Log in

Sah, APBD Sumut 2018 Rp13,8 Triliun

Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menandatangani berita acara pengesahan Perda APBD Sumut 2018 dan lima Perda lainnya, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Selasa (5/12). Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menandatangani berita acara pengesahan Perda APBD Sumut 2018 dan lima Perda lainnya, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Selasa (5/12).

Medan-andalas DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 sebesar Rp13,8 triliun disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Persetujuan itu dilanjutkan dengan penandatanganan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Sumut, Medan, Selasa (5/12).

Sebelum diambil keputusan bersama, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut HM Nezar Djoeli menyampaikan laporan pembicaraan Banggar dengan pejabat yang ditunjuk Gubernur.

Dalam laporan tersebut dijelaskan pendapatan daerah tahun 2018 diproyeksikan Rp12,69 triliun meningkat 2,17 persen dari APBD 2017 sebesar Rp269,156 triliun. Sementara belanja daerah Rp13,8 triliun sehingga APBD 2018 tersebut mengalami defisit Rp1,196 triliun. Namun angka defisit itu ditutupi dengan sisa anggaran tahun 2017.

Banggar DPRD Sumut juga memberikan catatan terhadap APBD 2018 tersebut yakni tentang turunnya anggaran belanja langsung dan belanja modal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan yang telah ditetapkan di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Penurunan belanja langsung dan belanja modal dalam APBD 2018 tersebut dikhawatirkan akan mengurangi kinerja OPD. Diantaranya bidang penanaman modal yang dinilai kurang mendapat perhatian serius dalam rencana penganggaran tahun 2018.

Anggaran yang diturunkan pada OPD yang membidangi penanaman modal dan infrastruktur setidaknya menunjukkan lemahnya komitmen Pemprov Sumut dalam mendukung pembangunan nasional.

Banggar DPRD Sumut juga menyoroti alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) yang menunjukkan ketidakkonsistenan Pemprov Sumut terhadap besaran pagu dan daftar penerima.

Padahal penerima sebelumnya telah disurvei dan diverifikasi namun tetap tidak mendapat pagu anggaran. "Banggar merekomendasikan kepada Pemprov Sumut untuk memberikan perhatian terhadap rumah ibadah tersebut," katanya.
    
Lima Perda Lain

Selain mengesahkan Perda APBD Provsu 2018, di saat yang bersamaan Gubsu Erry Nuradi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman juga menandatangani pengesahan lima ranperda lainnya menjadi perda.

Kelima ranperda tersebut yakni Ranperda Perubahan atas Perda Provsu No 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah; Ranperda tentang Pajak Daerah; Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumut 2017-2037; Ranperda tentang PDAM Tirtanadi; dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Provsu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Darah (BUMD) Provsu dan Ketenagalistrikan.

Erry Nuradi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap anggota DPRD Sumut yang telah melakukan pembahasan Ranperda APBD 2018 tersebut tanpa kenal lelah di tengah keterbatasan waktu dan jadwal.

"Kepedulian dan atensi yang tinggi dari anggota DPRD Sumut tersebut semata-mata agar APBD 2018 lebih aspiratif. Koreksi dan tanggapan serta saran yang diberikan anggota dewan cukup konstruktif, baik menyangkut belanja daerah dan pendapatan daerah maupun hal-hal umum," ujarnya.

Gubsu juga mengatakan meskipun pengesahan APBD tersebut lebih lambat dari jadwal semula yang direncanakan pada akhir November namun baru terlaksana pada awal Desember. 

Namun waktu tersebut masih dalam tahap dapat ditoleransi sehingga anggota dewan maupun Pemprovsu tidak terkena sanksi atas PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

"Kami segera akan melakukan langkah dalam menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan menyampaikannya kepada Mendagri untuk dievaluasi. Kami juga akan berkoordinasi, sehingga secepatnya dapat diterapkan sesuai jadwal agar perencanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai waktu yang diharapkan," tuturnya. (ANT/WAN)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

23°C

Medan, Sumatera Utara

Scattered Thunderstorms

Humidity: 95%

Wind: 6.44 km/h

  • 11 Dec 2017 28°C 23°C
  • 12 Dec 2017 28°C 22°C

Banner 468 x 60 px