Log in
Pemkab-Aceh-Selatan-Sekda-Bupati.jpg

Presiden Luncurkan Kebijakan Satu Peta


Jakarta-andalas Presiden Joko Widodo meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Jakarta, Selasa (11/12).

"Dengan Kebijakan Satu Peta ini, masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan bisa diselesaikan," kata Presiden Jokowi.

Ia menyebutkan dengan banyaknya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah imaka a semakin sadar di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Ia mencontohkan di Kalimantan 19,3 persen wilayah itu masih ada tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Kepala Negara menyebutkan adanya penyatuan peta merupakan kemajuan. Ada ini ada 83 peta tematik dari 85 peta tematik sudah diintegrasikan dan dikompilasi.

Kebijakan Satu Peta yang sudah efektif menurut Presiden ke depan juga akan dapat menghapus urusan perizinan dalam kegiatan bisnis.

"Ke depan, urusan perizinan, dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi yang namanya izin lokasi, untuk apa pakai izin-izin lokasi, sudah ketahuan semuanya kok," katanya.

Menurut Jokowi, prosedur perizinan justru akan membuat ruwet upaya mendorong perkembangan dunia usaha, ditambah lagi banyaknya tumpang tindih pemanfaatan lahan.

"Semakin ke lapangan, semakin tahu di mana-mana tumpang tindihnya, tapi dengan kebijakan One Map Policy ini, tumpang tindih bisa kita selesaikan," ungkapnya.

Ia meminta kementerian dan lembaga memperhatikan dan melaksanakan sejumlah hal yaitu pertama, segera melakukan penambahan peta tematik yang dibutuhkan untuk penyelasaian masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Kedua, segera memanfaatkan peta indikatif tumpang tindih untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan. Ketiga, segera memanfaatkan produk kebijakan satu peta dalam perencanaan pembangunan berbasis spasial.

"Keempat, setiap kementerian, lembaga dan daerah perlu berkerja sama dan berkolaborasi untuk menyelesaikan isu-isu tumpang tindih lahan dan menghilangkan ego sektoral," pungkasnya.

Percepatan Kebijakan Satu Peta (PKSP) merupakan upaya perwujudan peta tematik yang berfungsi sebagai acuan perbaikan data masing-masing sektor dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang PKSP dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dan merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VIII.

PKSP diyakini dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang seringkali bermuara pada konflik tumpang tindih penggunaan lahan.

Badan Informasi Geospasial bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan Kebijakan Satu Peta bisa keluar pada 2018. Konsep kebijakan satu peta meliputi satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta tidak hanya berdampak pada kepastian investasi, juga pencegahan eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, permasalahan kependudukan (transmigrasi) dan data lainnya yang harus mengacu pada satu peta. (G/ANT/ELS)

22°C

Medan, Sumatera Utara

Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 11.27 km/h

  • 04 Jan 2019 29°C 21°C
  • 05 Jan 2019 31°C 21°C