Log in

Jokowi: Predikat WTP Saja Tidak Cukup


Harus Dipastikan Tidak Ada Uang Rakyat Dikorupsi

Jakarta-andalas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi, itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12) pagi.

Presiden juga mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement.

“Perpres-nya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem ini berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.  Presiden juga mengingatkan bahwa inti dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan adalah menjaga kepercayaan rakyat.

Menurut mantan Gubernur DKI itu, kepercayaan rakyat tersebut diperoleh dengan menunjukkan bahwa setiap rupiah uang rakyat digunakan sesuai tanggung jawab sesuai aturan dan untuk kepentingan rakyat.

"Ini yang saya minta benar-benar diperhatikan karena bukan sembarang pertangungjawabannya. Jangan hanya karena pemeriksaan itu sebagai kegiatan tahunan, kegiatan rutin tahunan lalu semuanya menganggap gampang saja," katanya.

Ia menambahkan, saat pemerintah pusat menerima hasil Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2016, Presiden mengingatkan bahwa hal itu adalah hasil kerja keras seluruh pihak beserta lembaga yang menggunakan uang rakyat.

"Kerja keras yang tidak boleh berhenti begitu saja melainkan harus terus-menerus kita lakukan," katanya.

Presiden menekankan seluruh pihak agar tidak begitu saja berpuas diri dengan pernyataan bahwa pada 2016 menjadi saat pertama kali predikat WTP diterima pemerintah pusat setelah 12 tahun.

Presiden juga menegaskan kepercayaannya kepada BPK untuk menjaga independensi dan profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan.

"Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan BPK, saya percaya kepercayaan rakyat akan terus kita peroleh bersama," kata Presiden.

Tampak hadir dalam acara Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. (SKB/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 11 Dec 2017 28°C 23°C
  • 12 Dec 2017 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px