Log in

Banyak Pati TNI 'Nganggur'


Penyebabnya Penambahan Masa Pensiun

Jakarta-andalas Penambahan masa pensiun prajurit TNI dinilai menjadi penyebab ratusan perwira tinggi (Pati) TNI non-job atau 'nganggur' dan tidak dibarengi dengan perbaikan sistem kenaikan pangkat, kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi. "Undang-Undang (UU) TNI No 34/2004 ada perpanjangan usia pensiun, nambah tiga tahun, tapi tidak dilakukan penyesuaian pada sistem kenaikan pangkat. Mestinya diikuti," kata Kapuspen TNI di Balai Media TNI, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/2).

Namun, lanjut dia, dengan adanya Perpres No 62/2016 tentang Susunan Organisasi TNI dan wacana merevisi UU 34/2004 tentang TNI menjadi solusi persoalan menumpuknya perwira tinggi. Tercatat ada 150 perwira tinggi dan 500 perwira menengah berpangkat kolonel di matra AD, AL, dan AU yang tidak memiliki jabatan struktural. Menurut dia, realitas itu terjadi sejak 2010 atau setelah adanya kebijakan perpanjangan usia pensiun prajurit dari 55 menjadi 58 tahun.

Ia mengaku pernah menganggur satu tahun sehabis mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI. Ia menjadi angkatan pertama yang menganggur kala itu. "Saya kelompok pertama yang nganggur tahun 2009-2010. Saya nganggur satu tahun dan saya pendahulu. Ngeramal sendiri dan alami sendiri," jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) ini, menyebutkan, menumpuknya perwira aktif tersebut bukan lantaran tersendatnya proses kaderisasi. Bahkan, pimpinan TNI pun berupaya mencari solusi, seperti menambah pos staf ahli serta menempatkannya di beberapa kementerian/lembaga.

"Tapi, kan posisi staf ahli di TNI maupun yang ada di kementerian dan lembaga itu terbatas," ucapnya. Mayjen Sisriadi menyatakan pemerintah dan institusinya sudah mencari cara guna mengatasi kelebihan perwira akibat kebijakan penambahan masa dinas. Hal tersebut, kata dia, adalah lewat penerbitan Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Sekarang Pak Hadi [Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto] mengambil keputusan membuat Perpang Nomor 40 Tahun 2018 bulan Oktober lalu yang isinya menata kembali. Instrumen yang tidak ada ketika UU 34/2004 itu diundangkan (terkait) penambahan usia pensiun harusnya ada instrumen yang melengkapi itu," ujar Sisriadi. Sisriadi tidak menampik Perpang itu akan langsung mengurangi kelebihan perwira. Ia menilai butuh waktu sekitar tiga sampai lima tahun agar penumpukan perwira tidak terjadi lagi. Sebab, kata dia, penumpukan perwira sudah terjadi sejak lama sehingga pengurangannya pun akan dilakukan bertahap.

Itu diyakini mujarab karena dalam Perpang 40/2018 itu mengatur mekanisme perpanjangan masa kenaikan pangkat menjadi perwira tinggi dari semula 24 tahun menjadi minimal 26 tahun. "Diharapkan tiga sampai lima tahun kelebihan itu akan berkurang dengan sendirinya. Karena ditata kembali," ujar Sisriadi.

Sementara itu dari pemerintah, kata Sisriadi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera menerbitkan peraturan menteri yang mengatur jabatan fungsional personel TNI di lingkungan sipil. Permen itu diklaim sebagai cara lain mengatasi kelebihan perwira. Ia berkata Permen itu sudah dibahas di tingkat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian pertahanan dengan Kemen PAN-RB dan sejumlah kementerian.

"Sebentar lagi Permen-nya (jabatan fungsional personel TNI) keluar. Jadi kami diskusi dengan Kementerian PAN waktu itu tentang kemungkinan berlakunya juga jabatan-jabatan fungsional di lingkungan TNI," ujar Sisriadi.

