Log in

Teriakan "86" Menandai Hadi Disetujui DPR Jadi Panglima TNI


Sorak-sorai dan tepuk tangan hingga teriakan "86" yang spontan menggema dari tribun ruang rapat Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/12) petang, menandai disetujuinya Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru sesuai usulan Presiden Joko Widodo.

Hadi disetujui menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang segera pensiun, setelah hampir tujuh jam menjalani uji kelayakan dan kepatutan di ruang rapat Komisi I DPR.

"Pada rapat Komisi I pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 Komisi I DPR RI memberikan persetujuan terhadap Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP menjadi Panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan hasil rapat pada pukul 16.32 WIB.

Saat pernyataan persetujuan itu diucapkan Kharis, sorak-sorai kegembiraan, langsung menggema dari tribun atas ruang rapat tempat para perwira tinggi (Pati) dari TNI AU, TNI AD, hingga Polri duduk menyaksikan jalannya uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi.

Tidak cuma bertepuk tangan, beberapa diantara mereka bahkan spontan meneriakkan "86." Mereka adalah para perwira tinggi (Pati) dari TNI AU, TNI AD, dan dari Polri yang juga lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1986, sama seperti Hadi Tjahjanto.

Usai dinyatakan disetujui jadi Panglima TNI dan rapat Komisi I ditutup, dengan pengawalan dari anggota TNI Hadi pun segera meninggalkan ruang rapat disambut beberapa rekannya yang mengucapkan selamat. Para rekannya mengaraknya sejak dari pintu keluar ruang rapat. Dua orang bahkan tiba mengangkat dan menggendong mantan Sekretaris Militer tersebut di pundak mereka hingga sampai depan eskalator Gedung Nusantara II.

Di sana Hadi nampak sumringah kembali disambut dengan sorongan tangan-tangan yang hendak memberikan ucapan selamat kepadanya. "86!," teriak beberapa orang di sekitar Hadi ketika itu. Beberapa orang lainnya juga meneriakkan "Mantap" sembari menyalami Hadi.

Ditanya wartawan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, apakah dirinya akan mengubah penampilannya setelah nanti menjadi Panglima TNI, pria kelahiran Malang 8 November 1963 itu menjawab dirinya takkan berubah.

Misalnya, ketika ditanya apakah dirinya akan membuat rambut menjadi lebih cepak seperti Gatot, Hadi menjawab bahwa rambutnya sekarang yang lurus dan disisir ke samping sudah merupakan gayanya.

"Tak bakalan cukur kumis?" tanya wartawan.

"Ini kumis sudah ciri khas. Tak bakal dicukur," jawabnya.

"Ini sudah style saya. Jabatannya adalah Panglima TNI...hahaha," seloroh Hadi sambil tertawa.

Saat ditanya soal program yang dilakukan ketika menjadi Panglima TNI, Hadi mengemukakan tidak mau berbicara program terlebih dahulu. Pasalnya dia belum sah jadi Panglima TNI karena belum dilantik Presiden. Setelah sah menjadi Panglima TNI, baru dirinya membicarakan program yang akan dikerjakan selama menjabat.

Rekam Jejak

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan bahwa Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.

Politisi PKS itu menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut yaitu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan sejauh mana mampu menjaga serta merawat NKRI.

Abdul Kharis mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja.

"Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan," katanya.

Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di rapat paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden, lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI. Komisi I DPR juga memberikan tiga pesan khusus kepada calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais.

Kedua, menurut dia, Panglima TNI yang baru harus meningkatkan kualitas Alat Utama Sistem Senjata terutama keunggulan Alutsista udara dan laut. Hal itu, menurut dia, menjadi misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yaitu menjadi poros maritim dunia.

Ketiga, menurut politisi PAN itu, Komisi I DPR mendorong Hadi berkoordinasi dan menjalin komunikasi efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB Indonesia.

"Tadi Pak Hadi menyanggupi permintaan anggota Komisi I DPR tersebut dalam uji kelayakan dan kepatutan," katanya.

