Log in

Ahok Dituntut Setahun Penjara


Kasus Penodaan Agama

Jakarta-andalas  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) menjalani sidang lanjutan kasus penistaan agama dengan agenda tuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ahok hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

"Satu tahun dengan masa percobaan dua tahun," kata Ketua JPU Ali Mukartono di persidangan, Kamis (20/4).  Artinya jika Ahok tak melakukan tindakan serupa selama 2 tahun, maka dia tak akan dipenjara. Tetapi jika Ahok mengulangi perbuatannya, dia akan kena hukuman 1 tahun penjara.

Hal yang memberatkan perbuatan Ahok dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyakarat antar golongan  Sementara menurut jaksa, hal yang meringankan adalah Ahok telah mengikuti proses hukum dengan baik.

"Terdakwa sopan di persidangan serta ikut andil membangun Jakarta dan telah berperilaku lebih humanis," kata jaksa.

Sidang pembelaan akan digelar pada Selasa pekan depan. Diketahui, Ahok didakwa melakukan penistaan agama terkait ucapannya yang menyinggung surah Al Maidah saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ucapan Ahok itu menistakan atau menodai agama.

"Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia," kata Ali Mukartono.

JPU mengatakan, Basuki atau akrab disapa Ahok itu tidak bisa dituntut menggunakan pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan tuntutan maksimal 5 tahun penjara. Karena pidato terdakwa yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 tak memenuhi unsur niat melakukan penghinaan agama.

"Mengingat kesengajaan Pasal 156a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," katanya. 

Dia menjelaskan, penerapan Pasal 156a KUHP berdasar pada UU No 1/PNPS Tahun 1965 di mana hanya bisa diterapkan apabila pelaku memiliki niat. Namun dalam perkara ini, mantan Bupati Belitung Timur itu tak terbukti memiliki niat menghina agama.

"Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa delik sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP hanya diliputi oleh kesengajaan dengan maksud untuk menghina pada agama, bukan bentuk kesengajaan yang lain," tegasnya.

Dia menambahkan, Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidatonya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 silam karena berdasarkan pengalamannya. Karena saat bertarung di Pilgub Bangka Belitung 2007 lalu surat tersebut terbukti digunakan sebagai bahan kampanye.

"Maka terlihat bahwa niat terdakwa adalah lebih ditujukan pada orang lain atau elit politik dalam kontes Pilkada," tutupnya.

Tim penasihat hukum Ahok menyatakan surat tuntutan jaksa yang menuntut kliennya selama 1 tahun penjara berarti tak perlu dipenjarakan. Salah satu anggota tim penasihat hukum I Wayan Sudirta menuturkan selama tak ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam kurun waktu dua tahun, maka Ahok tak perlu dipenjara.

“Kalau tak ada hukuman yang berkekuatan hukum tetap, maka Basuki tak perlu dipenjara,” kata Sudirta usai menghadiri sidang pembacaan tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan (20/4).

Dia mengatakan tuntutan itu sebenarnya tak perlu dilakukan karena jaksa menyebut peranan Buni Yani, seorang dosen—yang kini menjadi penceramah, terkait dengan penyebaran video Al Maidah.

Pada November 2016, Buni Yani juga ditetapkan tersangka terkait dengan penyebaran kebencian. Sudirta menuturkan Buni adalah orang yang bertanggung jawab soal itu karena yang mengubah redaksi video tersebut.

Penasihat hukum lainnya, Humphrey Djemat menuturkan pasal soal penodaan agama justru tak terbukti dalam tuntutan jaksa.  Menurutnya, pasal yang terbukti adalah soal kebencian terhadap satu golongan tertentu.

“Pasal 156 intinya terkait dengan permusuhan terhadap golongan tertentu, ini yang terbukti. Ini termasuk agama,” kata Humphrey usai persidangan.

Pelapor Kecewa

Sementara itu, Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menyesalkan keputusan JPU yang hanya menuntut terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Menurut Pedri, keputusan itu menunjukkan adanya kesalahan dalam proses hukum terhadap Ahok.

"Masyarakat yang sangat peduli dengan tegaknya keadilan, saya atas nama pelapor Pedri, kami kecewa, sangat kecewa dengan tuntutan yang dibacakan JPU," kata Pedri di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (20/4).

Dia mengkritisi tuntutan JPU yang tidak menjerat mantan Bupati Belitung Timur itu dengan Pasal 156a Tentang Penodaan Agama. Menurut dia, padahal pada saat Ahok menyinggung surat Al Maidah ayat 51 sangat melukai perasaan seluruh umat muslim.

"JPU diduga keras diintervensi kekuasaan dan kekuatan lain yang mengintervensi secara besar-besaran sehingga JPU tak independen dan JPU malah jadi pembelanya ahok," tutup Pedri. (MDK/DOH)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

27°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 85%

Wind: 11.27 km/h

  • 11 Dec 2017 28°C 23°C
  • 12 Dec 2017 29°C 22°C

Banner 468 x 60 px