Log in

Kerja DPD Nyaris Tak Terdengar


Jakarta-andalas Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar mengingatkan agar rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguatkan DPD dipikirkan matang-matang. Dia melihat sampai sejauh ini belum ada kerja nyata dari DPD.

"Sudah tidak ada yang menarik dari DPD. Kita berharap DPD kerja karena sudah sekian lama DPD tidak bekerja dan itu menjadi catatan besar kita," ujarnya di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Minggu (19/3).

Zainal juga mengungkapkan jika kelakuan anggota DPD masih mementingkan diri sendiri sebaiknya tidak perlu ada amandemen. "Bila kelakuannya seperti ini lalu ada perubahan amandemen Undang-undang Dasar (UUD) ingin menguatkan DPD lebih baik dibubarkan saja," tuturnya.

Dia juga menilai DPD tidak optimal melakukan pekerjaannya. "Nyaris sebenarnya tidak terdengar (kinerjanya), memang sebenarnya ada kerja-kerja yang dilakukan secara langsung, tapi dengan konsep UUD pasal 22 D tidak ada kewenangan yang langsung dilakukan karena kebanyakan adalah 'dapat', dapat mengajukan RUU dan sebagainya," ungkapnya.

Menurut Zainal, DPD diharapkan bisa menjadi pengawas bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dia (DPD) diharapkan menjadi penyeimbang dari kamar pertama (DPR) yang rusak, dia diharapkan menjadi pengawas dari kinerja kamar pertama," tuturnya.

Namun, kata Zainal, jika sikap DPD sama saja dengan DPR maka lebih sulit mengatasi permasalahan. "Jika dia kelakuannya sama saja seperti kamar yang pertama akan makin sulit diatasi," pungkasnya.

MA Diminta Keluarkan Fatwa
Seperti diketahui, masa jabatan pimpinan DPD telah diputuskan menjadi 2 tahun 6 bulan atau setengah dari masa keanggotaan. Pada awal April 2017, DPD akan memilih pemimpin yang baru.

Terkait hal itu, Zainal Arifin Mochtar mengatakan, revisi tata tertib itu mengubah tatanan negara. Dia menilai masa jabatan diputus di tengah jalan kental nuansa politiknya. "Itu akan mengubah tatanan, mustahil dilakukan karena diputus di tengah jalan oleh proses politik," kata Zainal.

Dia juga mengatakan bahwa seharusnya masa jabatan itu disamakan dengan masa jabatan presiden dan pemilihan DPD yaitu 5 tahun. "Kita berpikir bahwa jabatan seharusnya lima tahun. Ada beberapa pasal yang bisa dipakai buat masalah jabatan itu, yaitu dengan masa lima tahun siklus penggantian di DPD mengikuti pergantian presiden," ungkapnya.

Zainal juga menyarankan agar Mahkamah Agung (MA) berani mengeluarkan fatwa dan memberikan ketegasan bahwa siklus pergantian pemimpin DPD beserta jajarannya adalah sama dengan pemilihan anggota DPD selama lima tahunan. "Harusnya MA lebih berani bilang ini adalah siklus yang sama dengan pemilihan DPD," ujarnya. (MDK)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 25 Apr 2017 27°C 22°C
  • 26 Apr 2017 29°C 23°C

Banner 468 x 60 px