Log in

KPK Pertimbangkan Panggil Paksa Setnov


Jakarta-andalas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan untuk memanggil paksa Ketua DPR RI Setya Novanto yang kembali mangkir untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-e).

"Itu salah satu yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan memanggil secara paksa," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11).

Namun, Laode pun berharap Ketua Umum Partai Golkar bisa kooperatif memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus KTP-e tersebut.

"Tetapi mudah-mudahan beliau kooperatif. Ya kami berharap beliau bisa hadir tanpa harus ada paksaan," ucap Syarif, berharap.

Ia pun menegaskan bahwa terkait pemanggilan Setya Novanto merupakan bagian dari kewenangan penyidik. "Komunikasinya bukan Pimpinan KPK, komunikasinya kan ada penyidik kami yang akan memanggil ada Direktur Penyidikan. Kalau sekang dia tidak hadir lagi, maka kami kan bekerja sesuai dengan aturan saja," kata Syarif.

Setya Novanto (Setnov) sudah tiga kali tidak hadir dalam pemanggilan KPK sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo. Pada pemanggilan pertama Senin (30/10) Setya Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK karena ada kegiatan lain di daerah pada masa reses DPR RI.

Sementara pada pemanggilan kedua dan ketiga pada Senin (6/11) dan Senin (13/11), Setya Novanto menyatakan pemanggilan terhadap dirinya harus ada izin tertulis dari Presiden.

Setya Novanto juga telah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik (KTP-e) pada Jumat (10/11). Laode M Syarif menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus KTP-e tidak perlu izin dari Presiden.

"Tidak sama sekali kok, tidak harus izin. Baca saja aturannya kan itu juga sudah ada putusan MK tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden," kata Syarif.

Syarif pun menyatakan bahwa pemanggilan Setya Novanto harus terdapat izin dari Presiden merupakan sesuatu yang mengada-ada.

"Iya itu alasan mengada-ada. Pertama beliau kan pernah hadir beberapa kali dipanggil saat itu beliau hadir tanpa surat izin Presiden. Kenapa sekarang hadir harus kami mendapat izin dari Presiden. Ini suatu mengada-ada," tuturnya.

Dalam kasus KTP-e secara keseluruhan, KPK pernah memanggil Setya Novanto sebanyak sembilan kali mulai untuk tersangka Sugiharto pada Desember 2016 lalu dan yang bersangkutan tidak hadir saat itu.

"Kemudian ada di Januari, Juli, dan totalnya sampai saat ini ada sembilan kali, termasuk pernah dipanggil sebagai tersangka sebanyak dua kali, namun tidak hadir. Sebelumnya tidak pernah ada penjelasan atau alasan terkait penggunaan klausul izin ke Presiden," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Tujuh Poin

Febri Diansyah menyatakan terdapat tujuh poin isi surat terkait ketidakhadiran Setya Novanto pada pemanggilan ketiga untuk diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dalam penyidikan dugaan korupsi KTP-e.

"Pagi ini, KPK menerima surat dari Setya Novanto dengan kop surat tertulis 'Drs Setya Novanto, Ak., Ketua DPR-RI' tertanggal 13 November 2017," kata Febri, Senin (13/11).

Febri menjelaskan surat Setya Novanto itu berisi lima lembar melampirkan satu lembar surat pimpinan daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tertanggal 1 November 2017.

"Perihal: Undangan HUT Golkar ke-53 tingkat Provinsi NTT. Total surat dan lampiran sebanyak enam lembar," kata Febri.

Menurut Febri, surat Setya Novanto kali ini terdiri dari tujuh poin. Di salah satu poin disebutkan, "Bahwa karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI sebagaimana ketentuan Putusan MK, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan diri kami dalam jabatan saya selaku Ketua DPR RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk penyidik KPK."

"Bahwa selain belum ada persetujuan tertulis dari Presiden RI ternyata pada tanggal 13 November 2017 kami telah lebih dahulu menerima undangan HUT Golkar ke-53 Tingkat Provinsi NTT. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka surat panggilan sebagai saksi tidak dapat saya penuhi." Surat tersebut ditandatangani oleh Setya Novanto. (ANT/DBS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 80%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2017 28°C 23°C
  • 22 Nov 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px