Log in

Hari Ini Demo ke Kantor Gubernur, Buruh Sumut Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan


Medan-andalas Rencana pemerintah merevisi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditolak elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (FSPMI Sumut).

Hari ini, Kamis (15/8) ribuan buruh yang tergabung dalam FSPMI Sumut akan 'mengepung' Kantor Gubsu di Jalan P Diponegoro, Medan, untuk menyampaikan penolakan itu. Aksi serupa juga akan digelar di depan Geudng DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjo, Medan.

"Kita besok aksi menolak tegas revisi UU Ketenagakerjaan yang mengebiri hak buruh Indonesia," kata Willy Agus Utomo, Ketua FSPMI Sumut didampingi Sekretaris Tony R Silalahi, Dedi Heriawan (KC FSPMI Deli Serdang), dan Apen Manurung (Garda Metal FSPMI Sumut), kepada wartawan di Medan, Rabu (14/8).

Menurut Willy, pemerintah terus-terusan mengusik hak kaum buruh dan terkesan selalu berpihak pada pengusaha dengan mengeluarkan kebijakan yang mengurangi hak para buruh. Padahal UU Ketenagakerjaan yang ada saja masih belum sepenuhnya menjamin hak dan kesejahteraan kaum buruh.

"Kami kaum buruh dikebiri, sementara pengusaha terus diberi kelonggaran dengan kebijakan pemerintah dalam kurun lima tahun terakhir ini," ungkapnya.

Masih kata Willy, draf revisi UU Ketengakerjaan telah dibahas di pusat oleh semua pihak terkait. Sebanyak 77 pasal dalam UU tersebut akan direvisi pemerintah, yang kesemuanya menguntungkan dunia usaha.

"Diantara 77 pasal tersebut, yakni pesangon buruh akan dikurangi, biro jasa atau pekerja outsourching tanpa ada batas waktu dan bebas ditempatkan di mana saja, tenaga kerja asing bisa jadi HRD di perusahaan, upah buruh murah dengan menghilangkan sektoral upah, dan lain lain yang semuanya merugikan kaum buruh," papar Willy.

Sementara Tony Rickson Silalahi menambahkan buruh yang akan turun melakukan unjuk rasa berasal dari beberapa daerah di Sumut, seperti Kota Medan, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Labuhan Batu Raya, Tabagsel.

Selain menolak revisi UU Ketenagakerjaan, FSPMI Sumut juga akan menyampaikan beberapa poin tuntutan. Antara lain, Cabut kebijakan upah murah (PP 78 tentang Pengupahan); Tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan; Hapuskan sistem kerja perbudakan (outsourching, kontrak, harian lepas, dan [emagangan); dan Pemerintah harus antisipasi gelombang PHK massal.

"Itu (tuntutan) untuk nasional. Untuk tuntutan daerah, kami meminta agar Gubernur Sumatera Utara memerintahkan Disnaker-nya untuk segera menyelesaikan kasus-kasus perburuhan di Sumut dan agar Gubsu bersama DPRD Sumut memperkuat penegakan hukum ketenagakerjaan dengan menambah anggaran, kuantitas, kualitas SDM pegawai pengawas ketenagakerjaan di Sumatera Utara," sebut Tony. (G/MTC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px