Log in

KPK Tolak Permintaan Wiranto


KPU Persilakan Calon Kepala Daerah Tersangka Diumumkan

Jakarta-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan Menkopolhukam Wiranto untuk menunda penetapan tersangka calon kepala daerah. Lembaga antikorupsi akan terus melakukan penyelidikan, penyidikan bahkan menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka jika ditemukan dua alat bukti yang cukup.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan pemerintah serius memperhatikan Indeks Persepsi Korupsi (KPK) Indonesia yang berada di skor 37 dari angka tertinggi 100. Menurutnya, permintaan Wiranto tidak mendorong IPK Indonesia ke arah yang lebih baik.

"Yang begitu tidak baik buat angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat," kata Saut saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (13/3).

Saut justru mengkritisi permintaan Wiranto dengan menyarankan agar pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) ?untuk calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi ketimbang menunda penetapan tersangka.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat Perppu pergantian calon (kepala daerah) terdaftar bila tersangkut pidana, daripada menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup pada peristiwa pidananya," ujar Saut.

Saut optimistis, wacana Perppu pergantian calon kepala daerah yang bermasalah itu akan mendorong peradaban yang baik dan benar untuk masyarakat Indonesia. "Itu namanya membangun peradaban yang baik dan benar," pungkas Saut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebelumnya meminta KPK menunda pengumuman calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Alasannya, agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah.

Tak hanya itu, Wiranto juga yakin penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka berdampak ke ranah politik. Menurut Wiranto KPK seharusnya mengumumkan calon kepala daerah sebagai tersangka sebelum kandidat ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Pemilu (KPU).

Namun KPU RI sendiri menyatakan tidak masalah dengan rencana KPK mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi.
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari mempersilakan KPK mengumumkannya ke publik.

"Diumumkan saja itu, tidak apa-apa. Supaya masyarakat dan pemilih tahu mana calon kepala daerah yang benar-benar bersih, dan mana yang tidak," kata Hasyim, Selasa (13/3).

Menurut Hasyim, pengumuman identitas calon kepala daerah terduga korup tersebut tidak mengubah status calon kepala daerah tersebut sebagai peserta Pilkada 2018. Artinya, proses tahapan dan pemungutan pilkada tetap berjalan dengan calon tersangka dugaan kasus korupsi.

"Dalam pandangan KPU dan sesuai prosedur yang ada, pilkada tetap jalan terus. Tidak ada urusannya dengan calon, baik itu baru tersangka maupun ditahan karena OTT (operasi tangkap tangan)," kata Hasyim.

Hasyim menjelaskan tahapan pelaksanaan pilkada tetap berjalan, karena amanat undang-undang tidak menginstruksikan untuk melakukan pergantian calon apabila peserta pilkada ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan ditahan, khususnya terkait dugaan kasus korupsi.

Senada, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai proses hukum yang menyangkut korupsi sebaiknya tetap dilakukan karena tindak pidana korupsi tidak ada hubungannya dengan pemilu.

"Kan tidak ada hubungannya dengan pemilu, terkait kasus korupsi harus ditindak, khususnya Operasi Tangkap Tangan," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mempersilakan imbauan pemerintah yang meminta KPK menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.  Bagja menjelaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Menko Polhukam pada Senin (12/3), Bawaslu tidak memberikan pendapat terkait proses hukum Cakada ditunda menjelang Pilkada Serentak 2018.

"Karena ada juga beberapa kasus berkaitan dengan pemilu misalnya ijazah palsu, tidak boleh dihentikan. Kalau di pilkada tidak boleh dihentikan, ijazah palsu tidak boleh dihentikan karena berkaitan dengan syarat pencalonan," ujarnya.

Sehari setelah mengeluarkan permintaannya kepada KPK sehingga memunculkan banyak kritik terhadapnya,  sikap Wiranto terkesan melunak. Wiran mengaku tidak memaksa KPK menunda pengumuman terkait calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Tidak ada paksaan soal (penundaan pengumuman) itu. Semua bersifat imbauan," ujar Wiranto di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (13/3).

Mantan Panglima TNI itu menerangkan permintaan penundaan tersebut dikeluarkan bukan untuk menghambat tugas dan pekerjaan lembaga antirasuah. Menurut dia, permintaan itu disampaikan agar KPK dapat mempertimbangkan ulang pelaksanaan kebijakannya terhadap calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, sehingga kemudian tidak mengganggu perhelatan Pilkada 2018.

"Ini merupakan suatu komunikasi yang kita jamin agar pilkada itu aman, tidak diwarnai dengan kericuhan, dan agar pilkada yang kita harapkan menjadi tonggak demokrasi ini dapat berjalan lancar," jelas Wiranto.

"Tapi kalau kemudian (KPK) tidak mau, ya silakan saja. Namanya juga bukan pemaksaan," ucap Menko Polhukam.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengumuman calon kepala daerah yang terlibat dugaan kasus korupsi harus mendapat kesepakatan dari KPK dan Pemerintah dengan melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Ini dua pandangan yang tentu harus disepakati. Mungkin waktu nanti sudah mulai kampanye, tidak boleh lagi. Aturannya tentu ada di KPU, tetapi ini masalah yang nanti dibicarakan di KPK," kata Wapres Jusuf Kalla. (G/MTV/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

24°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 23 Sep 2018 30°C 22°C
  • 24 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px