Log in

Gamawan dan Chairuman Harahap Saling Tuding


Sidang Kasus Korupsi Proyek E-KTP

Jakarta-andalas  Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap saling lempar bola soal pengubahan skema anggaran untuk proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (E-KTP). Keduanya sama-sama mengklaim tidak bertanggung jawab atas perubahan teknis anggaran proyek tersebut.

Menurut Chairuman, permasalahan anggaran baik mekanisme atau jumlahnya, diusulkan dari pihak legislatif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dikatakan keduanya saat menjadi saksi dalam sidang dua terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/3).

"Pernah bahas e-KTP saat rapat kerja dengan Kemendagri? Siapa yang usulkan (skema penganggaran) jadi APBN?" tanya hakim kepada Chairuman.

"Pernah (bahas anggaran untuk e-KTP). Itu dari pemerintah, kan dari pemerintah untuk membuat pagu anggaran. Pemerintah ajukan anggaran, karena yang tahu anggaran pemerintah ya di pemerintah," ujar Chairuman saat memberikan kesaksian.

Sebelumnya hakim juga menanyakan hal serupa kepada Gamawan mengenai alasan perubahan skema penganggaran proyek e-KTP dari pinjaman hibah luar negeri menjadi anggaran pendapatan dan belajar negara (APBN). Namun Gamawan mengaku tidak mengetahui, dengan alasan bukan kewenangannya melainkan DPR dan kementerian keuangan.

"Saya tidak tahu. Itu kewenangan DPR dan kementerian keuangan. Kementerian (dalam negeri) kan hanya pengguna anggaran," ujar Gamawan.

Lebih lanjut, jaksa kembali bertanya alasan Gamawan menyetujui perubahan skema anggaran tersebut. Namun berulang kali, dia menegaskan tidak tahu atau tidak memiliki wewenang atas segala perubahan teknis penganggaran.

"Itu bukan kewenangan saya. Saya tidak tahu," tukasnya.

Bahkan, Gamawan mengaku lupa siapa saja anggota Komisi II DPR yang hadir saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kementerian Dalam Negeri pada, November 2009 silam.

"Saya lupa saya tidak ingat," aku Gamawan.

Seperti diketahui, kasus korupsi e-KTP menyeret nama nama elit politik. Puluhan miliar pun dibajak oleh beberapa pihak untuk kemudian dibagi-bagikan ke sejumlah pihak.

Awalnya, anggaran untuk proyek senilai Rp 5,9 triliun itu menggunakan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Namun skema penganggaran tersebut berubah menggunakan APBN dengan multi years contract 2011-2012.

Ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butar Butar juga melontarkan pertanyaan kepada Gamawan mengenai kebenaran adanya penerimaan uang kepadanya. "Apakah anda pernah menerima uang dari proyek ini?" tanya Hakim Jhon kepada Gamawan, Kamis (16/3).

Dengan sumpah, dia menegaskan tidak menerima uang satu rupiah pun dari proyek itu. Tidak hanya itu, Gamawan meminta sumpah dari masyarakat agar dikutuk jika terbukti dirinya terlibat korupsi dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

"Rp 1 pun saya tidak pernah, demi Allah. Saya juga meminta didoakan kepada masyarakat Indonesia agar dikutuk jika memang saya terbukti menerima uang. Demi Allah saya tidak terima (uang korupsi)" tandasnya.

"Tolong doakan kepada masyarakat Indonesia, saya mati sekarang," kata Gamawan.

Dari Pom Bensin

Dalam kesaksiannya, Chairuman Harahap mengaku catatan tulisan tangannya soal duit miliaran rupiah adalah terkait investasi bisnisnya, bukan dari hasil korupsi e-KTP. Mantan Ketua Komisi II DPR itu mengaku memiliki bisnis di berbagai bidang.

"Dari usaha saya, Pak. Pom bensin di Gunung Tua satu dan Tebing Tinggi satu, sama kebon sawit, kebon karet di kampung, Pak. Sekitar 160 hektare," kata Chairuman menjawab pertanyaan jaksa.

Jaksa KPK lalu menanyakan tentang catatan pembukuan pom bensin Chairuman tertulis keuntungan rata-rata Rp 40 juta per bulan. Namun Chairuman menyebut itu catatan lama.

"Itu yang lama, Pak (keuntungan rata-rata Rp 40 juta per bulan). (Yang baru) Rp 150 juta, Pak. Ya di antara lain, dari bisnis-bisnislah, usaha-usahalah kita kadang ada dagang sama kawan-kawan," ucapnya.

