Log in

Sri Didakwa Rugikan Negara Rp1 Triliun

Terbitkan SKT di atas lahan HGU PTPN II, eks Kades Sampali kembali diadili, Senin (12/11). Terbitkan SKT di atas lahan HGU PTPN II, eks Kades Sampali kembali diadili, Senin (12/11).

Terbitkan 405 SKT di Lahan PTPN II Sampali

Medan-andalas Mantan Kepala Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Ir Hj Sri Astuti kembali duduk menjadi terdakwa. Namun kali ini dia didakwa dalam kasus korupsi penerbitan ratusan lembar surat keterangan tanah (SKT) hingga negara dirugikan mencapai lebih Rp1 triliun.

Sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Nazar Efriadi di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (12/11) ini, beragendakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fauzan Azmi terhadap terdakwa.

JPU dari Kejari Lubuk Pakam tersebut dalam surat dakwaannya mengatakan, terdakwa Sri Astuti semasa menjabat Kepala Desa (Kades) Sampali telah menerbitkan SKT/Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah sebanyak 405 lembar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II  (Persero) Kebun Sampali dengan luas 604.960,84 M2.

Perbuatannya tersebut dinilai telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Sampali karena lahan-lahan yang diterbitkan SKT-nya itu masih merupakan HGU PTPN II Kebun Sampali.

Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterbitkannya SKT seperti surat permohonan, surat pernyataan penguasaan fisik, berita acara pengukuran tanah, dan gambar situasi tidak dihiraukan terdakwa dan malah menyediakan semuanya di Kantor Desa Sampali, sehingga pemohon tinggal menandatangani saja.

Bukan itu saja, tambah JPU lagi, terdakwa dalam menerbitkan 405 SKT itu turut menerima uang dengan jumlah bervariasi antara Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per SKT sehingga menguntungkan diri pribadi dan juga orang-orang yang tertera di 405 SKT tersebut.

Atas perbuatan terdakwa ini mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini PTPN II (Persero) Tanjung Morawa sebesar Rp1.013.476.205.182,16 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dengan rincian sebesar Rp1.010.906.041.980 kerugian keuangan negara atas penguasaan lahan pihak yang tidak berhak dan Rp2.570.163.202,16 kerugian negara dari hilangnya hak penguasaan fisik tanah lahan HGU PTPN II Kebun Sampali.

Hal itu sebagaimana Laporan Kantor Akuntan Publik (KAP) “TARMIZI ACHMAD” Nomor : 182/KAP-TA-PKKN-VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Prosedur yang Disepakati Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penerbitan Surat Keterangan Tanah di Atas Areal HGU PTPN II di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2003-2017.

"Sehingga perbuatan terdakwa ini kami dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas JPU Fauzan Azmi.

Usai pembacaan dakwaan, sidang ditunda dan kembali akan dilanjutkan pada Kamis (15/11) dengan agenda mendengarkan saksi-saksi.

Sebelumnya diketahui, Sri Astuti telah diputuskan bersalah Majelis Hakim PN Medan dengan vonis 14 bulan penjara pada Januari 2018 lalu. Ia dihukum terkait kasus pungutan liar yang dilakukannya pada 2017 lalu pasca-terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan diadili bersama adiknya. (AFS)

25°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 4.83 km/h

  • 17 Dec 2018 28°C 22°C
  • 18 Dec 2018 30°C 22°C

Banner 468 x 60 px