Log in

23 OPD Pemprovsu Tak Mampu Kelola Anggaran


Medan-andalas Sekitar 23 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ternyata tidak mampu mengelola anggaran. Terbukti hingga memasuki triwulan IV, tak satu OPD pun yang mampu mencapai serapan anggaran minimal 80 persen.

Data dari aplikasi Smart Sumut Province terhadap realisasi penyerapan anggaran belanja daerah per OPD Pemprovsu hingga Senin (30/10) mencatat, OPD seperti Biro Humas dan Keprotokolan misalnya, dengan anggaran Rp17,63 miliar pada APBD 2018, baru terealisasi Rp10,50 miliar atau 59,58 persen.

Demikian pula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dengan anggaran Rp76,7 miliar, baru terserap Rp31,04 miliar atau 40,44 persen.

Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan anggaran Rp25 miliar, baru terserap Rp15 miliar atau 60,63 persen. Inspektorat dengan total anggaran Rp68 miliar baru terserap Rp33 miliar atau 48,95 persen.

Pada OPD teknis atau berkenaan dengan program infrastruktur, angka serapan anggarannya pun jauh dari ekspektasi. Seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dengan total anggaran Rp1,027 triliun, baru realisasi Rp271,442 miliar atau 26,41 persen.

Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang dengan total anggaran Rp144 miliar baru terserap Rp44 miliar atau 30,64 persen. Distarukim dengan total anggaran Rp144 miliar baru terserap Rp44,25 miliar atau 30,64 persen.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertotal anggaran Rp77 miliar, baru terealisasi Rp33 miliar atau 42,93 persen. BPSDM bertotal anggaran Rp77 miliar baru terealisasi Rp33 miliar atau 57,48 persen.

Biro Umum dan Perlengkapan dengan total anggaran Rp203 miliar baru terserap Rp93 miliar atau 45,86 persen. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan total anggaran Rp187 miliar, baru terserap Rp68,26 miliar atau 36,45 persen.

Dispora dengan total anggaran Rp113 miliar, baru terealisasi Rp42 miliar atau 37,85 persen. Diskominfo dengan total anggaran Rp55 miliar, baru realisasi Rp30 miliar atau 58,85 persen.

Selanjutnya Dinas PMPTSP dengan total anggaran Rp24 miliar, juga baru dengan terealisasi Rp15 miliar atau 62,13 persen. Dinas Koperasi dan UMKM bertotal anggaran Rp47,87 miliar, realisasinya juga baru Rp29,45 miliar atau 61,54 persen.

Demikian juga Disdukcapil yang total anggarannya Rp17 miliar, baru terserap Rp8,9 miliar atau Rp50,48 persen. Anggaran Disbudpar Rp78 miliar juga baru terealisasi Rp32 miliar atau 41 persen.

Dinas Lingkungan Hidup bertotal anggaran Rp69 miliar, realisasinya Rp33 miliar  atau 47,53 persen. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) bertotal anggaran Rp223 miliar, baru terserap Rp113 miliar atau 50,62 persen. Dinas ESDM bertotal anggaran Rp36 miliar baru terealisasi Rp21 miliar atau 57,58 persen.

Anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp2,7 triliun juga baru terserap Rp1,71 triliun atau 64,74 persen. Anggaran Dinkes Rp448 miliar baru terserap Rp296 miliar atau 66,62 persen. Begitu juga anggaran Dishub Rp61 miliar baru terealisasi Rp34 miliar atau 55 persen.

Hanya satu OPD yang serapan anggarannya mencapai 70 persen, yakni Dinas Tenaga Kerja. Dengan total anggaran Rp53 miliar, OPD itu telah menyerap Rp38 miliar atau 72,17 persen.

Sementara OPD sisanya hanya mampu mendekati 70 persen, seperti Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang memiliki total anggaran Rp41 miliar, terserap Rp28 miliar atau 67,8 persen.

