Log in

Ada Liga Inggris di Balik Pemecatan Helmy


Jakarta - andalas Dewan Pengawas (Dewas) TVRI memaparkan sederet alasan memecat Helmy Yahya dari posisi Dirut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI. Di antara alasan itu, Liga Inggris hingga Kuis Siapa Berani ikut disinggung.

Keputusan pemberhentian ini diambil Dewas TVRI usai menerima surat pembelaan diri dari Helmy Yahya. Namun, Helmy dianggap tidak menjelaskan soal hal-hal yang dipersoalkan sehingga jawabannya tidak diterima.

"Helmy Yahya tidak menjawab atau memberi penjelasan mengenai program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran," kata Ketua Dewas TVRI, Arief Hidayat Thamrin dalam siaran pers yang dibagikan ke wartawan di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Alasan berikutnya adalah Dewas menilai ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan rebranding TVRI dengan RKA tahunan LPP TVRI 2019 yang ditetapkan Dewan Pengawas. Dewas juga menyoroti mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma standar, prosedur dan kriteria manajemen ASN.

Dewas juga menilai Helmy melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) cfm UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. "Yakni asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas keterbukaan terutama berkenaan penunjukan/pengadaan Kuis Siapa Berani," kata Arief.

Dewas TVRI menunjuk Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono menjadi Plt Dirut menggantikan Helmy. Dewas juga menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal hal ini. "Dewan Pengawas LPP TVRI sudah mengirimkan laporan kepada Presiden RI dan DPR RI," tutup Dewas TVRI.

Tempuh Jalur Hukum

Helmy Yahya mengakui program Liga Inggris menjadi salah satu yang membuatnya dilengserkan dari posisi Dirut TVRI oleh Dewan Pengawas. Dewas sempat mempertanyakan kepadanya karena program itu berbiaya besar.

Helmy menjawab bahwa dirinya ingin TVRI punya program andalan yang menarik banyak penonton, salah satunya Liga Inggris. Semua stasiun televisi menginginkan hal itu. "Semua stasiun di dunia kepengen memiliki sebuah program killer content atau monster content atau locomotif content, yang membuat orang menonton," kata Helmy di Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Karena itu, pihaknya kemudian bekerja sama dengan Mola TV untuk bisa menyiarkan Liga Inggris. Menurutnya, keberhasilan menyiarkan Liga Inggris merupakan rezeki.
"Saya cuma jawab ini rezeki anak soleh," ujar Helmy.

Menurut Helmy, tidak ada masalah dalam proses penayangan Liga Inggris ini. Penayangan kompetisi sepakbola top Eropa ini juga disebut telah dilaporkan ke Dewan Pengawas. "Secara administratif Liga Inggris dilaporkan kepada Dewas tanggal 17 Juli 2019," kata Direktur Program dan Pemberitaan TVRI, Apni Jaya Putra, di kesempatan yang sama.

Apni mengungkapkan Dewas kemudian memberikan sejumlah arahan terkait penayangan ini. Salah satunya meminta penayangan ini mampu menunjukan nilai yang baik serta membangkitkan motivasi bagi sepakbola nasional. "Ketua Dewas hadir pada saat launching pada saat Liga Inggris," kata Apni.

Helmy Yahya juga menyatakan menempuh jalur hukum untuk melawan Dewan Pengawas TVRI soal pemecatan. Halmy telah menunjuk mantan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah sebagai penasihat hukum. "Bang Chanda Hamzah dan Wibowo Mukti yang mendampingi kami sebagai penasihat hukum saya," ujar Helmy saat jumpa pers di Pulau Dua Resto, Jalan Gatot Seobroto, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sementara itu, Chandra menambahkan pihaknya akan mempelajari berkas pemecatan Helmy. Menurutnya dalam waktu dekat Helmy akan mengambil langkah hukum. "Respons Pak Helmy Yahya beliau telah menunjuk kami untuk segera melakukan persiapan. Disuruh mempelajari untuk segera memberikan saran kepada Pak Helmy langkah-langkah hukum apa yang paling pas yang bisa dilakukan oleh Pak Helmy menanggapi surat yang menanggapi hal-hal yang terjadi sebelumnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Chandra.

Terkait kisruh internal TVRI menurutnya bisa diselesaikan tanpa pemecatan. Tetapi sayangnya upaya itu tidak terwujud. Chandra mengatakan Dewas harusnya memberikan tanggapan soal pembelaan Helmy sebelum melakukan pemecatan. Sehingga Helmy bisa mempersiapkan langkah hukum apa yang kemudian akan diambil.

Namun memang, Chandra mengakui Dewas mempunyai wewenang untuk memberhentikan direksi TVRI. Namun kewenangan itu harus sesuai dengan undang-undang. "Orang yang punya kewenangan bisa dipermasalahkan apabila melaksanakan kewenangannya dengan sewenang-wenang atau tak sesuai aturan. Kalaupun sewenang-wenang jadi masalah," kata dia.

Terpisah, Komisi I DPR ingin kisruh internal TVRI diselesaikan secara kekeluargaan, jika tidak ada masalah menyangkut materiil. Komisi I berencana memanggil Dewan Pengawas (Dewas) TVRI dan Helmy Yahya pekan depan.

"Nah, sebenarnya kami sih berharap agar kasus ini bisa selesai dengan baik, selesai dengan damai. Sepanjang memang tidak ada yang materiil, hanya masalah komunikasi, saya berharap diselesaikan secara kekeluargaan," kata Wakil Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyahari kepada wartawan, Jumat (17/1).

Kharis menyebut Komisi I DPR tidak mengetahui secara detail masalah internal TVRI. Karena itu, mereka berencana memanggil Dewas TVRI dan Helmy Yahya. "Tapi, kalau Dewas memandang yang lain, ya, karena kita nggak tahu detailnya, kita akan panggil mereka semuanya kita akan panggil. Mudah-mudahan minggu depan," ujar Kharis. (DTC/VN)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px