Log in

Jokowi Pastikan Harta Korupsi di LN Segera Kembali


Jakarta-andalas  Presiden Joko Widodo memastikan harta-harta hasil korupsi yang disimpan di bank-bank luar negeri, seperti di Swiss, akan segera kembali ke Indonesia.

Menurut Jokowi, Indonesia dan Swiss sedang pada tahap akhir penjajakan kerja sama untuk membuat harta-harta yang diidentifikasi hasil korupsi, bisa dikembalikan ke Indonesia.

"Setelah melalui pembicaraan panjang, kita memperoleh titik terang, dan sekarang kita pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss," ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia yang di Jakarta, pada Selasa (4/12).

Jokowi menyampaikan, kerja sama akan menjadi dasar hukum juga bagi Swiss untuk mencegah negaranya dijadikan tempat cuci uang para koruptor Indonesia. "Perjanjian ini legal platform untuk mengejar uang hasil korupsi," ujar Jokowi.

Kerja sama merupakan strategi untuk mencegah para koruptor menghindari penegakan hukum dengan melarikan uang ke luar negeri. "Kita tidak memberikan toleransi sedikit pun pada pelaku tindak pidana korupsi yang melarikan uang hasil korupsinya ke luar negeri," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku ingin membuat satu pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi serta kementerian sebagai contoh sistem antikorupsi.

"Saya ingin sebetulnya memang ada contoh satu kabupaten, contoh satu kota, satu provinsi, satu kementerian yang digarap habis sistem kerjanya, sistem pelayanan, kecepatan perizinannya, satu-satu dijadikan contoh, yang lain suruh 'copy', mendampingi KPK," katanya di acara itu.

"Ranking tadi saya lihat. Kalau provinsi ada DKI dan Jawa Tengah, lalu kabupaten saya lihat tadi Kabupaten Boyolali nomor satunya," ucapnya.

Presiden akan melihat pemda dan kementerian lain. Jika sistemnya sudah betul, yang untuk mem-"copy", kemudian ada instruksi, berupa inpres atau perpres yang mengaruskan suatu daerah mengikuti kabupaten percontohan, misalnya Boyolali, Pemprov DKI, dan Kemenkeu.

"Kita ini 'kan paling gampang mencontoh, memfotokopi kita paling pinter," kata Presiden. Ia berharap KPK bekerja sama dengan lembaga terkait untuk merumuskan percontohan pemerintah daerah dan kementerian yang dapat dicontoh tersebut.

Di bagian lain Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa banyaknya jumlah orang yang dipenjarakan oleh penegak hukum karena kasus korupsi bukan menunjukkan bangsa tersebut antikorupsi.

"Saya kira saudara sepaham dengan saya bahwa keberhasilan gerakan antikorupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap dan dipenjarakan, tetapi diukur dari ketiadaan orang yang menjalankan tindak pidana korupsi," katanya.

"Kondisi ideal dari sebuah bangsa antikorupsi ketika disaring dengan hukum seketat apa pun tidak ada lagi orang yang bisa ditersangkakan sebagai seorang koruptor. Kondisi idealnya semestinya seperti itu. Sebagai bangsa yang penuh keadaban, saya yakin suatu saat kita akan berhasil membangun masyarakat bangsa nirkorupsi, membangun bangsa yang bebas korupsi," ungkap Presiden.

Sejak KPK berdiri pada 2003, KPK sudah menangani total 104 kepala daerah. Sedangkan jumlah koruptor yang dipenjara menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham adalah 4.552 dari 248.690 tahanan.

"Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan maka tidak ada relevansi untuk menyuap, yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha ingin cepat. Satu-satunya jalan ya suap, ini yang harus kita benahi. Sistem pelayanan yang sederhana, cepat, dan transparan," tambah Presiden.

Demikian pula kebijakan-kebijakan pengalokasi anggaran negara atau kebijakan lainnya bila proses bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, menurut Presiden, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada orang tersebut.

"Upaya yang sudah kita lakukan dalam memperbaiki sistem kebijakan dan sistem pelayanan publik harus kita lanjutkan dengan cara-cara yang lebih inovatif dan menjadi agenda bersama antara pemerintah dan KPK dan seluruh komponen bangsa," tegas Presiden. (VN/ANT)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 19 Dec 2018 29°C 22°C
  • 20 Dec 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px