Log in

Warga Sari Rejo Desak Penerbitan Sertifikat Tanah

Massa warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia saat unjuk rasa di depan Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Sumut, Medan, Senin (14/1). Massa warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia saat unjuk rasa di depan Kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN Sumut, Medan, Senin (14/1).

Medan-andalas Seribuan orang warga Sari Rejo, Kelurahan Polonia, mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan sertifikat tanah mereka. Desakan ini mereka sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin (14/1).

Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) Pahala Napitupulu mengatakan aksi yang dilakukan ini adalah menindaklanjuti jawaban dari RDP di DPR RI dan jawaban yang diterima dari BPN tentang penerbitan sertifikasi lahan di Sari Rejo. Sesuai turunan dari putusan nomor 229 perdata 1991 dan 1895 oleh Mahkamah Agung (MA).

Kekesalan warga Sari Rejo memuncak tatkala di depan mata mereka pemerintah membagi-bagikan 7 juta sertifikat tanah, di mana ratusan sertifikat diantaranya dibagikan di Kota Medan, namun warga Sari Rajo hanya jadi penonton.

"Kami menganggap pemerintah tidak konsisten mempertimbangkan keberadaan kami. Seolah kami hanya jadi mainan konsumsi politik dari para politisi dan pejabat-pejabat," kata Pahala di depan Kantor BPN Sumut, Senin (14/1).

Pahala menambahkan bahwa di sekitar Sari Rejo berdiri rumah-rumah dan dibagi-bagikan sertifikasi kepada developer-developer, orang-orang kaya dengan menggunakan cara-cara lobi.

"Sertifikat itu selesai, tanpa ada penghalang-halangan dari TNI AU," katanya.

Masih kata Pahala, kalau TNI berkeberatan dengan putusan MA, jangan warga yang ditakut-takuti dan diteror.

Pahala meminta kepada Garnisun (satuan tetap di bawah Mabes TNI yang merupakan organisasi militer yang bertugas pokok menegakkan hukum, disiplin dan tata tertib prajurit TNI dan PNS TNI) untuk segera bertindak cepat.

"Kami minta Garnisun untuk menindak, pihak-pihak yang hari ini senantiasa menakut-nakuti warga. Kami tidak mau, kalau perlakuan terus seperti ini," sebutnya.

Terkait plank jalan, Pahala justru mempertanyatakan siapa pihak yang menyetujui anggaran pengadaannya. Kalau terkait pencetakan dan pemasangan plank jalan itu tentu terkait persetujuan DPR, permintaan dan permohonan dari pemko.

"Berarti ada sindikasi, kami menduga antara pemerintah yaitu TNI, legislatif dan pemko untuk mengkaburkan putusan MA di Sari Rejo. Karena Sari Rejo bukan ksatrian TNI AU, tapi Sari Rejo adalah permukiman masyarakat. Ini yang penting di pikirkan pemerintah," tegas Pahala.

Sementara itu Badan Pertanahan Nasional mengaku hingga saat ini belum bisa menerbitkan sertifikat tanah atas 260 hektare lahan yang dihuni masyarakat Kelurahan Sari Rejo. BPN beralasan secara hukum lahan itu masih berstatus aset negara.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Bambang Priono mengaku pihaknya telah melaksanakan proses identifikasi dan inventarisasi siapa saja orang yang ada di atas tanah Sari Rejo yang bermasalah. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui nama, letak, luas dan berapa banyak tanah yang dikuasai masyarakat.

Selain itu, terang dia, di atas tanah yang bermasalah tersebut juga sudah banyak berdiri fasum, seperti masjid, gereja, sekolah dan sebagainya. Inilah yang dituntut oleh warga untuk diterbitkan sertifikatnya.

"Hasilnya, terdapat sekitar 3.900 masyarakat yang bermukim di atas tanah yang bermasalah," ungkapnya seusai menggelar pertemuan dengan perwakilan Formas di ruang pertemuan kantornya.

Bambang juga mengaku telah menjelaskan kepada perwakilan warga bahwa Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional sudah menyurati Kementerian Pertahanan dan Kepala Staf Angkatan Udara untuk segera membuat surat penghapus bukuan lahan Sari Rejo.

Namun dijawab oleh pihak TNI AU bahwa lahan tersebut sudah terdaftar di Simak BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) pada Kemenhan.

Dengan demikian, lahan Sari Rejo masih menjadi aset negara. Oleh sebab itu, lanjutnya, BPN belum bisa memeroses penerbitan sertipikatnya. Bila sudah dilakukan penghapusbukuan, barulah BPN bisa menyelesaikannya.

"Kalau hari ini ada penghapusbukuannya, satu bulan akan saya tuntaskan itu sertifikat," ujarnya.

Dia berharap masyarakat Sari Rejo memahami posisi BPN karena jika penghapusbukuan belum dilakukan tetapi sertipikat sudah terbit, maka akan bermasalah secara hukum. Pihak penerbit sertifikat pasti akan dikenakan pidana.

Putusan Mahkamah Agung juga tidak bisa menjadi sandaran hukum untuk keseluruham lahan karena putusan itu hanya untuk tanah seluas 5,5 hektare. Dalam kasasi ini pun masyarakat yang mengajukan gugatan cuma sebanyak 87 orang, sedangkan mereka yang menuntut penerbitan sertifikat mencapai 3.900 orang untuk total lahan seluas 260 hektare.

Jalan satu-satunya bagi warga, menurutnya, adalah mereka harus berusaha mengurus penghapusbukuan. Adapun lahan Sari Rejo di sisi timur yang sudah dijadikan kawasan ruko merupakan hasil dari ruislag (tukar guling) antara TNI AU dengan pengusaha.

Dia yakin langkah ini bisa menjadi contoh jalan keluar yang dapat ditempuh antara Kemenhan atau TNI AU, dengan warga Sari Rejo. Proses ini pun secara hukum sudah memiliki aturan. (G/MTC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px