Log in

WNI Pemilik Dana Rp18,9 Triliun Takut Kena Pajak


Jakarta-andalas Regulator perbankan di kawasan Eropa dan Asia tengah melakukan investigasi terhadap Standard Chartered Plc atas dana janggal yang disetor dari Standard Chartered Bank Guernsey Inggris ke Singapura pada akhir 2015 lalu. Hal itu karena diduga ada unsur penghindaran pajak.

Dana yang ditransfer ke penyedia jasa Negeri Singa tersebut berasal dari 81 WNI dengan total mencapai US$1,4 miliar, atau setara dengan Rp18,9 triliun. Lantas, apa alasan pemilik dana tersebut menyetor dana tersebut ke Singapura?

Menurut Direktur Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, ada sejumlah alasan yang menyebabkan para pemilik dana fantastis tersebut memindahkan aset. Salah satunya adalah karena keinginan mengikuti program amnesti pajak.

“Jadi, mereka bukan menghindar, tapi takut dengan pajak. Mereka yang tarik dana dari bank kan ditanya. Ada yang jawab dipindahkan ke Singapura untuk tax amnesty,” kata Ken dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/10) malam.

Berdasarkan hasil penelusuran Ditjen Pajak melalui laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, terungkap bahwa pemilik dana tersebut berjumlah 81 orang, di mana 62 diantaranya telah mengikuti program amnesti pajak pada tahun lalu.

Meskipun sudah mengantongi data para pemilik dana, Ken menegaskan akan tetap menelusuri data para pemilik dana tersebut, melalui Surat Pemberitahuan Tahunan. Penelusuran serupa juga akan dilakukan bagi yang sudah ikut amnesti pajak.

“Kami telitinya tidak hanya yang ikut tax amnesty, tapi SPT 2016 juga kami periksa. Dari ikut tax amnesty, dan sebelumnya akan kami cek,” katanya.

Mantan Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Perpajakan itu menegaskan, pengusutan data PPATK tidak akan memakan waktu yang lama. Diharapkan dalam beberapa waktu ke depan, penelusuran tersebut bisa diselesaikan. “Akhir bulan ini selesai. Separuh saja ini sudah selesai,” katanya.

Ken juga menyatakan aliran dana WNI sebesar USD1,4 miliar atau setara Rp18,9 triliun ke Singapura merupakan angka yang kecil bila dibandingkan total penerimaan pajak yang mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.

"Sebetulnya kalau data itu kami bandingkan dengan total penerimaan kita kecil," kata Ken.

Ken mengatakan, hingga kini pihaknya masih menghitung potensi pajak dari dana tersebut. Sebab dari 81 pemilik dana itu, sebanyak 62 di antaranya telah ikut program amnesti pajak. Jika ada yang belum ikut maka yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, masih kata Ken, pihaknya juga masih melakukan pendalaman mengenai adakah motif transfer pricing atau aggressive tax planning dalam kasus transfer dari Guernsey ke Singapura tersebut. "Masih kami dalami. Akhir bulan ini kami minta selesai," ujar dia.

Lebih jauh, dirinya menambahkan, sebenarnya data aliran dana didapatkan dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK ke Kementerian Keuangan sejak dua bulan lalu. Otoritas menampik jika adanya kecolongan dalam kasus tersebut.

"Data itu kami peroleh beberapa bulan yang lalu dari LHA PPATK melalui Kemenkeu. Tentu saja melalui Menkeu dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masalahnya pajak ini dalam mengerjakan sesuatu berdasar UU tidak boleh diserbaluaskan," pungkas dia. (VNV/KPC)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 12 Dec 2017 27°C 22°C
  • 13 Dec 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px