Log in

Banyak Persekongkolan Tender 'Libatkan' Notaris

Komisioner KPPU RI Dinni Melanie saat mensosialisasikan peran KPPU kepada kalangan notaris, Kamis (18/7) di Hotel Santika Medan. andalas/siong Komisioner KPPU RI Dinni Melanie saat mensosialisasikan peran KPPU kepada kalangan notaris, Kamis (18/7) di Hotel Santika Medan. andalas/siong

Medan-andalas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kasus-kasus persekongkolan tender di Sumatera Utara (Sumut) yang ditangani selama kurun waktu 19 tahun terakhir, banyak bermodus sistem pinjam meminjam perusahaan yang dilegalkan dengan menggunakan jasa notaris.

Hal itu diungkap Komisioner KPPU RI Dinni Melanie saat mensosialisasikan nilai-nilai persaingan usaha keterkaitannya dengan kenotariatan kepada kalangan notaris di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (18/7) di Hotel Santika Medan.

Dinni Melanie menilai tentunya dengan melegalkan sistem pinjam perusahaan, notaris memiliki peran penting dalam pembuktian perkara-perkara di KPPU dalam kasus tender. Salah satu pasal paling penting dibuktikan KPPU adalah unsur terkait dengan subjek hukum yaitu pelaku usahanya.

“Nah, pelaku usaha itu dasar hukumnya adalah anggaran dasarnya, akte pendiriannya kemudian akte perubahannya itu dan kita peroleh dari akte notaris. Itu salah satu yang kita perlukan dari notaris. Kemudian pembuktian lainnya khusus terkait perkara tender. Khususnya di Sumut ini banyak pengusaha tender melakukan persekongkolan, mereka itu menggunakan jasa notaris untuk melegalkan apa yang mereka lakukan,” katanya.

Pinjam meminjam perusahaan ini, lanjutnya, tidak boleh menurut Undang-Undang (UU) No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Usaha Tidak Sehat, namun tetap dilakukan oleh para pengusaha untuk membuat akte notarisnya. “Sehingga hari ini, kita perlu adanya nota kesepahaman dengan notaris bahwa hal-hal seperti itu dilarang dalam UU,” bebernya.

Ditambah lagi, saat ini ada UU Notaris terbaru tahun 2014 ada persyaratan untuk KPPU yang ingin memanggil notaris atau lembaga peradilan atau penegakan hukum harus mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Izin tersebut hanya bisa diberikan pada penyidik, penuntut hukum dan hakim.

“Jadi, terkait perkara terakhir yang kita periksa permohonan PKPU ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris di wilayah Sumut karena mengatakan bahwa KPPU itu bukan termasuk salah satu kategori penyidik atau penuntut umum,” terangnya.

Karenanya  dalam sosialisasi ini KPPU menjelaskan, dalam UU No 5 Tahun 1999, KPPU memiliki wewenang menyelidiki. Kemudian kewenangan untuk menuntut dan memutus sama halnya seperti hakim di pengadilan.

“Hal ini perlu dibicarakan dengan teman-teman notaris supaya ada pemahaman yang sama. Bahwa KPPU juga melakukan pemeriksaan perkara, melakukan pembuktian-pembuktian juga sesuai hukum acara kita yang berlaku,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala KPPU Wilayah I Ramli Simanjuntak. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan visi dengan kalangan notaris mengenai peran KPPU. Termasuk mengenai pinjam meminjam perusahaan untuk suatu pekerjaan tender tertentu yang berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. (SIONG)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px