Log in

Semua Dikasih ke Papua, Kecuali Kemerdekaan


Jakarta-andalas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah selama ini telah melakukan segala cara untuk rekonsiliasi dengan Papua. Berbagai fasilitas maupun kebijakan khusus juga telah diberikan bagi wilayah di timur Indonesia itu. Hal ini menyusul insiden penembakan yang menewaskan sejumlah pekerja proyek dan aparat TNI di Kabupaten Nduga, Papua beberapa waktu lalu.

"Semua sudah dikasih ke daerah, kecuali kemerdekaan. Kita ini sudah mensubsidi Papua luar biasa, pemerintahan politik juga sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati di Papua harus orang asli," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12).

Insiden penembakan di Papua sebelumnya diklaim menjadi tanggung jawab pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianus Kogoya.

Penembakan itu dilakukan untuk mengusir pembangunan yang sedang berlangsung. Mereka menilai segala macam pembangunan infrastruktur di tanah Papua merupakan bentuk lain penjajahan.

Ia juga tak habis pikir dengan sejumlah pihak yang mengkritik pembangunan jalur Trans Papua. Pembangunan jalur itu dituding justru akan mempermudah masuknya investasi asing ke Papua.

"Padahal kita membangun jalan Trans Papua karena kita anggap itu penting untuk kemajuan Papua. Tapi pihak yang memberontak bilang 'wah nanti masuk lebih banyak lagi itu orang luar Papua'," katanya.

Oleh karena itu, lanjut JK, perlu pendekatan dari pimpinan daerah di Papua agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat dinikmati semua pihak.

"Politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apalagi yang bisa didialogkan. Maka tinggal pemahaman masing-masing pihak pimpinan supaya semua bisa menikmati," tutur JK.

Wapres JK mengatakan pendekatan secara politik dan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di Papua, sehingga dialog bukan lagi menjadi solusi bagi penyelesaian masalah di wilayah timur Indonesia itu.

"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimal, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," kata JK.

 Pendekatan politik yang dilakukan Pemerintah untuk Papua adalah dengan pemberian wewenang pejabat daerah haruslah dijabat oleh warga asli Papua.

"Pemerintah, politik, sudah diserahkan. Untuk jadi gubernur, bupati harus orang asli. Kalau di Aceh tidak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak," kata JK.

Sementara terkait ekonomi, Wapres mengatakan hak anggaran dari pusat kepada Papua telah diberikan melebihi hak daerah lain. Bagi hasil dari keuntungan PT Freeport Indonesia merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua.

 Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada 2017.

"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit, di atas Rp10 triliun; dulu pernah Rp18 triliun, sekarang di bawah itu. Yang lain katakanlah penghasilan ke pusat mungkin Rp20 triliun-Rp25 triliun. Kita transfer ke Papua itu hampir Rp100 triliun," jelasnya.

JK juga menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak pernah mengambil kekayaan dari daerah Papua untuk kepentingan pusat.

 "Pikiran bahwa pemerintah pusat ini mengambil kekayaan Papua, itu sama sekali tidak. Justru pemerintah menyubsidi Papua luar biasa, sama (seperti) kita menyubsidi Aceh juga," katanya.

Wapres menegaskan bahwa kekayaan alam dari tanah Papua telah diberikan kepada masyarakat setempat, baik melalui dana transfer daerah, dana otonomi khusus, maupun pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi/JK.

Bagi hasil dari keuntungan Freeport merupakan salah satu contoh besarnya perhatian pemerintah pusat ke Papua. Wapres menjelaskan dana yang digelontorkan pemerintah pusat kepada Papua sudah melebihi dari keuntungan Freeport pada tahun 2017. (CNNI/ANT)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px