Log in

Rektor USU: Parpol Saat Ini Kekurangan Orang-Orang Baik

Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono menunjukkan naskah antikorupsi yang baru ditandatangani, di Auditorium USU, Selasa (15/5). andalas|hamdani Rektor USU Prof Runtung Sitepu, Ketua MK Anwar Usman, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono menunjukkan naskah antikorupsi yang baru ditandatangani, di Auditorium USU, Selasa (15/5). andalas|hamdani

Medan-andalas Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Runtung Sitepu menyayangkan sedikitnya calon pemimpin yang muncul mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa.

Padahal di Indonesia banyak orang-orang yang berkualitas, khususnya dari kalangan kampus. Hal itu menurutnya dikarenakan ada aturan yang membatasi masyarakat sipil untuk maju sebagai calon pemimpin.

"Kalau mau ikut politik harus masuk partai dulu. Sementara merintis di partai pasti harus jadi anak bawang dulu. Kalau orang baik-baik dan berkualitas, mana mau," kata Runtung saat menjadi narasumber talkshow bertema “Mengawal Demokrasi Konstitusi, Melawan Korupsi” di Autiorium USU, Medan, Selasa (15/5).

Talkshow dalam rangkaian Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2018 ini juga menghadirkan narasumber Ketua KPK Agus Raharjo, Ketua MK Anwar Usman, dan Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono.

Menurut Runtung, akibat adanya aturan yang membatasi masyarakat sipil untuk maju menjadi pemimpin bangsa ini, partai-partai politik (parpol) yang ada saat ini kekurangan orang-orang baik dan berkualitas.

"Karenanya, sekarang partai-partai kekurangan orang-orang baik dan berkualitas. Apalagi, sejumlah partai masih mendukung calon bermasalah. Saya jamin 60 persen mahasiswa ini ujung-ujungnya berlomba mau jadi PNS. Itu pilihan rasional. Mana tertarik mereka berpolitik, karena kalau masuk partai harus jadi anak bawang. Sedangkan kalau jalur independen masih belum menjanjikan," sebut Runtung.

Pemerintah dan DPR, kata Runtung, harus memikirkan solusi terkait hal tersebut. Misalnya, dengan mengubah aturan yang sudah ada.

“Lihat saja, TNI atau PNS misalnya. Kalau mau maju harus mengundurkan diri. Iya kalau menang. Kalau tidak, kan susah juga. Harusnya, jangan ada aturan seperti itu. Itu seperti menutup akses. Ya, setidaknya dipikirkan supaya aturan itu diubah,” ujarnya.

USU menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2018. Ini merupakan tahun ketiga digelarnya festival konstitusi dan antikorupsi oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), dan perguruan tinggi.

Selain pameran konstitusi dan antikorupsi, dalam festival konstitusi dan antikorupsi itu digelar talkshow. Sebelum talkshow digelar, keempat narasumber tersebut menandatangani dan mendeklarasikan komitmen bersama antikorupsi.

Ketua MK Anwar Usman dalam paparannya mengatakan, selama ini MK mencatat tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konstitusi atau undang-undang di Indonesia terus meningkat. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan uji materi di MK.

“Meskipun tidak merinci berapa jumlah masyarakat yang telah mengajukan uji materi terhadap produk-produk hukum yang telah diterbitkan, namun peningkatan jumlah pengajuan ini menandakan bahwa masyarakat telah sadar dan paham mengenai undang-undang,” katanya.

Secara kualitas juga meningkat. Dia melihat akhir-akhir ini masyarakat yang mengajukan uji materi di MK sering menyoroti pasal-pasal tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan UUD.

"Argumen-argumen yang mereka berikan juga makin berkualitas. Pemahaman dan kesadaran masyarakat yang tinggi itu sangat penting agar masyarakat bisa sama-sama mengawal konstitusi demi mewujudkan kehidupan yang berkeadilan,” katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkap meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia memaparkan data bahwa Indonesia kini memiliki IPK sebesar 37 dari nilai sempurna 100. Indonesia hanya kalah dari tiga negara lain di kawasan Asia Tenggara yakni Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia.

"Coba bandingkan dengan Malaysia di tahun 1999, IPK mereka mencapai angka 51 dibandingkan kita yang masih mencapai angka 19. Tapi setelah 17 tahun kini Indonesia mencapai angka 37 sementara Malaysia malah menurun 49," kata Agus Rahardjo

Menurut dia, capaian tersebut harus diapresiasi bukan karena kerja KPK tapi kerja bersama semua elemen bangsa. "KPK hanya menjalankan fungsi pendorong dan pencegahan tindak pidana korupsi," jelas Agus.

Agus juga menyebut Indonesia kini mampu menyalip Filipina dan Thailand yang pada tahun 1999 mencapai angka 36 dan 37. (HAM)

Beri Komentar Anda

Wajib isi yang bertanda asterik (*). Kode HTML tidak diperbolehkan.

29°C

Medan, Sumatera Utara

Thunderstorms

Humidity: 79%

Wind: 11.27 km/h

  • 22 May 2018 30°C 23°C
  • 23 May 2018 30°C 23°C

Banner 468 x 60 px