Log in

Pelapor Korupsi Diberi Hadiah Rp200 Juta


Presiden Jokowi Teken PP 43/2018

Jakarta-andalas  Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018, yang mengatur tata cara pelaksanaan peran, serta masyarakat, dan pemberian penghargaan dalam pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk soal pemberian hadiah maksimal Rp200 juta bagi masyarakat yang melaporkan adanya kasus korupsi.

PP yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018 itu menyebutkan bahwa peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi karena tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

"Sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap masyarakat yang berjasa dalam pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan berupa piagam dan/atau premi," demikian termuat dalam PP yang diunduh dari laman www.setneg.go.id di Jakarta, Selasa (9/10).

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa penegak hukum yang terdiri atas Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia berhak memberikan maksimal Rp200 juta bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum.

Dalam Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

Ayat (2) menyatakan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada (a) masyarakat yang secara aktif, konsisten dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi atau (b) Pelapor.

Selanjutnya, pada Ayat (3) dikatakan penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan dalam bentuk (a) piagam; dan/atau (b) premi.

Dalam Pasal 16 disebutkan bahwa penegak hukum mempertimbangkan paling sedikit (a) peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi; (b) kualitas data laporan atau alat bukti; dan (c) risiko faktual bagi pelapor.

Pada Pasal 17 Ayat (1) menyatakan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disepakati untuk memberikan penghargaan berupa premi, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumtah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Ayat (2) menyebutkan besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling banyak Rp200 juta dan Ayat (3) dalam hal tindak pidana korupsi berupa suap, besaran premi diberikan sebesar 2 permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan, kemudian Ayat (4) besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling banyak Rp10 juta.

Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa pelaksanaan pemberian penghargaan berupa premi dilakukan setelah kerugian keuangan negara, uang suap, dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan disetor ke kas negara.

Ayat (2) pengalokasian dan pencairan dana untuk pemberian penghargaan berupa premi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian premi itu pun tidak dapat dibatalkan bila narapidana mengajukan peninjauan kembali (PK) seperti dalam Pasal 21 yaitu upaya hukum luar biasa tidak membatalkan pemberian penghargaan kepada pelapor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani PP Nomor 43 Tahun 2018 tersebut.

"KPK sebenarnya terlibat sejak awal, terkait dengan revisi peraturan pemerintah untuk pemberian penghargaan kepada pelapor kasus korupsi. Meskipun apa hasil akhir yang ditandatangani tentu perlu kami baca lebih lanjut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Adapun PP tersebut tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Para pelapor kasus korupsi itu perlu dan bahkan harus menurut kami diberikan penghargaan yang patut, patut dalam artian jumlah dan juga cara, sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin banyak melaporkan kasus korupsi," ujar Febri.

Menurut Febri, ketika kasus korupsi itu dilaporkan tentu saja pengawasan di sekitar di lingkungan pelapor tersebut itu akan lebih maksimal nantinya.

"Namun tentu kami perlu baca secara lebih rinci kalau memang hari ini sudah ditandatangani. Semoga itu memang menjadi satu bagian yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Febri. (G/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 98%

Wind: 8.05 km/h

  • 20 Oct 2018 30°C 21°C
  • 21 Oct 2018 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px