Lima Potensi Ancaman

Sebelumnya di depan Komisi I DPR saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI, Hadi Tjahjanto mengatakan ada lima konstelasi global yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan dan keamanan nasional sehingga bangsa Indonesia harus mewaspadainya.

"Pertama, tatanan dunia baru, seiring melemahnya hegemoni kekuatan super sebagai akibat pengaruh kekuatan-kekuatan ekonimi baru seperti China, Rusia, India, dan Brazil," kata Hadi.

Dia mengatakan tatanan dunia saat ini telah menjadi baru yaitu unimultipolar yang implikasinya adalah pergeseran kekuasaan yang berada pada titik nadir. Selain itu, menurut dia, karena kepentingan menjadi keutamaan maka aliansi tersebut dapat dimungkinkan untuk melintas ideologi.

"Sementara itu, kepemimpinan negara baru super power telah mengubah pola inensistas komitmen terhadap keamanan global," ujarnya.

Kondisi ini, menurut Hadi, diperparah dengan adanya aktor-aktor non-negara yang membawa kepentingan kelompok yang dikemas dalam wujud ideologi, agama, suku hingga ekonomi.

Dia mengatakan wujud nyata dari realitas ini adalah munculnya instabilitas di beberapa kawasan yang sedianya berada dalam kendali seperti di Timur Tengah Irak dan Suriah, termasuk ISIS di Filipina dan krisis nuklir di Korea Utara.

"Berbagai hal tersebut pada gilirannya telah menjadikan fungsi utama angkatan perang sebagai peran konvensional menjadi obsolet jika dibandingkan dengan ancaman kontemporer lainnya yang bersifat asimetris, proksi, hibrida, dan kejahatan lintas negara termasuk siber," katanya.

Potensi ancaman kedua adalah terorisme, semua negara rentan terhadap ancaman teroris, bahkan terorisme sering dijadikan alat untuk menguasai suatu wilayah yang berujung pada perang melibatkan pihak ketiga, contohnya yang terjadi di Irak dan Suriah.

Dia menilai beberapa kasus di Irak dan Suriah menunjukkan bahwa terorisme terbukti berujung pada perang proxi atau perang hibrida dengan melibatkan berbagai aktor seperti aktor negara maupun nonnegara.

"Melalui berbagai media sosial dan jaringan media internet lainnya, 'host' dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh. Dan bahkan mengaktifkan sel tidur ataupun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," ujarnya.

Hadi menjelaskan ancaman ketiga yaitu perang siber, ancamannya dianggap sama bahayanya dengan senjata kinetik sehingga menganggap perkembangan dunia siber harus dijadikan pertimbangan dalam fungsi ketahanan dan keamanan nasional.

Dia menilai dimensi siber dihuni hampir 2/3 aspek kehidupan manusia modern, sehingga tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan di dalamnya misalnya serangan siber pernah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran.

"Meskipun serangan itu belum mampu menghentikan program nuklir Iran namun konsep itu menunjukkan serangan siber dapat menjadi suatu opsi yang setara dampaknya dengan senjata kinetik," ujarnya.

Ancaman keempat menurut Hadi, kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat karena negara tersebut telah mengubah konstalasi politik dunia dalam waktu singkat lewat ekonomi dan militer.

Sekretaris Militer Presiden tahun 2015-2016 itu menilai Tiongkok berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai "china charm offensive" yang membuat negara tersebut bertindak agresif untuk mengekspansi beberapa kawasan seperti ambisinya menguasai Laut Cina Selatan.

"Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut China Selatan," katanya.

Dia mengungkapkan potensi terakhir adalah kerawanan di laut Indonesia, TNI bertanggung jawab atas kerawanan laut Indonesia dari ancaman dari luar dan dalam.

Hadi mengatakan bukti dari ancaman di wilayah laut yaitu perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu oleh kelompok Abu Sayyaf.

"Kerawanan di laut sebagai negara kepulauan Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujarnya. (GUS/REP/BS/ANT)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 11 Dec 2017 28°C 23°C
  • 12 Dec 2017 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px