Log in

KPK Punya Bukti-bukti


Gamawan dan Chairuman Bantah Duit E-KTP

Jakarta - andalas Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap membantah menerima duit E-KTP. Namun KPK menegaskan memiliki bukti-bukti terkait aliran duit E-KTP sehingga dimasukkan dalam surat dakwaan.

"KPK tentu memiliki bukti-bukti lain dan tidak bergantung pada bantahan, termasuk tentang indikasi aliran dana," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (17/3).

Febri mengingatkan agar para saksi yang dihadirkan di persidangan berbicara jujur. Jaksa pada KPK tidak akan terpengaruh oleh bantahan saksi.

"Terkait dengan bantahan jumlah uang, silakan saja. Namun, kami ingatkan agar saksi jujur di persidangan," ujarnya.

Bantahan soal aliran duit disampaikan dengan tegas oleh Gamawan. Dia berani bersumpah tidak pernah menerima uang USD 4,5 juta dan Rp 50 juta terkait duit e-KTP.

"Rp 1 pun saya tidak pernah, demi Allah. Saya juga meminta didoakan kepada masyarakat Indonesia agar dikutuk jika memang saya terbukti menerima uang. Demi Allah saya tidak terima (uang korupsi)" tandasnya.

"Tolong doakan kepada masyarakat Indonesia, saya mati sekarang," kata Gamawan.

Tapi Gamawan di persidangan mengakui adanya duit pinjaman Rp 1,5 miliar dari wiraswasta bernama Afdal Noverman. Nama Afdal, yang disebut Gamawan sebagai pedagang di Tanah Abang, juga disebut dalam dakwaan KPK sebagai perantara pemberian uang dari Andi Narogong.

Selain disebut menerima USD 4,5 juta, mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga disebut mendapat Rp 50 juta terkait proyek e-KTP. Uang Rp 50 juta yang ia terima, menurut Gamawan, merupakan honornya sebagai pembicara saat masih menjabat Mendagri.

"Saya baca disebut-sebut terima Rp 50 juta untuk lima daerah. Saya perlu clear-kan, Yang Mulia, karena banyak yang bertanya kepada saya. Uang itu honor saya pembicara, Yang Mulia, di lima provinsi," kata Gamawan.

Gamawan lalu menjelaskan, saat menjadi menteri, dia mendapatkan honor Rp 5 juta per jam. Menurut Gamawan, hal itu sesuai dengan aturan.

"Karena menurut aturan, 1 jam menteri bicara itu Rp 5 juta. Kalau saya bicara 2 jam, Rp 10 juta. Saya menerima komisi, jadi itu honor resmi, saya tanda tangani. Bukan uang dikasih, uang operasional saya, Yang Mulia," ujar Gamawan.

Gamawan menjabat Mendagri pada periode 2009-2014. Entah aturan mana yang dimaksud Gamawan. Proyek E-KTP sendiri merupakan proyek multiyears dari 2010-2012.

Mengacu pada Permenkeu Nomor 36 Tahun 2012, yang merupakan perubahan atas Permenkeu Nomor 84 Tahun 2011 tentang standar biaya tahun anggaran 2012, honor menteri sebagai pembicara adalah Rp 1,5 juta. Dalam aturan tersebut tak dijelaskan apakah Rp 1,5 juta tersebut untuk satu jam atau sekali menjadi pembicara.

Dalam surat dakwaan KPK, mantan Dirjen Dukcapil Irman, yang kini telah duduk sebagai terdakwa, menerima aliran uang Rp 876.250.000, USD 73.700, dan SGD 6.000. Uang itu disebut digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi dan diberikan kepada beberapa orang, termasuk Gamawan. Gamawan disebut menerima uang Rp 50 juta dari Irman itu pada saat kunjungan kerja di Balikpapan, Batam, Kendari, Papua, dan Sulawesi Selatan.

Sementara Chairuman juga dengan tegas membantah menerima uang USD 584 ribu dan Rp 26 miliar sebagaimana isi surat dakwaan jaksa KPK. Namun, di sidang, majelis hakim menanyakan adanya bukti tulisan tangan di rumah Chairuman soal duit Rp 1,2 miliar dan catatan uang Rp 3 miliar. Chairuman menyebut catatan itu terkait duit pribadinya, bukan dari e-KTP.

Mantan Ketua Komisi II DPR itu mengaku memiliki bisnis di berbagai bidang. "Dari usaha saya, Pak. Pom bensin di Gunung Tua satu dan Tebing Tinggi satu, sama kebon sawit, kebon karet di kampung, Pak. Sekitar 160 hektare," kata Chairuman menjawab pertanyaan jaksa.  Jaksa KPK lalu menanyakan tentang catatan pembukuan pom bensin Chairuman tertulis keuntungan rata-rata Rp 40 juta per bulan. Namun Chairuman menyebut itu catatan lama.

"Itu yang lama, Pak (keuntungan rata-rata Rp 40 juta per bulan). (Yang baru) Rp 150 juta, Pak. Ya di antara lain, dari bisnis-bisnislah, usaha-usahalah kita kadang ada dagang sama kawan-kawan," ucap mantan Kajati Sumut ini.

Chairuman membenarkan soal tulisan tangan itu. Namun dia menegaskan catatan itu terkait dengan investasi. Catatan itu, menurut Chairuman, ditulis oleh keponakannya bernama Rida.

"Itu memang saya investasikan ada uang saya. Saya investasikan. Rida yang menerima uang itu, artinya Rida itu menerima uang dari saya untuk diinvestasikan supaya bisa diputar," terang mantan Calon Gubsu ini.

Dalam dakwaan jaksa, Chairuman Harahap disebut ikut menikmati aliran dana proyek e-KTP sebesar USD 584 ribu dan Rp 26 miliar. Uang tersebut diterima Chairuman saat masih menjabat Ketua Komisi II DPR.

Sedangkan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini mengaku hanya menerima USD 500 ribu dari Irman dan Andi Narogong. Di dalam dakwaan disebutkan Diah menerima USD 2,7 juta dan Rp 22,5 juta. (DTC/DOH)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Oct 2017 31°C 22°C
  • 21 Oct 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px