Log in

JK Sebut Putusan PN Jakarta Selatan Aneh


Soal Kasus Bank Century

Jakarta-andalas Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengharuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik serta menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century, aneh.

Dia juga mengaku tidak mengerti proses praperadilan yang ditempuh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

"Ya saya belum tahu, tentu belum baca keputusan itu. Tapi bagi saya aneh juga itu. Jarang ada keputusan seperti itu," kata Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/4).

Dia memaparkan, praperadilan biasanya ditempuh untuk menguji keabsahan sebuah proses hukum, sebelum proses itu berlangsung. Sementara, penyidikan KPK terhadap kasus Century sudah sejak dulu berlangsung.

Wapres menilai putusan PN Jaksel untuk meminta KPK kembali menetapkan tersangka baru adalah janggal, karena kasus tersebut sudah putus dengan mendakwa mantan Deputi IV Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya.

"Jarang ada keputusan seperti tu. Biasanya praperadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung untuk kemudian dipraperadilankan. Ini kan perkaranya sudah, katakanlah, putus, kok diperkarakan?" kata Jusuf Kalla.

Meski menilai ada kejanggalan di balik putusan PN Jaksel tersebut, Wapres meminta masyarakat untuk menghormati produk hukum asalkan putusan hukum tersebut jelas. "Ya tentu semua harus menghormati hukum, tapi hukum harus jelas juga kenapa bisa terjadi keputusan demikian," katanya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk segera menetapkan tersangka baru dalam kasus dana talangan/bailout Bank Century setelah mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan LSM MAKI.

Hakim tunggal Efendi Muhtar dalam amar putusannya, menyebutkan menolak eksepsi termohon KPK untuk seluruhnya.

"Atas dikabulkannya gugatan praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK dalam kasus korupsi Century, maka tidak ada alasan lagi KPK untuk tidak menetapkan Tersangka baru dalam kasus Century," kata Koordinator LSM MAKI Boyamin Saiman di Jakarta, Senin (9/4).

Ia menyebutkan mereka yang layak menjadi tersangka baru yakni semua nama yang disebut dalam dakwaan Budi Mulya, yakni, Boediono, Muliaman D Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, Raden Pardede, dan lain-lain.

KPK sendiri memastikan akan mengusut keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) sekaligus mantan Wakil Presiden (Wapres) Boediono dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Termasuk mencari dua alat bukti untuk menaikkan status Boediono sebagai tersangka. Apalagi, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memerintahkan agar KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka.

“Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apa pun sepanjang terdapat bukti yang cukup,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (10/4).

Dalam perkara Century, KPK baru menjerat mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa Budi Mulya. Budi mendekam 15 tahun penjara atas perkara itu.

Budi Mulya yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015 terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengucuran dana Rp600 miliar untuk FPJP bagi Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara.

Dalam dakwaan jaksa KPK, Budi didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,1 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya Bank Century sebesar Rp1,5 miliar dan Komisaris Bank Century Robert Tantular sebesar Rp2,7 miliar.

Sementara itu Komisi Yudisial (KY) tidak dapat menilai putusan praperadilan terkait penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century.

"Secara prinsip KY tidak dapat menilai salah atau benarnya satu putusan karena hal ini merupakan ranah kemandirian atau independensi hakim," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi di Jakarta, Rabu (11/4).

Karena terkait dengan independensi hakim, maka baik KY maupun MA dikatakan Farid tidak dapat menilai salah satau benarnya satu putusan. "Secara prosedural hukum, yang dapat memperbaiki atau melakukan koreksi suatu putusan adalah upaya hukum sesuai mekanisme yang telah diakomodasi sistem hukum," kata Farid.

Namun bila terkait dengan dugaan pelanggaran etik hakim, Farid mengatakan KY akan menjadikan hal itu sebagai satu prioritas untuk dikaji, sekaligus memastikan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran etik oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Perintah PN Jaksel agar KPK menetapkan mantan Wapres Boediono menjadi tersangka kasus bailout Bank Century, juga mendapat tanggapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Menurut Yasonna, pemerintah tak akan mencampuri KPK terkait tindak lanjut penanganan kasus bailout Bank Century. Menurut Yasonna, pemerintah tak akan masuk ke penegakan hukum yang dilakukan KPK, temasuk dalam kasus yang menyeret mantan Wakil Presiden Boediono itu.

“Wah, itu penegakan hukum. Silakan itu urusan (KPK, red),” kata Yasonna sebelum rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (11/4).

Bagaimana jika KPK menjerat Boediono yang notabene mantan wakil presiden sebagai tersangka? “Terserah KPK, mereka harus memiliki fakta sendiri,” ungkap menteri asal PDI Perjuangan itu. (LIP6/ANT/CNNI/PJS)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

25°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 87%

Wind: 0.00 km/h

  • 22 Sep 2018 27°C 22°C
  • 23 Sep 2018 30°C 21°C

Banner 468 x 60 px