Log in

Yusril: Jokowi Tak Perlu Cuti

Yusril Ihza Mahendra Yusril Ihza Mahendra

Jakarta-andalas Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, Presiden Joko Widodo tidak wajib cuti atau mundur dari jabatannya karena telah menjadi calon Presiden petahana pada Pemilu 2019. Peraturan mengenai itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Hal ini tidak saja berlaku bagi Presiden Jokowi, tetapi juga bagi siapa saja yang menjadi Presiden petahana di negara kita," kata Yusril dalam keterangan persnya, Minggu (9/9).

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, memang diatur bahwa pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatannya. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi Presiden sebagai petahana.

Di media sosial kini beredar copy Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2018 itu disertai kata-kata "Jokowi Sudah Sah Bukan Presiden Indonesia dan Harus Mundur Sekarang Juga."

Padahal, UU Nomor 42 Tahun 2008 itu sudah resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 571 huruf a UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus 2017.

Yusril menegaskan, tidak adanya ketentuan Presiden dan Wapres petahana untuk berhenti atau cuti adalah aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tata negara. Sebab, jika tidak diatur demikian, maka akan terjadi kerumitan yang membawa implikasi kepada stabilitas politik dan pemerintahan di negara ini.

Dia memberi contoh, jika Presiden petahana berhenti setahun sebelum masa jabatannya berakhir, maka Presiden wajib digantikan oleh Wakil Presiden sampai akhir masa jabatannya. Untuk itu diperlukan Sidang Istimewa MPR untuk melantik Wapres menjadi Presiden.

Masalah lain juga timbul apabila Wapres sama-sama menjadi petahana bersama dengan Presiden, atau Wapres maju sebagai capres. Menurut Yusril, maka keduanya harus berhenti secara bersamaan.

"Kalau ini terjadi, maka Menhan, Mendagri, dan Menlu (triumvirat) akan membentuk Presidium Pemerintahan Sementara. Dalam waktu 30 hari triumvirat wajib mempersiapkan SI MPR untuk memilih Presiden dan Wapres yang baru," terangnya.

Yusril menuturkan, bila hal tersebut terjadi setiap lima tahun, maka bukan mustahil akan terjadi kerawanan politik di negara ini. Kerawanan itu bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara. "Negara itu tidak boleh vakum kepemimpinan karena bisa menimbulkan keadaan kritis yang sulit diatasi," ungkap dia.

"Andai ketika jabatan Presiden vakum, terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya, siapa yang berwenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya? Hanya Presiden yang bisa melakukan itu. Wakil Presiden apalagi triumvirat, tidak punya kewenangan melakukannya," sambung Ketua Umum PBB itu.

Karena itu, Yusril berpendapat bahwa Presiden petahana, Jokowi atau siapapun, demi kepentingan bangsa dan negara, tidak perlu berhenti atau cuti.

Berbagai meme yang hanya mengutip sepotong UU Nomor 42 Tahun 2008, padahal UU tersebut sudah tidak berlaku lagi, adalah meme yang menyesatkan dan berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara, khususnya dalam menyongsong Pemilu serentak tahun 2019 yang akan datang.

"Bukan karena saya mendukung Pak Jokowi makanya saya bicara begini, tapi memang begitu pendapat hukumnya," pungkas Yusril. (OKZ)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 25 Sep 2018 27°C 22°C
  • 26 Sep 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px