kali," jelas Robert.

Ia juga meminta pemerintah pusat mengevaluasi pengalokasian, penyaluran, hingga penggunaan dana desa sesuai amanat peraturan pemerintah tersebut. Kemenkeu juga seharusnya berkoordinasi secara intensif dengan kementerian terkait seperti Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

"Bagaimana ini koordinasi di pemerintah pusat, ini berarti dari kabupaten/kota langsung ke Kementerian Keuangan dipakai tanpa ada koordinasi kiri kanan dengan dua kementerian yang lain, Kemendes PDTT dan Kemendagri," imbuh dia. (BSC/CNNI/REP)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px