Log in

Petinggi Demokrat Minta 02 Buktikan Kecurangan


Jakarta – andalas Koalisi Prabowo-Sandiaga menuding terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di Pilpres 2019. Bahkan, Koalisi Adil Dan Makmur ini ogah mengakui rekapitulasi KPU, begitu juga menolak membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disoroti oleh Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin. Menurut dia, harusnya, Prabowo-Sandi berani membuktikan tuduhan kecurangan tersebut. "Di dalam hukum pembuktian berlaku satu dalil 'barang siapa mendalilkan adanya suatu hak atau peristiwa maka wajib atas dirinya membuktikan hak atau peristiwa yang didalilkannya'," kata Amir, Kamis (16/5).

Amir mengakui Demokrat satu koalisi dengan Prabowo-Sandi. Tapi, dia menggarisbawahi, partainya harus melihat secara jernih persoalan yang terjadi saat ini. "Oleh karena itu walaupun menjadi mitra koalisi 02, Demokrat harus tetap rasional dan tidak boleh emosional menghadapi suatu masalah, apalagi kalau masalah tersebut mempertaruhkan nasib bangsa dan keutuhan NKRI," tegas mantan Menkum HAM era SBY itu.

Amir menegaskan, bagi Demokrat NKRI lebih utama. Dia pun berharap, Prabowo-Sandi mau menempuh jalur hukum melalui MK jika memang ada terjadi kecurangan di Pilpres 2019. "Dalil tentang adanya kecurangan yang massif terstruktur dan sistimatis sesuai undang-undang tersedia forum untuk mengujinya mulai dari Bawaslu, KPU dan MK," tutup Amir.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyayangkan sikap Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil Pilpres 2019. Sebab, kata dia, penolakan itu tidak didasari bukti kecurangan yang jelas.

"Jadi saya menyesalkan pernyataan tersebut apalagi pernyataan atau usulan bahwa akan tidak menerima hasil pemilihan presiden ini yang akan diumumkan KPU tanggal 22 (Mei) tanpa menyodorkan bukti-bukti akan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah hal yang tidak bertanggung jawab," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5).

Bara mengaku sampai saat ini belum pernah melihat ada indikasi kecurangan dalam Pilpres. Terlebih lagi upaya kecurangan secara nasional yang selama ini dituduhkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN).

"Sampai saat ini saya terus terang tidak melihat bahwa di pemilihan presiden itu ada kecurangan bersifat terstruktur, sistematis masif dalam level nasional," ungkapnya. Sedangkan terkait rencana BPN yang tidak ingin membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyayangkan. Padahal, lanjut dia, seharusnya bukti kecurangan dibawa ke lembaga hukum yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

"Harusnya kan kita harus menggunakan seluruh jalur itu dulu. Baru kita sampai kesimpulan maka bahwa memang jalur-jalur tersedia, jalur konstitusional maupun institusional itu sudah tidak bisa digunakan, maka baru kita bisa menggunakan hal-hal yang lain," ucapnya.

Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo mengkritik Capres Prabowo yang tak menerima hasil Pilpres 2019, namun mengakui hasil Pileg 2019. Tjahjo mengatakan Pemilu 2019 adalah pemilu serentak, Pilpres dan Pileg dilakukan oleh tim yang sama.

"Ini serentak lho. Jangan sampai, mengakui hasil pilegnya tapi hasil pilpresnya tidak mengakui. Padahal orangnya sama. Yang jadi KPPS-nya sama. Pengawasnya sama, saksinya sama. Petugasnya sama. Kenapa kok dibedakan itu lho. Itu aja," kata Tjahjo di kantornya, Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menegaskan, jika memang semua sepakat untuk menegakkan demokrasi, maka semua tahapan membahas undang-undang diikuti oleh seluruh partai politik. "Membahas Peraturan KPU (PKPU) juga tim sukses ikut semua. Semua sepakat semua. Mau tema dialognya apa. Mau tema kampanye di media itu apa. Semua disepakati semua. Jadi tidak ada satu pun yang melanggar undang-undang. Dan PKPU-nya sudah disepakati bersama," jelas Tjahjo.

Dia merasa yakin, 22 Mei mendatang tak akan ada permasalahan. Meskipun ada pihak-pihak yang tak sepakat dengan hasil itu. "Saya optimistis, soal (sekarang) masih ada beda pendapat, marilah kita tinggal mengingatkan ini lho, ini kerja semua lho. pemilu itu kerjanya parpol, kerjanya timses, kerjanya capres cawapres yang dikomandani oleh KPU yang dia secara UU adalah lembaga yang independen, lembaga yang nasional, lembaga yang punya hak untuk melaksanakan," tukasnya. (MC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px