Kemudian Rumah Sakit Jiwa yang memiliki total anggaran Rp58 miliar, telah terserap Rp39,04 miliar atau 67,31 persen. Satpol PP dengan total anggaran Rp21 miliar, terserap Rp14 miliar atau 68,3 persen. Biro Hukum dengan total anggaran Rp4,1 miliar, terserap Rp2,7 miliar atau 66,51 persen. Dan Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama dengan total anggaran Rp7,5 miliar, terserap Rp5,07 miliar atau 66,89 persen.

Namun dua OPD terakhir yang disebut, jika dibanding pagu anggaran milik OPD lainnya, masih sangat kecil sehingga realisasi yang diperoleh angkanya cenderung signifikan.

Secara keseluruhan dari total 49 OPD di jajaran Pemprovsu sampai 30 Oktober lalu, serapan anggaran masih berada diangka 58,66 persen atau Rp8,13 triliun lebih dari total APBD Sumut 2018 Rp13,86 triliun lebih.

Sekdaprovsu yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut, R Sabrina saat dikonfirmasi belum bisa memberikan keterangan karena belum menerima laporan terbaru tentang serapan anggaran OPD.

"Jadi memang sampai sekarang aku belum menerima laporan serapan anggaran, gak mungkin kukarang nanti salah," ujarnya kepada wartawan di sela rapat pembahasan Rancangan APBD Sumut 2019 di Gedung DPRD Sumut, Senin (5/11).

Menurut dia, setelah menerima laporan serapan anggaran baru bisa menanyakan ke OPD bersangkutan apa kendala belum maksimal serapan anggaran tersebut dilaksanakan. "Ini (serapan anggaran) memang belum kita evaluasi. Kita masih fokus membahas RAPBD 2019. Jadi bagaimana aku berkomentar atas apa yang belum kutengok," katanya.

Kabiro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu Ilyas Sitorus membenarkan bahwa serapan anggaran di OPD-nya masih minim jelang tutup tahun. Hal itu dikarenakan belum terbayarnya uang perjalanan dinas kepala daerah semasa Penjabat Gubsu Eko Subowo. "Kami sudah susun untuk pencairannya. Tapi memang gak bisa dicairkan karena uangnya gak ada," katanya.

Di samping itu ia beralasan, masih ada program kerja yang belum terealisasi seperti kerja sama terkait pemberitaan dengan media online yang nilainya mencapai Rp200 juta sampai Rp300 juta.

"Misalnya kita anggap kerja sama dengan 20 media online, dikalikan Rp10 juta saja per media kan sudah Rp200 juta untuk itu alokasi dananya. Tapi memang karena terjadi pergeseran-pergeseran anggaran di masa transisi kemarin,  anggaran kami sudah tidak ada," katanya.

Menyikapi kondisi ini, pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, program dan kegiatan OPD sangat dipengaruhi oleh perencanaan serta evaluasi. Tak lupa juga hal yang penting adalah komitmen kepala daerah untuk mendorong OPD agar mempercepat relisasi anggaran.

"Apa yang tergambar dalam realisasi capaian masing-masing OPD belum maksimal, ini menunjukkan bahwa kepala daerah belum berkomitmen mendorong OPD dalam  implementasi program dan kegiatan secara baik. Kepala daerah belum membangun komitmen tersebut dan ini diakibatkan perencanaan yang buruk disaat pembahasan mata anggaran sesuai kebutuhan," katanya.

Harusnya kata dia evaluasi program dan kegiatan dilakukan setiap bulan, triwulan dan semester guna memastikan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang sebelumnya direncanakan.

"Yang namanya OPD tidak berubah walaupun bertukar pimpinan. APBD-nya juga belum berubah. Gubernur sebagai nakhoda harus tanggap situasi. Harusnya, gubernur segera melakukan koordinasi dengan OPD yang menjalankan program dan kegiatan," pungkasnya. (WAN)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 21 Nov 2018 27°C 22°C
  • 22 Nov 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px