Log in

Ribuan Transaksi Mencurigakan Dilaporkan ke KPK Hingga Bawaslu


Diduga Terkait Pilkada

Jakarta-andalas Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin memastikan, pihaknya akan melaporkan temuan transaksi mencurigakan jelang Pilkada Serentak 2018 kepada berbagai instansi.

"Ya dalam hubungan dengan KPK kami punya hubungan baik. Jadi kalau kami menemukan sesuatu kegiatan apapun ya kami akan serahkan," ujarnya di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat (8/3). 

Tak hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), temuan transaksi mencurigakan yang terkait dengan pilkada juga akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Saat ini, kata Kiagus, PPATK dan Bawaslu sudah membentuk tim bersama khusus untuk memantau aliran dana kampenye pada Pilkada Serentak 2018. "Tim kami ada di sini nanti tinggal kami melakukan rapat dengan Bawaslu," kata dia. 

Rencananya, PPATK juga akan menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk tim bersama seperti yang dilakukan dengan Bawaslu. Terkait rencana PPATK membentuk tim gabungan untuk mengawasi potensi praktik politik uang saat pilkada ini sebelumnya juga telah disampaikan Kiagus saat menyambang Kantor BNN di Jakarta, Rabu (28/2) lalu.

Saat itu Kiagus menerangkan bahwa PPATK sudah memiliki landasan hukum untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada 2018. Dia mencontohkan PPATK sudah bekerja sama dengan Bawaslu untuk mencegah politik uang. PPATK juga mempersiapkan kerja sama dengan KPU dalam upaya mewujudkan Pilkada 2018 yang bersih. 

Menurut Kiagus, tim khusus PPATK akan bergerak memantau seluruh tahapan pilkada, seperti saat kampanye, penghitungan suara, hingga penetapan perolehan suara calon kepala daerah. 

Kiagus menambahkan PPATK menggunakan analisis terhadap data Pilkada Serentak 2017 untuk memetakan transaksi keuangan di Pilkada 2018 yang perlu diawasi. PPATK juga sudah memetakan daerah lokasi Pilkada 2018 yang rawan korupsi atau kecurangan.

"Biasanya daerah, yang potensi ekonominya tinggi, itu uangnya lebih banyak," kata Kiagus.

Kiagus mengungkapkan berdasarkan dari pengalaman Pilkada 2017, lonjakan dana akan mulai terjadi pada tahapan kampanye dan setelahnya. "Biasanya mulai tahapan kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara. Itu biasanya terjadi lonjakan (aliran dana terkait dengan pilkada)," kata Kiagus.

Aliran dana jelang Pilkada Serentak 2018 kian liar. Sejak akhir 2017 hingga kuartal pertama 2018, terdapat 1.119 transaksi mencurigakan. Data ini berasal dari PPATK yang melakukan penelusuran terkait aliran dana. 

Laporan transaksi mencurigakan ke kita itu ada sekitar 53 transaksi melalui transfer, terus yang melalui transaksi tunai sekitar 1.066 laporan," ujar Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Kantor PPATK, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan dari total 1.119 laporan aliran dana mencurigakan itu, ada beberapa transaksi yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. "Ini terkait pilkada yang jelas, secara otomatis juga berkaitan dengan calon-calon kepala daerah itu," ungkap Dian.

Menurut dia, laporan-laporan tersebut selanjutnya akan diidentifikasi PPATK, agar kemudian bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. "Kalau terkait pemilu kami bawa ke Badan Pengawas Pemilu, korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau hanya pidana biasa ke kepolisian," tutur Dian. (KPC/TID/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 23 Sep 2018 30°C 22°C
  • 24 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px