Log in

RI Ancam Boikot Produk Eropa

Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat menggelar konferensi pers mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Jakarta, Rabu (20/3). Menko Perekonomian Darmin Nasution, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir, dan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan saat menggelar konferensi pers mengenai diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit di Jakarta, Rabu (20/3).

Minyak Sawit Indonesia Didiskriminasi

Jakarta-andalas Pemerintah siap melawan tindakan Uni Eropa bila melegalkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu opsi yang terbuka dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah memboikot produk dari negara-negara Eropa.

"Ya bisa saja (boikot), makanya selain langsung ke WTO, bisa juga," ujarnya di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).  "Kalau dia sepihak, kita juga bisa melakukan sepihak. Emang kenapa?" sambung dia.

Saat ditanya produk apa saja yang kemungkinan diboikot bila Delegated Act berlaku, Darmin tidak menjawabnya. Ia belum mau menyebutkan barang-barang tersebut. Dalam acara briefing diskriminasi CPO di Kementerian Luar Negeri, Darmin kembali mengecam Delegeted Act yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa.

Menurut Darmin Dalegated Act merupakan bentuk diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit karena dinilai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi. Sementara itu minyak nabati lainnya tidak diperlakukan sama.

Oleh karena itu pemerintah menentang Dalegated Act sebab kalau disahkan, maka ekpor CPO ke Uni Eropa akan terdampak. Sebelumnya, Indonesia sudah mengancam akan membawa persoalan ini ke WTO andai Uni Eropa mengadopsi Gelegated Act. Rencananya Parlemen Uni Eropa akan mengambil keputusan dalam dua bulan ke depan terkait Delegated Act. Namun pemerintah meyakini pengambilan keputusan bisa saja lebih cepat.

Darmin Nasution mengatakan, segala upaya akan ditempuh oleh Indonesia untuk melawan diskriminasi ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini merupakan langka proteksionisme terselubung yang di-transformasi-kan menjadi terminologi yang mana ujung-ujungnya merupakan langkah diskriminatif.

"Kami akan ambil semua jalan yang bisa kita ambil untuk melawan ini," ujarnya. Darmin menambahkan, pihaknya akan meminta dukungan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) bersama dengan Malaysia. Apalagi dalam pertemuan KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan betapa pentingnya peran sawit terhadap perekonomian negara.

"Presiden mengatakan keprihatinannya dalam masalah ini. ASEAN bilang kita dukung Indonesia dan Malaysia. Kita juga akan gunakan jalur ASEAN," katanya. Pihaknya juga akan menghimpun negara-negara penghasil sawit lewat CPOPC. Di mana saat ini sudah ada tiga anggota CPOPC yakni Indonesia, Malaysia, dan Colombia.

"Anggota CPOPC ini akan bertambah. Jadi CPOPC akan semakin besar power dan keanggotanya. Sebab, ini diskriminasi dan black campaign," katanya. Selain itu, dirinya juga meminta dukungan kepada perusahaan - perusahaan Uni Eropa yang ada di Indonesia. Sebab menurutnya, dukungan dari pengusaha ini sangat penting untuk menggagalkan wacana tersebut.

Seperti diketahui, parlemen Uni Eropa  sedang merancang aturan penghapusan secara bertahap bahan bakar nabati berbasis minyak sawit mentah hingga 2030. Darmin Nasution mengatakan, produk sawit tidak seburuk yang dipikirkan oleh parlemen Uni Eropa. Karena berdasarkan kajian apapun, produk minyak sawit pasti lebih baik dibandingkan produk minyak nabati lainnya.

Lagi pula lanjut Darmin minyak sawit banyak manfaatnya bagi Indonesia. Tak hanya menghasilkan devisa tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. "Bagi Indonesia kelapa sawit tanaman nomor satu, komoditi nomor satu. Bukan hanya menghasilkan devisa banyak yang terbanyak tetapi juga mempekerjakan orang banyak sekali," ujarnya.

Menurut Darmin, ada sekitar 7,5 juta orang yang bekerja di sektor minyak sawit. Sedangkan 2,6 juta pekerja merupakan petani dan perkebunan rakyat. "Kalau ingin tahu, ada 7,5 juta pekerja di sektor palm oil. 2,6 juta pekerja petani dan perkebunan rakyat. 12 juta pekerja tidak langsung. 4,3 juta petani," katanya.

Tak hanya itu, adanya minyak sawit ini juga membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data, daerah yang menjadi tempat memproduksi minyak sawit angka kemiskinan lebih cepat turunnya.

"Di daerah penghasil kelapa sawit, tingkat kemiskinan turun lebih cepat daripada daerah lain," katanya. Untuk itu, ujar dia, sawit dan berbagai produknya seperti minyak kelapa sawit atau CPO sangat erat kaitannya dengan pencapaian SDG (Sasaran Pembangunan Global) di Indonesia, terlebih dalam pilar pengentasan kemiskinan.

