Log in

BPN Prabowo-Sandi Bersyukur Pembebasan Ba'asyir


Jakarta-andalas Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku bersyukur dengan upaya pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Terlepas dari unsur politik, kami bersyukur beliau dibebaskan karena alasan kemanusiaan, apalagi beliau sudah sepuh, karena memang sudah waktunya," kata Dahnil katika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam (18/1).

Namun, lanjut dia, dirinya menyayangkan mengapa pemerintah Jokowi baru saat ini melakukan upaya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir di saat menjelang Pemilu 2019.

"Justru kami sayangkan beberapa tahun lalu pengacara bahkan unsur Komnas HAM mengajukan permintaan pembebasan karena alasan kemanusiaan, namun tidak dikabulkan oleh pemerintahan Pak Jokowi," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Mengenai ada unsur politis dalam upaya pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, tambah Dahnil, tentu ada unsur politisnya setelah sekian lama isu terorisme selalu dialamatkan kepada Islam.

Sementara itu menanggapi pembebasan Ba'asyir, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, berdasar konstitusi, Presiden Jokowi memang bisa membebaskan Ba'asyir melalui pemberian grasi, amnesti atau pun abolisi.

"Jadi secara konstitusional, tidak ada yang bertentangan," kata Mu'ti di Jakarta, pada Jumat (18/1).

Mu'ti juga berpendapat, berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, Ba'asyir layak dibebaskan. Dia mengatakan Ba'asyir sudah tua dan sering menderita sakit sehingga perlu mendapatkan perhatian dan perawatan dari dokter dan keluarganya.

Sementara dari sudut pandang keamanan, Mu'ti menilai Ba'asyir sudah bukan lagi figur sentral dan berpengaruh dalam organisasi maupun gerakan radikal di Indonesia.

"Gerakan Jamaah Islamiah, Al Qaidah dan Ansarut Tauhid yang selama ini dikaitkan dengan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir sudah lemah. Terorisme di Indonesia [saat ini] merupakan jaringan baru," kata Mu'ti.

Secara hukum, Mu'ti mengatakan Ba'asyir sudah menjalani sebagian besar masa hukumannya sehingga layak dibebaskan. Ba'asyir tercatat kini sudah tercatat menjalani hukumannya selama 9 tahun dari total masa pidana 15 tahun yang dijatuhkan kepadanya.

Mengenai anggapan ada motif politik dalam keputusan Jokowi soal pembebasan Ba'asyir, Mu'ti menilai hal itu wajar.

"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, semua kebijakan pasti bermuatan politik. Presiden sudah menggunakan haknya. Tidak ada yang salah baik secara hukum, politik dan keamanan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan, Robikin Emhas menilai rencana pembebasan Ba'asyir atas pertimbangan kemanusiaan dapat dimaklumi.

Menurut Robikin, alasan kemanusiaan bisa dimaklumi karena Ba'asyir sudah menjalani sebagian besar masa hukumannya dan kondisi kesehatannya kini menurun karena sering sakit.

Meski demikian, Robikin mengingatkan seluruh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku tetap harus dipenuhi dalam pembebasan Ba'asyir agar wibawa NKRI sebagai negara hukum tetap terjaga.

"Saya belum tahu rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dimaksud apakah melalui grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi," kata Robikin. (G/ANT/TID)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px