Sebelumnya, majelis hakim menanyakan adanya bukti tulisan tangan di rumah Chairuman soal duit Rp 1,2 miliar. Selain itu, ada pula catatan lain dengan nilai Rp 3 miliar. Chairuman membenarkan soal tulisan tangan itu. Namun dia menegaskan catatan itu terkait dengan investasi. Catatan itu, menurut Chairuman, ditulis oleh keponakannya bernama Rida.

"Itu memang saya investasikan ada uang saya. Saya investasikan. Rida yang menerima uang itu, artinya Rida itu menerima uang dari saya untuk diinvestasikan supaya bisa diputar," terang Chairuman.

Dalam dakwaan jaksa, Chairuman Harahap disebut ikut menikmati aliran dana proyek e-KTP sebesar USD 584 ribu dan Rp 26 miliar. Uang tersebut diterima Chairuman saat masih menjabat Ketua Komisi II DPR

Chairuman Harahap mengakui mengenal pengusaha Andi Agustinus alias Andi Naroging karena dikenalkan oleh Setya Novanto (Setnov) yang saat itu menjadi Ketua Fraksi Golkar DPR.

"Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat," kata Chairuman saat menjawab pertanyaan hakim.

Usai perkenalan itulah, lanjut Chairuman, Andi beberapa kali datang ke ruang kerjanya untuk menawarkan sejumlah tawaran seperti pengadaan kaus atau seragam untuk kampanye. Namun dia membantah beberapa kali Andi datang ke ruangannya yang salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah proyek e-KTP.

"Dia nawarkan macam-macam lah kaos untuk kampanye seragam-seragam," tukasnya.

"Enggak bicarakan proyek?," tanya hakim ke Chaeruman.

"Enggak," jawab mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut ini.

Mantan sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni juga sempat mengungkapkan pernah bertemu dengan Setnov di Hotel Grand Melia, Jakarta Pusat. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Diah alasan bertemu dengan Setnov.

"Mau ketemu siapa di sana (Hotel Grand Melia)?," tanya Hakim kepada Diah.

"Setnov," jawab Diah.

Saat itu, imbuhnya, Setnov hanya menyatakan dukungannya terkait proyek e-KTP di Kemendagri.

"Setnov tergesa-gesa ada acara lain dia bilang 'di Kemendagri ada program e-KTP program strategis nasional, ayo kita jaga sama-sama," kata Diah menirukan perkataan Setnov.

"Hanya itu? Ngapain buru-buru kesitu (Hotel Grand Melia) cuma gitu doang?," tanya hakim yang merasa heran.

Namun Diah Anggraeni mengaku menerima hasil bagi-bagi uang korupsi e-KTP dari Irman, salah satu dari dua tersangka atas kasus ini. Meski tidak dinyatakan oleh Diah secara gamblang pengakuan tersebut.

"Kami tidak menyadari saat itu. Kami tahu saat ada pemeriksaan di KPK," ujar Diah.

Diah sempat berkelit saat ketua majelis hakim, Jhon Halasan Butar Butar mencecarnya perihal akan ada bagi-bagi uang terkait e-KTP dari Andi Agustinus alias Andi Narogong sampai akhirnya membenarkan adanya kejadian tersebut.

Uang tersebut, imbuh Diah, diberikan Andi Narogong tahun 2013 melalui Irman, salah satu terdakwa kasus ini. Di tahun itu, pemberian terjadi sebanyak dua kali. Pemberian pertama dari Irman USD 300.000, Pemberian kedua baru Andi Narogong USD 200.000.

"Sebelum pemberian Irman dapat pemberian dari Andi Narogong. Penerimaan uang Pak Irman, baru Andi Narogong tahun 2013, USD 200.000," ungkapnya.

Majelis hakim pun mempertanyakan sikap Diah yang tidak melapor penerimaan uang sebanyak itu ke pihak berwajib. Sambil menahan tangis, Diah mengaku kesalahannya menerima serta menguasai anggaran tersebut.

"Kenapa saudara saksi terima begitu saja? Itu uang jumlahnya besar," tanya hakim kepada Diah.

"Itu kebodohan saya. Saya tidak pernah berpikir negatif ke Pak Irman, saya pikir ini sebagai rezeki Pak Irman yang kemudian dibagi ke saya," pungkasnya. [MDK/DTC/DOH]

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 80%

Wind: 6.44 km/h

  • 20 Oct 2017 31°C 22°C
  • 21 Oct 2017 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px