Log in

Lari dari Desa karena Takut Dibunuh, Masyarakat Adat Sihaporas Minta Perlindungan LPSK


Jakarta-andalas Sekira 50 laki-laki di Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terpaksa lari dari desa karena ketakutan akan dibunuh. Mereka takut diculik dan dijemput oknum polisi pada malam hari, sehingga melarikan diri ke tempat lain. Mereka kemudian meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.

Demikian terungkap saat pengurus Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas (Lamtoras) mengadu sekaligus meminta perlindungan LPSK di Jakarta, Kamis (3/10) siang.

"Saat ini sudah tidak ada laki-laki dewasa di kampung, kecuali usia lanjut. Semua lari ke tempat lain kaena takut," ujar Ketua Umum Lamtoras Judin Ambarita (Ompu Sampe) saat berdialog dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dan petugas bagian pengaduan.

Menurut Judin, suasana Desa/Nagori Sihaporas mencekam setelah terjadi bentrok antara masyarakat adat kontra pekerja PT Toba Pulp Lestari (TPL), pada Senin 16 September lalu.

Apalagi setelah ada penangkapan dan penahanan dua pengurus Lembaga Adat Lamtoras, yakni Thomson Ambarita selaku Bendahara dan Jonny Ambarita (Sekretaris), polisi semakin sering datang ke kampung mereka. Kadang datang menumpang sepeda motor, kadang belasan orang datang mengendarai mobil.

"Isunya, polisi mencari tersangka lain. Tapi tidak ada surat panggilan, jadi hanya katanya-katanya. Jadi kami takut, tidak berani tidur di rumah, tapi di ladang. Lalu, waktu teman kami tidur di ladang, dikejar juga sama pak polisi yang datang pakai alat canggih seperti drone, dan senter," kata Mangitua Ambarita.

Menurut Mangitua, ayah lima anak dan kakek (ompung) dari dua cucu, warga sebenarnya akan bersedia dipanggil polisi menjelaskan atau memberi kesaksian yang terjadi pada 16 September di lokasi sengketa, Buntu Pangaturan, Sihaporas.

"Tapi kalau warga kami diburu ke ladang malam hari, tanpa ada surat panggilan, kami takutlah. Siapa yang bisa jamin kami dibawa ke kantor polisi, kalau mereka preman lalu menculik dan membunuh kami? Ini yang kami takutkan, dibunuh dan dibuang," kata Mangitua, kakek dua cucu.

Menurut warga, lahan yang disengketakan ini warisan nenek moyang yang sudah dihuni selama 8 generasi atau kurang lebih 200 tahun. Dan tanah itu dipinjam paksa penjajah Belanda sekitar tahun 1913 dari generasi kelima keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita.

Terbukti, dalam peta Enclave 1916, 29 tahun sebelum Indonesia Merdeka, terdapat tiga titik nama lokasi Sihaporas, yakni Sihaporas Negeri Dolok, Sihaporas dan Sihaproas Bolon.

"Peta ini masih ada sampai sekarang," ujar Mangitua sembari menyebut, telah melihat bersama-sama peta enclave Sihaporas yang terbit pada zaman Belanda tersebut. Mangitua mengaku sebagai anak dari pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

Jahya Ambarita, ayahnya, menerima piagam veteran dari Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani Menteri Pertahanan/Panglima ABRI LB Moerdani pada tahun 1989. Ada enam warga Sihaporas pejuang kemerdekaan RI.

"Jadi kami bukan pendatang baru, atau penggarap lahan. Ompung kami sudah ada di Sihaproas, sebelum Indonesia merdeka. Itu yang kami perjuangkan kepada pemrintah. Ini salahnya Menteri Kehutanan Orde Baru, tanah kami ditampas, lalu diserahkan kepada TPL, sampai terjadi bentrok dengan TPL itu. Sebenarnya kami tidak mengininkan bentrok, tapi situasi di lapangan yang memaksa. Bukan kami, yang memulai tapi, Bahara Sibuea, memukul kawan kami, tapi yang kena anak yang digendongnya, Mario Teguh, tiga tahun," ujarnya.

"Kami terima laporan bapak ibu. Dan kami akan pelajari, saya bersama enam pimpinan LPSK sendiri. Saya akan mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara termbusan Kapolres Simalungun serta Bupati Simalungun, meminta agar dalam penegakan hukum juga memberi perlindungan, dan kedamaian sekaligus menghindari keresahan-keresahan masyarakat, termasuk saksi dan korban," kata Wakil Ketua LPSK Edwin Pasaribu.

Sebelumnya, masyarakat adat dari Lamtoras juga mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (1/10). Mereka melaporkan perlakuan sekelompok orang mengaku dari kepolisian, yang memburu seorang lelaki hingga malam hari.

"Kami mohon perlindungan dan pendampingan Ibu dari Komnas HAM, karena kami ini diperlakukan seperti binatang. Beberapa warga dikejar-kejar, diburu sampai ke perladangan, dan pada malam hari. Kalau kami dipanggil baik-baik, pakai surat panggilan, kami akan hadir dan hadapi pemeriksaan polisi. Kami siap, saya sendiri sudah pernah terpenjara dua tahun karena memperjuangakan tanah adat Sihaporas," kata Mangitua Ambarita.

Terkait soal bentrokan dengan pihak PT TPL yang diduga merupakan akar permasalahan itu, Kapolres Simalungun, AKBP Herbertus Ompusunggu, Kamis (3/10) menjelaskan, bahwa warga yang justru menganiaya pegawai TPL.

"Yang menganiaya itu masyarakat di sana. Sampai satpam patah tangannya, dua orang orang pelaku ada di dalam video," kata AKBP Herbertus Aritonang melalui pesan WhatsApp.

Namun ketika ditanyakan mengapa dua pegawai TPL malah dilepas, Kapolres yang baru saja menjabat ini langsung mengirimkan rekaman video saat kejadian tersebut berlangsung.

Dalam rekaman tersebut terlihat sejumlah warga setempat melakukan protes yang dihadapi beberapa orang pegawai, termasuk satpam TPL. Di saat beradu argumen tiba-tiba warga melakukan penyerangan menggunakan sejumlah kayu. Bahkan satpam TPL terlihat jelas dipukul menggunakan kayu hingga katanya mengalami patah tangan. (TJC/MBD)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px