Log in

Tarif Bawah Ojol Rp2.000-2.500 per Km


Jakarta-andalas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdiskusi mengenai Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan RI tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda roda dua berbasis aplikasi dengan beberapa pihak terkait. Dalam diskusi tersebut, disampaikan ada empat fokus yang akan diperhatikan, yakni tarif, suspend, keselamatan, dan kemitraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, pemerintah belum mematok tarif dalam aturan ini. Adapun untuk angka idealnya, dia menyampaikan tarif batas bawah ojol sekitar Rp2.000-2.500 per kilometer (Km) atau lebih rendah dari taksi online Rp3.500 per Km. "Kalau ideal taksi online kan Rp3.500, ojol (ojek online) mungkin bisa Rp2.000-2.500 per kilometer," ujarnya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (10/1).

Angka ideal yang disampaikan pun sedikit berbeda dengan harga yang diusulkan pihak driver. Mereka mengharapkan Rp2.000-3.000 per Km yang ditetapkan sebagai tarif, tanpa potongan.

Budi mengatakan tarif memang akan diatur, namun dalam rancangan (draf) belum ditetapkan besarannya. Namun, dia menegaskan tarif batas ojol tidak akan di atas tarif batas taksi daring. "Kalau saya perhatikan, di antara keempat ini yang prioritas sekali dan kemungkinan saya harus ada titik temu dengan pihak pengemudi dan aplikator terkait masalah tarif," katanya.

Budi menambahkan pihaknya juga tidak menetapkan tarif berdasarkan per kilometer, tetapi dengan sistem batas atas dan batas bawah. "Katakan per kilometer minimal kita membuat tarif terendah, dan juga tarif teratas, tarif batas bawah, tarif batas atas nanti kita akan lakukan perhitungan," katanya.

Terdapat sejumlah aspek dalam penentuan tarif batas tersebut, di antaranya biaya langsung dan tidak langsung, investasi, biaya operasional, penyusutan kendaraan, bahan bakar minyak termasuk jam kerja pengemudi.

"Tarif versi aplikator dan versi pengemudi itu harus seimbang dengan tingkat penyusutan kendaraan, bensin, kesehatan dan yang lain," katanya.  Budi Setiyadi menegaskan ojek tetap tidak dikategorikan sebagai angkutan umum meskipun akan diatur dalam peraturan menteri. Diaturnya ojek merupakan bentuk diskresi yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara di mana menteri boleh mengatur sesuatu yang telah terjadi sangat masif di masyarakat, yakni ojek daring.

"Dalam UU/30 Tahun 2014 ini menyangkut masalah diskresi, boleh Pak Menteri Perhubungan mengatur ini sepanjang kegiatan di masyarakat sudah ada tapi belum ada aturannya, berarti pak menteri bisa membuat aturan," katanya. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak disebutkan sepeda motor sebagai angkutan umum.

"Makanya dikatakan Menhub, kita hanya mengatur sebagian saja, di mana titik beratnya lebih kepada sepeda motor berbasis aplikasi, bukan berarti langsung sepeda motor sebagai angkutan umum," katanya.

Sebagai perbandingan di negara Asia Tenggara, Budi menyebutkan sepeda motor memang digunakan secara masif untuk berkendara, namun Dirjen Budi belum mengetahui apakah diatur dalam undang-undang. "Kalau ojek di negara lain setahu saya ada, Vietnam sudah ada, Thailand ada, tapi regulasinya saya enggak begitu tahu," katanya.

Budi menuturkan ojek daring diatur lebih kepada jaminan keselamatan berkendara baik bagi pengemudi maupun penumpang, termasuk jaminan asuransi. "Kalau taksi online kan hanya penampilan saja, tidak boleh pakai sandal, kalau ini memang harus perlindungan, para pengemudinya dari misalnya jatuh keserempet harus menggunakan jaket, pakai helm standar baik pengemudi dan penumpangnya," katanya.

Terdapat empat aspek yang diatur dalam peraturan ojek daring yang akan terbit Maret mendatang, di antaranya tarif, keselamatan, kemitraan dan perekrutan/pemberhentian pengemudi.

Namun, Budi juga akan mengatur terkait kuota karena saat ini jumlah ojek daring sangatlah banyak. "Saya kira kalau prinsip transportasi mempertemukan ketersediaan dan permintaan, ketersediaan disesuaikan permintaan. Barangkali kita singgung juga nanti, terkait batasan kuota," katanya.

Ojek Pangkalan

Ojek pangkalan kemungkinan juga akan diatur seperti ojek daring yang dilatarbelakangi eksistensinya di masyarakat, kata Budi Setiyadi. "Kemarin memang muncul diskusi, kalau akan mengatur ojek yang berbasis aplikasi harapan saya juga dalam 'focus group discussion' ini muncul juga ojek tidak berbasis aplikasi. Mereka masih ada sampai sekarang," katanya.

Budi mengatakan tidak semua lapisan masyarakat memiliki aplikasi untuk memesan ojek baik untuk mengangkut orang maupun barang. "Tidak semua masyarakat menggunakan Android. Ada juga ibu-ibu yang begitu turun mau langsung ke pasar karena jarak dekat pakai ojek pangkalan. Kami harapkan diskusi ini juga menyinggung atau mengakomodir ojek pangkalan," katanya.

Namun, menurut dia, terkait pentarifan agak berbeda dari ojek daring karena ojek pangkalan tarif ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengemudi dan penumpang. "Kalau ojek pangkalan 'kan tarif berdasarkan kesepakatan bersama. Mungkin keselamatan yang nanti kita atur," katanya. (OKZ/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px