Log in

SBY Walk Out dari Deklarasi Kampanye Damai

SBY bersama Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menuju lokasi deklarasi kampanye damai di Monas, Minggu (23/9). SBY bersama Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat menuju lokasi deklarasi kampanye damai di Monas, Minggu (23/9).

Projo: Jangan Lebay

Jakarta-andalas Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih walk out saat menghadiri kampanye damai di Monas, Minggu (23/9). Gara-garanya, maraknya atribut kampanye dan teriakan relawan Projo, pendukung Jokowi saat SBY dan rombongan melintas menggunakan golf car.

SBY bersama Ani Yudhoyono, dan kedua putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Eddy Baskoro Yudhoyono pun memilih meninggalakan acara setelah 5 menit setelah pembukaan. "Tadi diteriaki dari sebelah kanan oleh Projo," kata Ketua bidang advokasi hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. "Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

"Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati," kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi. "Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen," katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.

SBY berpegang teguh pada larangan KPU. Atribut kampanye saat kampanye damai disediakan oleh penyelenggara. Para peserta dilarang membawa atribut kampanye. Hal ini yang disayangkan SBY.

Aksi Projo di acara kampanye damai itupun mengundang reaksi dari sejumlah kader Demokrat. Wasekjen Demokrat Andi Arief salah satunya. Dia menuntut agar Projo meminta maaf.

"Projo jangan seenak udel, aturan dibuat bukan untuk sakkarepe dewe. Nanti kader Demokrat seluruh Indonesia marah melihat kalian memperlakukan simbol Partai Demokrat. Jangan hitung keberanian anda, kalkulasi juga kenekatan orang lain," tulis Andi di Twitternya.

Andi pun menceritakan provokasi yang dilakukan oleh massa Projo. Dia mengatakan, para massa pendukung Jokowi itu minta rombongan SBY ikut dukung Jokowi.

"Projo memprovokasi pilpres damai menjadi pilpres anarkis. Waktu mobil karnaval pak SBY lewat, relawan Projo teriak-teriak, 'bang dukung Jokowi' dan merangsek mendekat ke rombongan SBY. Sudah keterlaluan," jelas Andi.

Andi mendesak permintaan maaf dari Projo. Menurut dia, polisi juga semestinya menindak aksi yang dianggapnya anarkis tersebut.
Sementara itu, Ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membantah tudingan Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief soal provokasi yang dilakukan relawan Projo terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat karnaval deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan KPU di Monas, Jakarta, Minggu (23/9).

Menurutnya, tudingan yang dilontarkan oleh Andi berlebihan. "Tidak ada (provokasi), jangan lebay," ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Budi menuturkan acara yang dihadiri oleh Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno merupakan kampanye damai. Oleh karena itu, ia meyakini relawan projo tidak melakukan provokasi terhadap SBY. "Tidak ada provokasi. Ini kampanye damai," ujarnya.

KPU sendiri telah mengkarifikasi protes kubu Demokrat soal atribut kampanye yang dibawa oleh massa Projo. Menurut Ketua KPU, Arief Budiman, ramainya atribut tersebut di luar rute yang di tentukan oleh KPU.

"Jadi begini, sebetulnya yang sudah kita atur semua delegasi yang ada di dalam jalur karnaval. Memang kalau yang di luar ini, kita tidak bisa ngatur," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (23/9).

KPU tidak bisa langsung melarang massa pendukung, khususnya yang berada di luar jalur karnaval. KPU juga mengaku tak bisa memaksa mereka mencopot atribut partai. Pasalnya, kata Arief, per hari ini sudah memasuki masa kampanye Pilpres 2019.

"Pertama ini sudah masa kampanye, orang boleh saja kampanye, sepanjang regulasinya dipatuhi. Kedua, khusus kegiatan ini sepanjang jalur kita kontrol, siapa saja, berapa banyak, jumlah kaos kita bagikan, juga atribut, semua diperhatikan," jelasnya.  (MC/CNNI)

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 97%

Wind: 1.61 km/h

  • 11 Dec 2018 28°C 22°C
  • 12 Dec 2018 27°C 22°C

Banner 468 x 60 px