Belum Perlu

Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai wacana perluasan jabatan bagi perwira menengah maupun perwira tinggi TNI saat ini belum diperlukan. Sebab, UU TNI dan UU Aparatur Sipil Negara telah mengatur secara jelas tentang jabatan apa saja yang boleh dijabat oleh TNI/Polri. "Kalau tugas-tugas yang tidak berhimpitan dengan TNI, tentu tidak diperbolehkan," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/2).

JK mengatakan sejak penghapusan dwifungsi ABRI memang banyak pamen maupun pati yang tak memiliki jabatan. Namun, menurut dia, hal itu menjadi kewenangan TNI. "Bahwa ada perwira tinggi tak punya jabatan ya tentu TNI-lah yang akan menyelesaikan hal tersebut. Sejak dwifungsi dihilangkan, kan terjadi seperti ini," katanya.  Menurut JK, para pamen maupun pati TNI itu boleh menempati jabatan sipil namun harus pensiun terlebih dulu. Permasalahan ini, lanjut dia, berbeda dengan sejumlah jabatan sipil yang memang bersinggungan langsung dengan tugas-tugas TNI.

Salah satunya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang kini dijabat Letjen Doni Monardo. Penunjukan Doni sebagai Kepala BNPB saat itu sempat berpolemik lantaran jenderal bintang tiga itu masih aktif di TNI. Namun, menurut JK, penunjukan Doni adalah bentuk pengecualian lantaran tanggung jawab BNPB banyak bersinggungan dengan TNI. Aturan serupa juga berlaku bagi Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Badan SAR Nasional.

"Ya kasusnya Doni itu karena dianggap tugas-tugasnya dekat dengan TNI. Kalau kita lihat pengalaman bencana yang pertama datang kan pasti TNI dan polisi. Oleh karena itu TNI aktif boleh," ucapnya. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya mengusulkan merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI agar para pamen dan pati TNI bisa berdinas di kementerian/lembaga negara.

Hal itu ia katakan untuk merespons upaya penataan organisasi di TNI agar persoalan sekitar 500 pati dan pamen TNI yang belum mendapat jabatan dapat diakomodasi. Nantinya para pati dan pamen TNI aktif itu bisa menduduki posisi setingkat eselon I dan eselon II di tiap-tiap kementerian terkait. Namun rencana Panglima TNI itu menuai kritik. Upaya untuk menyalurkan perwira tinggi tanpa jabatan alias non-job itu dianggap berpotensi menimbulkan masalah baru.

Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, mengatakan bahwa melonjaknya jumlah jenderal yang menganggur sudah bisa diprediksi sejak Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disahkan.  Usia pensiun jenderal yang bertambah dari 55 menjadi 58 tahun menyebabkan antrean naik pangkat para perwira di bawahnya menjadi lebih panjang. Selain itu, berakhirnya dwifungsi (masa ketika tentara bisa menempati jabatan sipil) sejak era Reformasi menyebabkan banyak perwira tinggi kehilangan jabatan.

Semestinya, kata Evan, pemerintah mengambil langkah antisipasi sejak undang-undang tersebut dibuat. “Diselesaikan lewat manajemen personel dan kaderisasi yang baik,” ujar dia, Selasa (5/2). “Tidak bisa hanya lewat solusi jangka pendek dengan penambahan struktur baru.”

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

Menurut Evan, penumpukan jumlah perwira juga disebabkan oleh rekrutmen Sekolah Staf dan Komando Militer di tiga matra yang tidak dirampingkan. Setiap tahun, ada sekitar 300 lulusan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Jika jumlah rekrutmen sekolah itu tidak dikurangi menjadi setengahnya, “Bakal ada 600 perwira menganggur pada 2027,” ujarnya.

Evan menilai penambahan puluhan pos jabatan baru di tubuh TNI hanya solusi jangka pendek. Pada saat yang sama, anggaran negara untuk TNI bakal membengkak. Dia memperkirakan setidaknya 40-50 persen anggaran pertahanan akan habis untuk menggaji personel TNI. (ANT/CNNI/TEMP)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px