"Itu membuktikan bahwa yang namanya tanaman kelapa sawit ini sangat erat kaitannya pencapaian SDG. Termasuk pilar nomor satu," ucapnya. Senada dengan Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan juga mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk memboikot produk-produk Uni Eropa di Tanah Air.

Dia menjelaskan, Indonesia membutuhkan sekitar 2.500 unit pesawat terbang sekelas A320 dalam 20 tahun ke depan dengan nilai lebih dari US$40 miliar dan dapat menciptakan 250 juta lapangan kerja di AS dan Uni Eropa.

Indonesia juga banyak mengimpor bus dan truk Scania dari Uni Eropa serta sedang mempertimbangkan pembelian rangkaian kereta dari Polandia. "Jika kita didiskriminasi begini dan hampir 20 juta rakyat kita, terutama petani kecil ikut terdampak, tentu kita akan bereaksi. Kita bukan negara miskin, kita negara berkembang dan punya potensi yang bagus. Tidak ada toleransi, ini untuk kepentingan nasional," tegasnya dalam media briefing Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit di Kantor Kementerian Luar Negeri, Rabu (20/3).

Belakangan ini, ancaman hubungan dagang antar Indonesia dan Uni Eropa terus meningkat. Alasannya adalah peraturan baru Uni Eropa yang menyebutkan minyak sawit alias CPO sebagai produk yang 'tidak berkelanjutan'.

Dengan begitu, penggunaan minyak sawit untuk bahan baku biodiesel akan dikurangi secara berangsur-angsur hingga akhirnya habis sama sekali pada tahun 2030. Uni Eropa beranggapan bahwa 45 persen dari perluasan lahan produksi minyak sawit sejak tahun 2008 telah menyebabkan kerusakan hutan, lahan gambut, dan lahan basah, serta menghasilkan emisi gas rumah kaca secara terus menerus.

Sedangkan hanya 8 persen dari perluasan lahan untuk produksi minyak kedelai yang berkontribusi pada kerusakan yang sama. Padahal menurut Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), tanaman sawit merupakan yang paling produktif dalam menghasilkan minyak nabati, dibanding saingannya.

Tanaman sawit memiliki tingkat produktivitas sebesar 3,91 ton/hektare. Artinya, dengan luas lahan satu hektare dapat menghasilkan 3,91 ton minyak sawit. Jauh lebih tinggi (bahkan hingga 7 kali lipat) dari kedelai yang mana hanya memiliki tingkat produktivitas sebesar 0,5 ton/hektare.

Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa keputusan Uni Eropa tersebut merupakan tindakan diskriminasi. "Ini kan namanya tindakan diskriminasi. Sejak lama kita dan Malaysia sudah memprotes itu, tapi selama ini prosesnya masih dengar pendapat publik dan sebagainya, sehingga posisinya belum resmi jadi posisi Uni Eropa," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Senin (18/3/2019).

Bila peraturan tersebut sudah berlaku penuh, maka Indonesia berpotensi untuk kehilangan pemasukan hingga miliaran dolar. Pasalnya, nilai ekspor minyak sawit dan turunannya ke Uni Eropa cukup besar. Bahkan pada tahun 2018 mencapai US$ 2,28 miliar.

Sebelumnya diketahui bahwa 51 persen minyak sawit yang diimpor oleh Uni Eropa digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Artinya, Indonesia berpotensi kehilangan 51 persen dari total ekspor minyak sawit ke Uni Eropa, atau sebesar US$1,16 miliar pada tahun 2018. Nilai tersebut setara dengan 4 persen dari total impor migas Indonesia tahun tersebut.

Dampaknya, transaksi berjalan (current account) akan semakin dibayang-bayangi 'hantu' defisit. Tak berhenti sampai di situ, defisit transaksi berjalan (current account defisit/CAD) membuat rupiah akan kekurangan energi untuk dapat menahan tekanan mata uang lain. Potensi pelemahan nilai tukar mata uang merah putih semakin lebar.

Untuk itu,pemerintah tengah berencana untuk melayangkan gugatan ke World Trade Organization (WTO) bila undang-undang baru Uni Eropa tersebut benar-benar berlaku. Sebagai informasi peraturan baru tersebut akan diuji coba selama dua bulan. Dalam rentang waktu tersebut, negara-negara anggota Uni Eropa dapat menyatakan keberatan. Bila tidak ada yang berkeberatan, maka akan dipublikasikan dalam jurnal Uni Eropa dan berlaku sebagai hukum. (G/KPC/OKZ/CNBC)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C

Banner 468 x 60 px